MTI Soroti Pemangkasan Angaran Infrastruktur hingga Subsidi Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang menyoroti soal pemangkasan anggaran infrastruktur dan subsidi transportasi, untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Jika dikalkulasikan, jumlah anggaran yang dikorbankan mencapai hampir Rp 100 triliun. 

Dalam pesan yang disampaikannya, Djoko tak menjadikan jika makan bergizi gratis (MBG) perlu didukung, tetapi tetap harus selektif. Sehingga tidak banyak memotong anggaran kementerian/lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

"Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan," pinta Djoko dalam pesan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Adapun efisiensi anggaran belanja negara pada 2025 ini mencapai Rp 306 triliun. Terdiri atas anggaran belanja kementerian/pembaga sebesar Rp 256 triliun, dan transfer ke daerah Rp 50 triliun. Ketentuan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksnaaan Anggaran Pendapatan dan Belanbja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penghematan anggaran juga terjadi pada sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 17,9 triliun. Dari anggaran semula Rp 31,5 triliun menjadi hanya menyisakan Rp 5,7 triliun. Djoko menilai, alokasi itu hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, sementara pegawai honorer dirumahkan. 

"Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan," urainya. 

Djoko merinci, pemangkasan anggaran Rp 17,5 triliun, termasuk untuk subsidi transportasi, salah satunya untuk sektor perhubungan darat. Meliputi angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan, dan angkutan perkotaan mendukung IKN.

Sektor perhubungan udara juga terkena penghematan, mencakup angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo.

Lalu, sektor perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA. Kemudian, juga sektor perhubungan laut, meliputi penyelenggaraan angkutan tol laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak.

Penundaan Layanan Beroperasi

Djoko mengungkapkan, semula per 1 Februari 2025 semua operator yang mengoperasikan moda angkutan yang mendapat subsidi transportasi DIPA Kementerian Perhubungan, agar melakukan penundaan layanan beroperasi. 

"Namun dini hari (masih pada hari yang sama) ada surat pembatalan penundaan layanan itu, sehingga semua layanan angkutan umum tetap beroperasi seperti semula," imbuh dia. 

Menurut dia, dampaknya akan besar dan meluas jika benar-benar ditunda. Khususnyaya terhadap pengangguran ribuan pekerja transportasi, hingga melumpuhkan akses layanan transportasi bagi warga menengah ke bawah yang memang mengandalkan fasilitas transportasi umum untuk aktivitas kesehariannya. 

"Akan sangat mengganggu dan menghambat perekonomian masyarakat dan daerah," ujar dia. 

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp 110,9 triliun dipangkas Rp 81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Djoko menyatakan, alokasi itu sangat minim untuk bisa membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar. 

Semisal untuk program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dipercaya punya banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

"Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di )ilometer (km) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah," ungkap Djoko.

Arah kebijakan 2045

Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Tahun Anggaran 2026 menyebutkan, program utama adalah Makan Gizi Gratis, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Perumahan, dan Pertahanan dan Keamanan. Sementara program pendukung hanya Pendidikan dan Kesehatan. 

Djoko menyoroti infrastruktur dan transportasi yang bahkan tidak dimasukan sebagai program pendukung. Ia lantas bertanya, apakah program utama tersebut bisa efektif tanpa adanya dukungan infrastruktur dan transportasi. 

"Rasanya tidak, karena daerah miskin dipastikan aksesibilitas sangat buruk dengan tidak adanya infrastuktur dan transportasi yang memadai," dia menambahkan.

Pada akhirnya, ia melanjutkan, daerah-daerah seperti itu tetap miskin dan inflasi tinggi, perekonomian tidak berjalan, kesejahteraan tidak tercapai. Sehingga, akan bermanfaat maksimal jika mendapat dukungan infrastruktur dan transportasi.

"Menuju Indonesia Emas 2045, semestinya infrastruktur dan transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur dan transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat," tutur Djoko.