Ada Oknum Halangi Investasi di Pulau Rempang, Siapa Dia?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim adanya keterlibatan oknum dari dalam dan luar negeri yang ikut campur dalam konflik Pulau Rempang.

Bahlil tak ingin oknum-oknum bersangkutan turut memanfaatkan situasi jelang tahun politik 2024 dengan menumbalkan warga Pulau Rempang.

"Tidak ada pemerintah menyengsarakan rakyat. Apalagi ditarik ke persoalan-persoalan yang mohon maaf, karena ini tahun politik jadi mau dibawa-bawa ke sana, jangan lah. Temuan saya sebagai tim saya tahu siapa barang ini yang ikut main," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (25/9/2023).

"Tapi yakinlah teman-teman, bahwa tidak hanya dalam negeri. Saya tahu kok siapa yang di luar negeri," tegas Bahlil.

Dihalangi Sejak 2004

Diceritakan Bahlil, pemasukan investasi besar ke Batam selalu terganjal adanya pihak-pihak yang menghalangi sejak 2004. Tak hanya dari dalam negeri, tapi juga pihak luar.

"Setiap Kepri (Kepulauan Riau) mau maju, selalu aja ada yang menghalangi. Ada apa dibalik ini semua? Jangan kita pertentangkan yang kemarin terjadi. Ini sebagai renungan kita semua," pinta Menteri Investasi itu.

Saat ditanyakan pihak asing mana yang ikut campur dalam urusan Rempang, Bahlil mewajari itu sebagai kompetisi antar negara. Namun, ia menyinggung lokasi negara bersangkutan masih dekat dengan Indonesia.

"Kalau menyangkut dengan negara mana saja, pasti ada persaingan, biasa. Saya enggak boleh menyampaikan negara mana, tetapi saya yakin wartawan punya intuisi lebih tajam daripada saya, terjemahkan apa yang saya sampaikan ini," tuturnya.

"Saya tidak mau sebut nama negara mana, tapi biasanya tetangga itu kan, kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan, ya gitu deh," kata Bahlil.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta penyelesaian masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Tadi bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dikutip dari Antara, Senin (25/9/2023).

Dia mengungkapkan dalam pertemuan dengan para tokoh masyarakat di Rempang beberapa hari lalu, dirinya telah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Rempang bukan penggusuran atau relokasi, melainkan penggeseran.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua bukan juga relokasi, tapi adalah pergeseran. Kalau relokasi, dari pulau A ke pulau B. Tadinya kita mau geser relokasi dari Rempang ke Galang," tuturnya."Tetapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang," lanjut dia.

Sebelumnya, kesepakatan soal batalnya pemindahan warga Rempang ke Pulau Galang didapatnya pasca Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang. Dari hasil diskusinya bersama warga, ia mendapati status tanah di sana merupakan warisan turun temurun, namun tidak bersertifikat.

"Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu jadi enggak ada sertifikat, enggak ada HGB (Hak Guna Bangunan) dari semua kampung. Maka kemudian kita formulasi kan kita geser ke satu kampung (Tanjung Banon), kita taro situ dengan sertifikat hak milik 500 meter per rumah," ungkapnya.

"Total KK-nya itu kurang lebih sekitar 800 KK yang kita lakukan tahap awal, kemudian kita geser ke perkampungan sebelah itu," imbuh Bahlil Lahadalia.