LPG 3 Kg Langka karena Penyimpangan Distribusi

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa waktu belakangan dilaporkan adanya kelangkaan LPG bersubsidi 3 kilogram (kg). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga penyebabnya ada pada sisi distribusi ke masyarakat.

Anggota Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno menduga ada penyimpangan distribusi pada proses distribusi LPG 3 Kg. Alhasil, LPG subsidi ini sulit ditemui di beberapa titik.

"Beberapa hari belakangan di beberapa daerah sedang terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Fenomena ini karena adanya penyimpangan distribusi," ujarnya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).

Penyimpangan yang dimaksud Agus adalah tidak tepatnya sasaran penyaluran LPG 3 kg atau gas melon tersebut. Misalnya, masih ada golongan-golongan yang dinilai mampu yang menggunakan LPG 3kg.

Padahal, jelas-jelas di bagian tubuh tabung tertulis 'Hanya untuk Masyarakat Miskin'. Titik beratnya ada pada penjualan yang masih dibuka lebar, jadi, konsumennya makin luas, sementara stoknya tidak bertambah banyak.

"Gas LPG 3 kg harusnya untuk orang miskin atau keluarga tidak mampu, tapi keluarga mampu ikut menggunakan," kata dia.

"Bahkan sektor bisnis turut mencecap untuk keperluan usahanya. Dengan begitu di satu sisi kuota gas tetap, di sisi lain konsumennya bertambah. Maka terjadi kekurangan pasokan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah paerah dan aparat kepolisian berkeliling di sejumlah daerah mengecek langsung ketersediaan LPG 3 kg. Gelar sidak ini dilakukan di 255 titik guna memantau stok LPG subsidi yang diisukan langka.

Sidak dan pemantauan dilakukan hingga tingkat pangkalan di seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatra Bagian Utara (5 titik), Sumatra Bagian Selatan (7 titik), Jawa Bagian Barat (83 titik), Jawa Bagian Tengah (78 titik), Jawa Timur dan Bali (16 titik), Kalimantan (59 titik), dan Sulawesi (7 titik).

Pemantauan distribusi LPG Subsidi juga dilakukan Pertamina Pusat di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Direktur Utama Pertamina (Persero), Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, hasil dari sidak dan operasi pasar menunjukan bahwa pasokan LPG 3 kg di beberapa daerah dalam kondisi aman dan terkendali, tanpa adanya kekurangan suplai dan tidak terjadi antrean.

"Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman," ujar Fadjar, Selasa (1/8/2023).

Menurut dia, Pertamina juga terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar LPG bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah yakni kelompok kurang mampu dan usaha kecil dan mikro.

"Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG 3 Kg agar beralih ke LPG Non Subsidi, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya," imbuh Fadjar.

Terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) di beberapa daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melihat adanya kemungkinan masalah di distribusi LPG bersubsidi 3 kg.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebut, tak ada masalah dari sisi pasokan yang membuat sejumlah daerah dilaporkan mengalami kelangkaan LPG 3 Kg. Jumlah alokasi untuk LPG bahkan mengalami kenaikan untuk 2023 ini. Artinya, tak ada masalah dari sisi pasokan ke pangkalan.

"Bukan jumlah LPG nya yang kurang ya. Kita aja nambah kuota kok buat tahun ini. Ini soal distribusinya aja yang bermasalah," kata dia saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (31/7/2023).

Dia menekankan ada masalah distribusi. Misalnya, proses distribusi dari pangkalan ke agen-agen hingga pengecer. Dengan butuh waktu distribusi, dia membantah ada kelangkaan akibat dari pasokan yang sedikit.

"Bukan kelangkaan, tapi distribusinya yang kurang cepat atau kurang bagus. LPG-nya ada, ini distribusinya saja yang ke tempat (pengecer) agak sulit," ungkapnya.

Informasi, proses distribusi ini menjadi tanggung jawab dari Pertamina. Tutuka menilai ada proses sosialisasi yang kurang optimal. Sebut saja, ada kebijakan 80 persen penjualan LPG 3 kg disalurkan lewat pangkalan dan agen, sementara 20 persen sisanya baru dialokasikan melalui pengecer.

Menyambung lagi, saat ini pemerintah melalui Pertamina tengah membuka registrasi bagi konsumen LPG 3 kg. Masyarakat perlu mendaftarkan KTP-nya untuk bisa membeli LPG bersubsidi dari pangkalan.

"Ada sosialisasi yang kurang kencang, sehingga mereka jumlah pengever kurang, problem di sana, di daerah tertentu. Jadi saya respons ini harus ditangani dengan baik, jadi enggak bisa suruh saja masyarakat ke pangkalan," bebernya.

"Kita paham betul misalkan di daerah tertentu itu tidak tepat sasaran, itu dipakai buat rumah makan atau warung. Jadinya kurang terus, itu menurut saya tidak tepat sasaran," sambung Tutuka.