KLHK Berharap GTRA Summit 2023 Jadi Forum Penyelesaian Masalah Agraria

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, berharap dengan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Road to Karimun Tahun 2023 bisa menjadi forum penyelesaian masalah agraria.

"Kami sangat mendukung forum GTRA ini karena sebagai forum koordinasi, sinkronisasi, komunikasi dan harapan sebagai forum penyelesaian masalah," kata Alue Dohong dalam Kick Off meeting GTRA, di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Selain itu, dia meminta agar semua pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, bisa mengesampingkan ego sektoral demi menyukseskan kegiatan GTRA Summit 2023.

"Menghilangkan ego sektoral masing-masing. Oleh karena itu, saya kira forum ini harus kita dukung bersama dan kerjasama yang intensif antar K/L yang sangat dibutuhkan dalam rangka kesuksesannya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, mengatakan kegiatan GTRA Summit 2023 ini mengusung tema "Transformasi Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat". 

"Tema tersebut sejalan dengan salah satu tugas strategis Kementerian ATR/BPN, yakni mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia guna memberi kepastian hukum hak atas tanah dan menciptakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya," ucap Raja Juli.

Adapun dilaksanakannya Kickoff meeting ini sebagai tanda bahwa rangkaian pelaksanaan GTRA Summit 2023 dimulai hingga nanti pertemuan puncaknya terlaksana pada Agustus mendatang di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. 

Demikian tujuan dari GTRA Summit ini ialah memberikan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Kickoff Meeting Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Road to Karimun Tahun 2023.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, menjelaskan, GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan keberlanjutan dari GTRA Summit sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam kegiatan GTRA Summit 2023 ini mengusung tema "Transformasi Reforma Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat". 

"Tema tersebut sejalan dengan salah satu tugas strategis Kementerian ATR/BPN, yakni mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia guna memberi kepastian hukum hak atas tanah dan menciptakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya," ucap Raja Juli dalam Kick off GTRA Summit 2023, Selasa (11/4/2023).

Dilaksanakannya Kickoff meeting ini sebagai tanda bahwa rangkaian pelaksanaan GTRA Summit 2023 dimulai hingga nanti pertemuan puncaknya terlaksana pada Agustus mendatang di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. 

Adapun tujuan dari GTRA Summit ini ialah memberikan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. 

"Pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi GTRA Summit 2023 diharapkan dapat mengintegrasikan serta memadukan kebijakan-kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyukseskan Reforma Agraria," ujarnya.

Pembahasan dalam GTRA Summit 2023 akan difokuskan pada empat tema. Pertama, penguatan Skema Legalisasi Aset Permukiman di atas Air, Pulau-pulau Kecil, dan Pulau Kecil Terluar atau Terdepan.

Kedua, resolusi Penyelesaian "Legal vs Legitimate" BMN, BUMN/BMD, Kawasan Hutan, Pertambangan vs Penguasaan Masyarakat.

Ketiga, arah Kebijakan Penyelesaian Tanah Transmigrasi. Keempat, percepatan Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan.

Lebih lanjut, Raja Juli menegaskan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanyanya GTRA Summit 2023 seluruh pihak terkait perlu bekerja sama menyelesaikan persoalan dan mengesampingkan ego sektoral, kepentingan pribadi, ataupun kelompok. 

Dia berharap Forum GTRA Summit ini menjadi wadah yang tepat dalam rangka menyelesaikan permasalahan lintas sektoral.

"Kementerian Lembaga, Pemerintah daerah harus merobohkan ego-ego sektoral yang jadinpenghalang akses masyarakat terhadap tanah yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.