Belum Terima Laporan, Bawaslu Jakarta Terus Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu Jakarta (Bawaslu Jakarta) mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Sejauh ini, memang belum ada laporan perihal APK yang belum diturunkan.

"Belum (terima laporan). Kami sampai jam 03.00 WIB (patroli)," tutur Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Jakarta Sakhroji di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2024).

Menurutnya, pihaknya masih terus menyisir seluruh wilayah Jakarta agar tidak ada titik pemasangan APK yang terlewatkan.

Mereka pun bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, khususnya Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Nanti akan kami update kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan," ucap Sakhroji.

"Jika masih ada (APK belum diturunkan), maka kami akan langsung koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban sehingga pada 24, 25, 26 November semua APK sudah ditertibkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta menggelar apel siaga dalam rangka patroli pengawasan politik uang pada masa tenang Pilkada Jakarta 2024. Ketua Bawaslu Jakarta Munandar Nugraha memimpin langsung upacara tersebut.

Pantauan Liputan6.com, Minggu (24/11/2024), upacara tersebut digelar sekitar pukul 10.40 WIB. Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.

"Dari pemilu ke pemilu, Pilkada ke Pilkada, hari tenang adalah hari yang tidak tenang bagi seluruh pengawas pemilu. Pertama, saya instruksikan kepada seluruh jajaran, Panwascam, PKD, konsolidasikan pengawas TPS yang sudah kita lantik, yang sudah kita bintek tiga kali, yang sudah kita berikan pembekalan, yang sudah kita konsolidasikan dalam rakernis. Perkuat konsolidasi itu," tutur Munandar di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan.

Munandar meminta agar seluruh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi mata dan telinga Bawaslu Jakarta, dalam rangka pengawasan masa tenang di wilayahnya masing-masing.

"Kalau ada kerumunan, kalau ada aktivitas di wilayahnya, segera koordinasi dengan PKD," ucap dia.

Kemudian, sampai dengan hari ini Bawaslu Jakarta masih dalam pengawasan distribusi logistik. Dia meminta seluruh jajaran memeriksa logistik yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, jumlah, dan ketentuan, serta bergerak cepat jika ditemukan potensi perbedaan dengan berkoordinasi bersama PPS dan PPK.

"Beberapa hari yang lalu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah mempublish TPS-TPS potensi rawan. Ini jadikan semua pegangan. Pastikan seluruh PTPS kita memahami bahwa TPS-nya berpotensi rawan di kategori apa. Kalau dalam kategori banjir, pastikan TPS yang dibangun tidak akan kena kebanjiran. Kalau berpotensi, minta koordinasi dengan PPK, RT, RW untuk bisa digeser," ungkapnya.

"Kalau berpotensi money politik, pastikan malam harinya, hari tenang hari ini sampai hari pemungutan suara, PTPS kita bisa berkeliling, lakukan patroli pengawasan politik uang. Jangan takut dan jangan gentar," sambung Munandar.

Tidak ketinggalan, jajaran Bawaslu Jakarta harus mengkonsolidasikan seluruh PTSP dalam proses pengawasan pungut hitung dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.

Munandar mengatakan, PTSP tidak selesai bekerja saat penghitungan suara selesai saja, namun turut serta saat pergeseran logistik di tingkat kurahan atau kecamatan.

"Pengawalan hasil pencoblosan dan penghitungan suara di PTPS harus kita kawal sampai logistiknya bergeser, sampai rekapitulasi penghitungan berjenjang," ucap dia.

"Kita pastikan seluruh hasil yang ada di PTPS adalah basis dari hasil rekapitulasi berjenjang. Sehingga kita bisa pastikan nanti siapapun yang akan terpilih, dia adalah pilihan warga Jakarta yang legitimate, yang tidak ada kecurangan di satu PTPS pun," Munandar menandaskan.