Menteri Basuki Geram Penanganan Kawasan Kumuh Tak Kunjung Selesai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono geram karena kawasan kumuh di Indonesia tak kunjung bisa tertata rapi. Menyusul, ada sejumlah pengerjaan penataan kawasan kumuh yang menyisakan pekerjaan rumah (PR) dari tahun ke tahun.

Hal ini diungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam Workshop Nasional bertajuk 'Semangat Merangkai Aksi Keberlanjutan Penanganan Kumuh', di Hotal Bidakara, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Dia menuturkan, dari target penanganan kawasan kumuh seluas 10.000 hektare pada periode 2020-2024, masih tersisa 3.125,7 hektare yang perlu digarap.

"Tapi masih ada 3125 hektar yang beljm tettangani, masih ada sisa 3000 hektar, tapi jangan nambah lagi ya, ini setiap tahun nambah-nambah-nambah lagi. Harusnya stop," ujarnya.

Pada RPJMN 2015-2019, ditargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar. Namun, capaian hingga akhir 2022 hanya mampu tertangani seluas 32.222 per 2019.

Kemudian, target RPJMN 2020-2024 seluas 10.000 hektare kawasan kumuh bisa ditangani. Dengan persentasi yang sudah digarap seluas 6.782 hektar, atau adalah 68,7 persen.

"Masyarakatnya juga sudah berubah, infrastrukturnya juga sudah ada, harusnya masyarakatnya itu berubah," kata dia.

"Ini yang sering bapak menteri marah, 'kamu hanya memberikan infrastruktur saja, tapi masyarakatnya apakah sudah berubah? pola hidupnya sudah berubah atau belum?, ekonominya sudah berubah atau belum?' dan ini yang sering ditanyakan bapak menteri kepada kami," sambung Diana.

Menindaklanjuti hal itu, Diana meminta setiap jajaran terkait bisa turut melakukan evaluasi dari pelaksanaan program yang ada. Utamanya dalam proses penataan kawasan kumuh dari yang sudah dijalankan sebelumnya.

"Nanti mohon dievaluasi, hari ini kita melakukan evaluasi, rembug, kira-kira berubah atau enggak, kalau enggak berubah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau melanjutkan penanganan kumuh ini lagi, karena kita masih ada PR tadi," kata Diana.

"Nah ini coba kita evaluasi jadi jangan hanya sudah bagus, Parit Nanas (Pontianak) bagus, Banjarmasn bagus, tapi kalau gak diopeni (diurus) satu-dua tahun tanamannya juga sudah gak tumbuh, bangunannya mungkin gak terawat, reot semuanya bahkan mungkin juga sudah gak karu-karuan. Ini harus dievaluasi semuanya," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR memiliki tugas untuk menata lagi 3.125,7 hektare kawasan kumuh di Indonesia hingga akhir 2024 mendatang. Mengingat ada target 10.000 hektare kawasan kumuh yang perlu dibenahi dalam periode 2020-2024.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menerangkan jumlah itu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tersisa dari target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"InsyaAllah (tercapai di 2024), kan kita harus bersama-sama. nanti kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini semuanya," ujar Diana saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Fokus yang digenjotnya adalah kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Guna mengejar target tersebut, dia menyebut perlu ada upaya untuk memformulasikan lagi strategi kedepan.

"Ini kan baru mau diatur, disusun. Kalau kemarin sudah kita evaluasi, dan ini yang masih harus diatur," kata dia.

Menurut bahan paparan Diana, pada RPJMN 2015-2019, ditargetkan penataan kawasan kumuh seluas 38.431 hektar. Namun, capaian hingga akhir 2019 hanya mampu tertangani seluas 32.222 hektar.

"Terus di RPJMN 2020-2024 itu juga ditargetkan lagi penanganan kumuh, 10 ribu hektar. Dan capaiannya, sampai akhir 2022 kemarin ini sekitar 6.782 hektar, jadi yang kita lakukan adalah 68,7 persen dari target 10 ribu hektar tadi," urainya.