Kepala Otorita IKN Tak Ingin Warga Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Hanya Jadi Penonton

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam pembangunan hingga saat berjalan nanti, Otorita IKN Nusantara memastikan tidak akan meninggalkan warga lokal.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mengatakan, warga sekitar kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sekitarnya akan menikmati manisnya pembangunan ibu kota baru. Salah satunya lewat jalur ekonomi kerakyatan yang dengan mengedepankan prinsip lokal ekonomi.

“Pasti ada (lowongan kerja bagi masyarakat lokal) karena saya anggap mereka ini warga saya semua,” kata Bambang saat ditemui di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Bambang menjelaskan ekonomi lokal di IKN Nusantara akan berkembang pesat. Sehingga perlu baginya mengurusi kesiapan warga kawasan inti IKN untuk mempersiapkan diri.

Sebagai Pemimpin IKN, Bambang mengaku tak hanya sibuk mencari investor untuk pembangunan proyek. Badan Otorita juga terus melakukan peningkatan sumber daya manusia kepada warga untuk bersiap menjadi warga ibu kota. Semisal memberikan pelatihan kepada ibu rumah tangga.

“Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan LSM memberikan training. Misalnya ibu-ibu atau emak-emak kita train buat bikin kopi barista, bikin bakery biar harga jual yang tadinya Rp5.000 jadi Rp10.000,” kata dia.

Ada juga pelatihan untuk beberapa jenis pekerjaan lainnya seperti jasa binatu atau laundry. Menurutnya ini salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan karena akan ada banyak orang yang pindah ke IKN Nusantara.

Bambang juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal yang ingin bekerja sebagai bagian dari Badan Otorita. Hanya saja, untuk menjadi bagian dari pemerintahan perlu kualifikasi khusus.

Mengingat IKN Nusantara diusung sebagai kota berkelas dunia, maka SDM juga harus menyesuaikan dengan standar dunia. Untuk itu dia juga membuka peluang yang sama kepada warga lokal untuk mengikuti pelatihan, supaya bisa memiliki kualifikasi sesuai standar.

“Memang ada beberapa yang protes, tapi ya kalau kita mau main berstandar dunia ya kita juga harus bisa,” kata dia.

“Kalau anda belum mampu sampai di situ, ayo kita ikut train, kita sediakan dana untuk training di mana anda merasa itu kurang. Supaya anda bisa sampai di titik itu,” sambungnya.

Berbagai upaya tersebut dilakukan Bambang agar warga sekitar IKN Nusantara tidak hanya menjadi penonton pemindahan ibu kota. Melainkan mengambil peran dan bagian sebagai warga ibu kota.

“Kami melakukan value itu agar mereka juga tidak menjadi penonton. Saya enggak mau warga saya jadi penonton, tapi saya mau mereka jadi bagian dari proses pembangunan,” kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Keputusan ini diumumkan pada Agustus 2023. Lokasi ibu kota tersebut adalah di Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sampai saat ini, Jokowi mengaku masih ditanya alasan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini. Ia pun menjelaskan,pemindahan IKN dilakukan karena Jakarta sudah terlalu padat penduduk dan 56 persen penduduk RI ada di Pulau Jawa.

“Perlu saya sampaikan 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, dan yang terpadat itu di Jakarta,” kata Jokowi dalam acara Indonesia Emas 2045 di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Jokowi menuturkan, 56 persen penduduk Indonesia atau 149 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Padahal ada lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia.

Begitu juga dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Tanah Air sebagian besar di dumbang dari Pulau Jawa. Sehingga pulau-pulau lainnya hanya kebagian sisanya.

“Itu perlu pemerataan, GDP ekonomi kita 58 persen itu juga ada di Jawa. Yang 17 ribu pulau yang lain diberi bagian apa,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut Jakarta sudah terlalu padat. Jakarta sudah menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, kota bisnis, kota ekonomi sampai kota pemerintahan. Akibatnya kemacetan di jalan sudah tidak bisa terhindarkan lagi.

“Beban jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua kita sekarang ini dimana-mana,” tuturnya.

Makanya, sebagai kepala negara, Jokowi menilai beban yang ada di Jakarta harus dikurangi. Pemerataan harus dilakukan bukan dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang.

“Oleh sebab itu beban harus dikurangi pemerataan harus dilakukan tidak dalam jangka setahun sampai lima tahun mendatang tapi juga melihat visi yang jauh ke depan,” katanya.