MTI: Jangan Sampai Pengembangan Kendaraan Listrik untuk Transisi Energi Gagal

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengingatkan Pemerintah dapat merumuskan kebijakan subsidi kendaraan listrik secara cermat, agar mencegah munculnya respon kritik yang mengatakan subsidi EV bakal salah sasaran dan mencederai keadilan masyarakat atau subsidi yang malah mendorong pembelian kendaraan baru yang akhirnya memperburuk kemacetan.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Damantoro, mengatakan subsidi BBM sudah menembus angka Rp 500 triliun, jauh melampaui anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur kesejahteraan masyarakat.

Sementara di sisi lain Indonesia sudah berkomitmen kepada dunia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat yang mana strategi utamanya adalah transisi energi dari BBM ke listrik melalui konversi teknologi kendaraan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik (electric Vehicle-EV).

Transisi dari energi BBM yang saat ini masih disubsidi ratusan triliun merupakan pilihan kebijakan yang tidak mudah dan di masa depan pemerintah harus punya cara untuk merekonsiliasikannya.

"Jangan sampai terulang lagi, pengembangan EV yang sangat penting untuk transisi energi menjadi gagal karena kebijakan pemerintah yang tidak holistic dan kontinyu," kata Damantoro, Minggu (9/4/2023).

Menurutnya, rekonsiliasi kebijakan transisi dan subsidi energi akan menjadi semakin penting karena triliunan subsidi BBM sektor transportasi selama puluhan tahun telah menciptakan affordabilitas harga BBM yang semu, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan menggerus pajak rakyat.

Tak dipungkiri bahwa kebijakan subsidi EV tidak terlepas dari scenario net zero emission yang menargetkan penjualan sepeda motor di tahun 2030 bisa 100 persen sudah elektrik. Untuk itu perlu disrupsi bagi pasar otomotif yang tiap tahunnya menjual 1 juta mobil dan 7 juta sepeda motor BBM.

Kata Damantoro, sebagaimana disampaikan Menteri Perindustrian, subsidi ini untuk memberikan sinyal positif kepada pabrikan EV untuk mau mengambil keputusan investasi jangka panjang sebesar yang nilainya puluhan triliun rupiah tanpa mendorong kemacetan baru karena konsumsi berlebihan.

Dia menegaskan, Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai konsep subsidi yang sebenarnya adalah pemotongan pajak untuk KBLBB.

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa pemberian insentif berupa pemotongan pajak tersebut dapat memicu perpindahan dari kendaraan BBM ke KBLBB. Perpindahan tersebut dapat mengurangi konsumsi BBM, sehingga mengurangi kehilangan devisa karena impor dan mengurangi subsidi BBM.

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid telah melaksanakan roadshow tindak lanjut projek konkrit di Manila, Filipina pada tanggal 27-28 Maret 2023. Roadshow kedua ini dilakukan untuk membangun dialog antara bisnis dan pemerintah terkait potensi kemitraan dalam tiga hal.

Pertama, menciptakan nilai tambah untuk nikel dan tambang mineral lainnya. Kedua, mendukung agenda regenerasi hutan yang sejalan dengan program warisan ASEAN-BAC. Dan ketiga, meningkatkan kerja sama terkait konektivitas pembayaran melalui program ASEAN QR Code.

Keketuaan ASEAN-BAC berupaya untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dan ekonomi global, terutama pada sektor-sektor baru seperti pembangunan hijau dan transformasi digital. Salah satu penerima manfaat utama dari agenda ini adalah UMKM dan Filipina memainkan peran penting sebagai salah satu mitra ASEAN dan juga Indonesia.

Kemitraan ekonomi yang kuat antara Indonesia dan Filipina terlihat jelas dalam kolaborasi kedua negara. Ini ditunjukkan melalui angka investasi Filipina yang mampu mencapai USD 14 juta di Indonesia pada tahun 2022 dan adanya peranan penting Indonesia sebagai eksportir dari beberapa komoditas seperti bahan bakar, infrastruktur, ore slag dan ash ke Filipina dengan nilai mencapai USD 5,92 miliar pada tahun 2021.

Indonesia dan Filipina memiliki cadangan nikel terbesar terbesar di dunia. Kedua negara memiliki sekitar 33 persen-40 persen dari cadangan bijih nikel di seluruh dunia.

“Indonesia dan Filipina memegang posisi yang kuat dalam hal cadangan bijih nikel global, dan hal ini memberikan dasar yang kuat untuk bekerja sama dan menjadi pemimpin dalam ekosistem industri kendaraan listrik dan baterai, baik di ASEAN maupun di dunia," ujar Arsjad.

Dengan kerja sama yang lebih erat, kedua negara berpotensi meningkatkan produksi nikel dunia hingga mencapai 50 persen. Selain itu, potensi cadangan mineral lain untuk kendaraan listrik juga menjadi sorotan, sehingga ASEAN bisa menjadi pusat rantai pasok kendaraan listrik.