Gandeng LKPP, Pengadaan Baju Dinas Pemprov Jateng Hemat Rp 74 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau LKPP RI Hendrar Prihadi (Hendi) melangsungkan kegiatan peluncuran konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Balaikota Surakarta. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Hendi dengan Ganjar sebelumnya, dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk LKPP RI sebagai role model konsolidasi pengadaan untuk tingkat pemerintah daerah.

Konsolidasi pengadaan sendiri merupakan inovasi yang dirancang oleh LKPP RI untuk mendorong terwujudnya efisiensi anggaran pemerintah, sesuai arahan Presiden Jokowi. Melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP RI berupaya menekan harga jual barang/jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi, sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.

Adapun khusus untuk provinsi Jawa Tengah, LKPP RI menyasar konsolidasi pengadaan untuk bahan pakaian dinas (khaki) serta seragam sekolah untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA, dan SMK. Hal itu karena potensi belanja pemerintah untuk produk tersebut di provinsi Jawa Tengah dinilai cukup besar dan perlu untuk dilakukan efisiensi melalui strategi konsolidasi pengadaan.

Hasilnya, konsolidasi pengadaan untuk pakaian dinas dan seragam sekolah di provinsi Jawa Tengah tersebut berhasil mengefisienkan anggaran hingga 59% atau senilai Rp 106,3 miliar dari total nilai awal pengadaan sebesar Rp 180,3 miliar.

Tekait hal tersebut, Ganjar sendiri mengapresiasi Hendi bersama LKPP RI yang terus mendorong peningkatan kinerja pengadaan untuk pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah provinsi Jawa Tengah.

"Terima kasih Pak Hendi, untuk kesekian kalinya beliau datang dalam rangka marathon sebagai agen perubahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Kita terus coba laksanakan perintah presiden melalui LKPP," tutur Ganjar dikutip Minggu (27/8/2023).

"Dan tadi seperti yang kita lihat, perbandingan harga setelah dilakukan konsolidasi sangat jauh, sehingga tugas kami berikutnya adalah mendorong seluruh kabupaten kota untuk menjalankan konsolidasi tadi," tekan Gubernur Jawa Tengah itu.

Strategi Konsolidasi Pengadaan

Pada kesempatan yang sama, Hendi pun menyebutkan strategi konsolidasi pengadaan penting untuk dipahami oleh seluruh pelaku pengadaan. "Karena dengan masifnya penggunaan e-katalog masih banyak yang belum paham kalau klik katalog harganya harus efisien, sehingga harus dibanding-bandingkan (harganya). Maka supaya lebih cepat, kita dorong melalui konsolidasi pengadaan," terang Hendi.

"Dan konsolidasi pengadaan ini bisa dari LKPP, bisa dari Kementerian Lembaga, atau bisa dari pemerintah daerah," lanjut Hendi.

Lebih lanjut Hendi juga menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi di seluruh sektor pengadaan barang dan jasa lainnya, selanjutnya LKPP RI akan melakukan konsolidasi pengadaan untuk menghasilkan potensi efisiensi pada pengadaan Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Asphalt Buton, serta BBM dan pelumas kebutuhan TNI.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan sosialisasi implementasi peraturan tersebut di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui transformasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah dengan memanfaatkan kanal Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk belanja online.

“Saya menyambut baik kegiatan sosialisasi PMK Nomor 58/PMK.03/2022 yang diselenggarakan oleh Bidang Perbendaharaan BKAD Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pengelola keuangan, khususnya Bendahara Pengeluaran SKPD/ Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD serta para Pejabat Pengadaan SKPD," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Priyono dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).

Diharapkan dengan diimplementasikannya PMK Nomor 58/PMK.03/2022, Pejabat Pengadaan di Provinsi Kalimantan dapat secara maksimal memanfaatkan mitra Toko Daring LKPP untuk belanja pengadaan kebutuhan pemerintah, dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara online menggunakan ID Billing yang diterbitkan oleh marketplace mitra Toko Daring LKPP  melalui Cash Management System (CMS) yang terhubung dengan Bank Kalimantan Barat.

"Dengan terlaksananya hal ini, bendahara tidak lagi perlu repot pungut dan setor pajak, dan target pendapatan pajak dari sektor pengadaan pemerintah diharapkan dapat tercapai," jelas dia.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  hingga kini telah menunjukan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui metode e-purchasing.

Hingga Juli 2023,  Kalimantan Barat tercatat telah membukukan peningkatan  transaksi hingga lebih dari 160% dibanding tahun sebelumnya. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi dengan transformasi digital sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan memanfaatkan marketplace yang telah menjadi mitra toko daring LKPP.