2 Kawasan Baru di IKN Siap Ditawarkan ke Investor Akhir 2023

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk membentuk gugus tugas (task force) guna menangani sektor pertanahan di IKN Nusantara. Tujuannya, agar harga tanah IKN yang ditawarkan kepada investor jadi lebih jelas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, tanah-tanah di proyek ibu kota baru tersebut sedang disiapkan oleh Otorita IKN.

Danis menyebut, lahan di IKN Nusantara secara prinsip terbagi jadi dua, untuk tanah kehutanan dan area penggunaan lain, semisal untuk pembangunan infrastruktur maupun investasi.

Prosesnya saat ini sedang dalam persiapan dua kavling, yakni kawasan 1B dan 1C. Nantinya juga akan dibentuk satgas dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk investor.

"Nah dari sisi lain kami Kementerian PUPR sedang menyiapkan kawasan 1B dan 1C sampai kepada kavling-kavling-nya. Ini Insya Allah akan selesai pada akhir tahun ini 2023," ujar Danis dalam sesi teleconference, Senin (15/5/2023).

Istana Presiden

Kedua area itu, lanjut Danis, terpisah dari kawasan 1A yang saat ini tengah digarap untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), semisal Istana Presiden hingga Kantor Kemenko.

"Kita sedang bekerja mengerjakan kawasan 1B dan 1C. Nah, itu yang nanti digunakan untuk investasi. Tentu saja ada hitung-hitungannya, berapa jangka waktunya, berapa belinya. Sedang disiapkan oleh Otorita IKN," imbuhnya.

Secara proyeksi waktu, Danis menargetkan kedua kawasan baru tersebut bisa ditawarkan kepada investor akhir 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun berupaya agar pengadaan dua lahan itu bisa dipercepat.

"Insya Allah secara kontraktual paling lama Desember 2023. Tapi mungkin kita sedang upayakan lebih cepat, lebih cepat untuk siap katakanlah mungkin di Oktober atau September, dalam rangka mendukung proses investasi tersebut," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua satuan tugas (satgas) realisasi percepatan investasi di IKN Nusantara.

"Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai bapak Menko Marinves, pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan semua lembaga yang terkait. Sehingga proses dari percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan lebih efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5/2023).

Untuk percepatan investasi, Bambang melanjutkan, Jokowi juga menugaskan Badan Otorita IKN untuk membentuk One Stop Shop. Gunanya, melayani kebutuhan investor yang ingin menanamkan modal di proyek ibu kota baru.

"Tadi diputuskan untuk kebutuhan investasi, kami diminta untuk membuat satu One Stop Shop yang akan juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga," ujar dia.

Sebagai contoh, Bambang menyebut toko satu pintu tersebut bakal turut menghadirkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tugasnya, untuk menjelaskan berbagai insentif pajak yang dihadirkan bagi investor

Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan, KBRI Seoul bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggelar Forum Bisnis yang mempertemukan para pengusaha negeri gingseng dengan para pejabat setingkat menteri tanah air. 

Ada banyak topik yang dibahas dalam forum bisnis tersebut. Mulai dari pembiayaan berkelanjutan untuk transisi energi dan infrastruktur di Indonesia, upaya transformasi menuju ekonomi berkelanjutan untuk mencapai visi 2045 sebagai ekonomi terbesar ke-4, serta kebijakan dan insentif pemerintah untuk mendorong kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dengan Korea Selatan. 

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto, menyampaikan keinginannya agar Korea memperkuat hubungannya sebagai mitra pembangunan Indonesia, khususnya di bidang energi terbarukan dan infrastruktur.

Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menyoroti upaya percepatan Indonesia dalam transisi energi bersih, yang menjadi  inti dan fokus kebijakan pemerintah Indonesia saat ini. 

Saat ini Indonesia sudah meluncurkan Platform Negara Mekanisme Transisi Energi (ETM) pada Presidensi G20 pada November 2022 lalu.

Proyek ETM ini telah mengidentifikasi penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara 660 MW di Jawa Barat. Tujuannya untuk mempromosikan keadilan dan transisi yang terjangkau di Indonesia dan sekitarnya. 

“Indonesia bertujuan untuk menghilangkan emisi dengan target nol emisi pada tahun 2060. Untuk mendanai upaya ini, Indonesia telah menerbitkan green bond/green Sukuk senilai total USD 8,1 miliar hingga Juni 2022,” kata Sri Mulyani dalam  forum tersebut, dikutip di Jakarta, Jumat (5/5)