Program Sertifikasi Halal Dinilai Mampu Tingkatkan Kualitas UMKM

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah BUMN terus mendorong peningkatan kapasitas UMKM di Indonesia. Seperti salah satunya dilakukan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai Induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey.

BKI berkomitmen untuk Menggerakkan Indonesia Maju, salah satunya melalui penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sertifikasi Halal untuk Kantin pada 3 Juli 2023 bertempat di Lapangan Kantor Pusat BKI.

BKI menginisiasikan program sertifikasi kantin halal bagi pedagang kantin yang belum memiliki sertifikat halal. Inisiatif ini dilaksanakan guna mendukung UMKM Indonesia khususnya pedagang makanan dan minuman sehingga para UMKM dapat mengembangkan bisnisnya, meraih kepercayaan konsumen serta menandakan higenis.

Dalam sertifikasi halal ini, BKI bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menerbitkan sertifikat halal dan rekan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari PT SUCOFINDO.

“IDSURVEY terus berkomitmen untuk berkolaborasi guna pertumbuhan ekonomi melalui program-program yang dapat meningkatkan penjualan pada sector UMKM demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Harapannya melalui sertifikasi halal ini dan program TJSL berkelanjutan lainnya dapat memajukan perekonomian Indonesia yang maju dan sejahtera melalui usaha UMKM," kata Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial BKI, Rudy Sunaryadi di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Program unggulan sertifikasi halal yang dilaksanakan BKI tidak hanya memfasilitasi sertifikat halal saja, melainkan pelaksanaan workshop guna pemahaman halal di industri UMKM dapat diterima oleh pelaku usaha. Telah dilaksanakan workshop halal pada 5-6 Juni 2023 dan workshop lain yang akan datang.

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengajak Kanada untuk bersama-sama meningkatkan komitmen untuk mempercepat terselesaikannya perundingan persetujuan kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada (ICA-CEPA).

Hal tersebut diutarakan Mendag Zulkifli Hasan saat bertemu dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng hari ini, Kamis (25/5) di Detroit, Amerika Serikat (AS).

“Saya optimistis upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia dan Kanada salah satunya dapat dicapai melalui Indonesia–Canada CEPA. Indonesia dan Kanada melakukan diskusi yang konstruktif dan signifikan dalam pembahasan teks perjanjian,” kata Mendag Zulkifli Hasan.

Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dari Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible For Trade/APEC MRT), 25–26 Mei 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Kanada sepakat bahwa IA—CEPA dapat segera selesai dan memberikan manfaat besar bagi perekonomian kedua negara.

Indonesia dan Kanada telah menyelesaikan perundingan putaran keempat ICA—CEPA pada 20–24 Februari 2023 di Bandung. Kedua negara pun saat ini bersiap untuk menyelenggarakan putaran kelima perundingan ICA–CEPA pada akhir Mei 2023 di Ottawa, Kanada.

Sementara itu, Menteri Mary Ng menyampaikan bahwa Kanada mendorong agar rekognisi sertifikasi halal dengan Indonesia dapat segera diselesaikan. Mendag Zulkifli Hasan mengatakan akan mendorong proses sertifikasi halal dan meminta akses produk pertanian Indonesia ke Kanada.

Menteri Mary Ng pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah G20 pada 2022 lalu. Kanada juga meminta dukungan Indonesia untuk Kerangka Kerja Kesejahteraan Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific EconomicFrameworkforProsperity/IPEF).

Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan. Menteri Mary Ng menanggapi bahwa Kanada merupakan salah satu negara terdepan di dunia di bidang pertambangan. Dengan sektor pertambangan yang mengedepankan aspek inovasi, keberlanjutan, dan rantai pasok global, Menteri Mary optimistis Indonesia dan Kanada dapat menjalin kerja sama hilirisasi produk pertambangan yang bernilai tambah.