Kendalikan Inflasi, Mendagri Ingatkan Pemda dengan Indeks Perkembangan Harga Tinggi

Mendagri mengatakan, meski pada Juli 2023 angka inflasi secara nasional terbilang baik yaitu sebesar 3,08 persen, tapi upaya pengendalian diperlukan karena kondisi inflasi terus bergerak.

oleh Arief Rahman H diperbarui 14 Agu 2023, 20:31 WIB
Diterbitkan 14 Agu 2023, 20:31 WIB
inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/8/2023).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi.

Kepala daerah yang memiliki IPH tinggi pun dihimbau agar melakukan upaya pengendalian harga sehingga inflasi terkendali.

Mendagri mengatakan, meski pada Juli 2023 angka inflasi secara nasional terbilang baik yaitu sebesar 3,08 persen, tapi upaya pengendalian diperlukan karena kondisi inflasi terus bergerak.

"Kalau kita tidak kendalikan ini bisa tidak terkendali atau melonjak lagi, jadi jangan bosan untuk mengikuti rapat ini," ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/8/2023).

Dia menyebutkan, 3 daerah meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki IPH tinggi pada minggu II Agustus 2023.

Daerah tersebut di antaranya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan IPH mencapai 0,71 persen, Kabupaten Keerom 2,22 persen, dan Kota Tidore Kepulauan 4,49 persen.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengapresiasi Pemda yang mampu mengendalikan harga sehingga laju inflasi terjaga.

Daerah tersebut seperti Provinsi Riau yang IPH-nya mencapai minus 3,51 persen, Kabupaten Pulau Morotai minus 6,9 persen, dan Kota Tomohon minus 4,13 persen.

Sesuai dengan arahan Presiden, tambah Mendagri, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten. Hal ini seperti yang dilakukan Presiden yang konsisten ke daerah-daerah dan mengecek harga-harga di pasar. Presiden juga rutin memimpin rapat pengendalian inflasi di tingkat pusat.

“Hampir setiap minggu, (rapat) dipimpin langsung oleh Bapak Presiden bersama para menteri dan kepala lembaga, termasuk Polri dan TNI,” ujarnya.

 

Penyumbang Inflasi Daerah

Inflasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (14/8/2023).

Mendagri mengungkapkan, secara umum komoditas di daerah yang banyak mengalami inflasi yakni beras, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.

Adapula daerah yang inflasinya disumbang oleh harga ikan segar. Karena itu, dirinya meminta Pemda agar betul-betul memperhatikan inflasi dan melakukan upaya pengendalian.

“Jadi dari 90 kota yang dilakukan survei minggu lalu, 77 kota mengalami inflasi, mudah-mudahan inflasi tidak di atas nasional, tapi kenaikan inflasi artinya terjadi kenaikan, sementara 13 itu menurun kenaikan harga barang jasanya menurun,” jelasnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir juga mengimbau Pemda agar memperhatikan komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi.

Dirinya juga menyebutkan sejumlah daerah yang perlu melakukan upaya pengendalian dengan mengecek harga-harga komoditas di pasar.

“Sehingga dalam minggu depan bisa terjadi perubahan untuk daerah-daerah yang disebutkan bisa menjadi turun (inflasinya),” tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya