Bappebti Yakin Bursa CPO Bisa Jalan Juni 2023

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, memastikan bursa CPO bisa diluncurkan pada awal Juni 2023.

"Kami harapkan, kebijakan ini akan bisa selesai dan kita akan launching seperti janji perintah Pak Mendag ke saya tetap bulan Juni, Saya akan berusaha di awal bulan Juni," kata Didid dalam konferensi Pers update rencana ekspor CPO melalui bursa berjangka yang digelar Bappebti, Jumat (19/5/2023).

Didid menjelaskan, dalam proses pemberlakuan bursa CPO itu melalui proses yang panjang, tidak asal diluncurkan begitu saja. Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang menyusun kebijakan bursa CPO bersama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag).

"Kenapa BK Perdag? mereka adalah badan kebijakan perdagangan. Artinya semua kebijakan perdagangan itu pasti melalui BK Perdag. Kemudian Dirjen daglu, karena ini adalah kebijakan ekspor, jadi harus diinisiasi melalui Dirjen Daglu baru nanti ke Bappebti," jelasnya.

Didid mengungkapkan, nantinya kebijakan bursa CPO itu dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).

"Jadi ini adalah kebijakan dari Kementerian Perdagangan, maka nanti bentuknya adalah Permendag ekspor CPO, judulnya kepanjangan saya lupa yang pasti permendag terkait dengan ekspor CPO," ujarnya.

Lebih lanjut, jika CPO sudah masuk ke bursa, diharapkan bisa terjadi harga yang transparan antara Pembeli dan penjual.

Disisi lain Bappebti juga telah melakukan uji publik dalam rangka menyusun Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk bursa CPO kepada berbagai pihak, seperti ke Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, ke Dirjen Pajak, dan dengan para pelaku usaha seperti eksportir hingga ke pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta para asosiasi petani sawit.

"Harapannya Kalau itu sudah masuk ke Bursa, tentu kita harapkan adalah terjadi harga yang transparan. harga yang transparan karena disitu akan ketemu many pembeli dan many penjual. Kebijakan itu sudah kami uji publik kepada berbagai pihak," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan Menteri Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke-11 yang berlangsung pada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan negara penghasil kelapa sawit ini disimpulkan perlu penguatan peran strategis negara produsen minyak sawit.

Airlangga menjelaskan, negara produsen minyak sawit perlu mengedepankan kolaborasi dan konsolidasi. Kolaborasi kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dari negara pengimpor minyak sawit.

“Saya mengapresiasi Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC ke-11 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur ini. Banyak hal sudah dibahas, pertama mengadopsi Honduras menjadi negara baru anggota CPOPC. Ini menjadi sejarah karena dalam waktu dekat kita juga menambah Papua Nugini (sebagai anggota),” ungkap Airlangga hartarto dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (17/5/2023).

Para Menteri tetap optimis bahwa produksi, permintaan, dan harga minyak sawit akan terus tumbuh positif di 2023 serta industri kelapa sawit akan terus memainkan peranan penting dalam memastikan ketahanan pangan untuk populasi global.

“Walaupun ada banyak tantangan terhadap industrinya, dan tentunya kami juga melihat tantangan terhadap produknya, baik di Eropa, India, maupun beberapa negara lainnya, namun kami mengapresiasi CPOPC yang melakukan joint visit antara Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa di akhir bulan ini,” tutur Menko Airlangga.

Mencermati perkembangan terkini di Uni Eropa (UE), khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasok, CPOPC akan menyelenggarakan Misi Bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30-31 Mei 2023.

Misi bersama itu juga akan bertemu dengan para pemain utama industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil di UE. Para Menteri optimis bahwa misi bersama ke UE akan membawa hasil positif.

“Kami optimis bahwa dengan semakin banyaknya (anggota) CPOPC maka akan dapat menyejahterakan masyarakat di masing-masing negara anggota. Di samping itu, kami juga sampaikan bahwa smallholder atau petani kecil (nano farmer) merupakan backbone dari industri kelapa sawit.

Sebagai komoditas strategis, minyak sawit telah membuktikan menjadi salah satu solusi alternatif ketahanan pangan mengingat kondisi geopolitik saat ini di Eropa sebagai akibat Perang Ukraina-Rusia,” kata Menko Airlangga.

Pertemuan Tingkat Menteri tersebut juga meyakini bahwa minyak sawit akan tetap menjadi bahan baku penting untuk produksi biodiesel, sehingga dapat memastikan ketahanan energi dunia dalam jangka panjang. Meskipun ketersediaan dan pasokan minyak nabati utama masih belum pasti pada tahun ini, namun minyak sawit masih berpeluang tumbuh karena ketersediaan, keserbagunaan, dan daya saing harganya

“Minyak sawit tidak hanya penting bagi negara-negara anggota CPOPC, tapi juga untuk dunia,” pungkas Menko Airlangga.

Pertemuan Tingkat Menteri ini juga diikuti oleh perwakilan Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sebagai Negara Pengamat, serta Nigeria sebagai Negara Tamu.

Keempat negara itu menyatakan dukungannya terhadap strategi dan prioritas Dewan CPOPC yang bertujuan mendukung pengembangan industri dan mengatasi tantangan global, seperti ketahanan pangan dan energi terbarukan.