Bukti Nyata Belanja Berkualitas Pemerintah dalam Sewindu, Percepat Transformasi Ekonomi!

Liputan6.com, Jakarta Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sehat menjadi kunci penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Indonesia maju. Dengan menerapkan spending better atau belanja berkualitas, maka APBN akan tetap prima dalam menstimulus perekonomian.  

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Wahyu Utomo menyampaikan bahwa APBN bukan angka-angka semata melainkan instrumen yang memiliki arah dan strategi.

“APBN bukan sekadar angka. Namun, merupakan instrumen yang didalamnya terdapat arah dan strategi,” kata Wahyu Utomo.

Lantas bagaimana dengan pengelolaan APBN selama sejauh ini?

Wahyu Utomo memaparkan sejumlah bukti nyata bahwa pemerintah telah melakukan belanja APBN yang berkualitas dalam kurun sewindu, sejak tahun 2015 - 2022. Antara lain melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Kedua sektor tersebut menjadi kunci penting dalam mengakselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Belanja Pendidikan untuk Wujudkan SDM Unggul

Untuk mewujudkan SDM unggul, belanja pendidikan dalam kurun 2015-2022 misalnya telah berhasil menambah jumlah sekolah untuk SD sebanyak 1,5 ribu sekolah, SMP 4,9 ribu sekolah, dan SMA/SMK sebanyak 3,6 ribu sekolah.

Penambahan gedung sekolah juga diikuti dengan peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,85 tahun menjadi 8,87 tahun untuk anak perempuan dan dari 8,61 tahun menjadi 9,28 tahun untuk anak laki-laki.     

2. Belanja Kesehatan dan Penurunan Prevalensi Stunting

Dalam kurun waktu yang sama, belanja di bidang kesehatan terus dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas. Jumlah rumah sakit umum misalnya bertambah dari 1.855 rumah sakit menjadi 2.522 rumah sakit.

Penurunan prevalensi stunting juga tercatat cukup signifikan dari 37,2% di 2013 menjadi 21,6% di 2022.   Alokasi anggaran penanganan Covid-19 pada kurun 2020-2022 termasuk untuk vaksinasi juga berhasil mengeluarkan masyarakat dari tekanan pandemi.

“Artinya selama ini pemanfaatan anggaran pendidikan, kesehatan, untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul itu punya dampak positif. Perbaikan pada kualitas pendidikan, perbaikan pada kualitas dan layanan kesehatan,” ujar Wahyu.

Fokus belanja berkualitas juga menyasar untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kebijakannya dengan melindungi daya beli masyarakat, baik melalui berbagai program perlinsos maupun pemberian subsidi yang tepat sasaran. Alhasil, tingkat kemiskinan tercatat menurun tajam.

Tahun 2014, tingkat kemiskinan sebesar 11,25% menurun menjadi 9,41% di tahun 2019. Dan tahun 2023, tingkat kemiskinan semakin menurun ke level 9,36%. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jangkauan program keluarga harapan (PKH) dari 2,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2014 menjadi 10 juta KPM di 2022.

4. Tingkat Pengangguran Menurun

Berkat strategi yang dilakukan Pemerintah, tingkat pengangguran pun menurun. Periode 2014-2019, tercipta lapangan kerja sebanyak 17,9 juta orang (neto). Kemudian menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi (2020). Pemulihan ekonomi 2021-2022, mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang (neto). Sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45% di tahun 2023.

5. Pembangunan Infrastruktur: Jalan Tol hingga Bendungan

Sejalan dengan upaya memajukan kualitas SDM, pemerintah juga sadar untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju diperlukan infrastruktur memadai. Sebab itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan daya saing.

Capaian tersebut bisa dilihat antara lain dari bertambahnya panjang ruas tol beroperasi dari 802 km di 2014 menjadi 2.687 km di 2022.  Jumlah jalan umum dari 517,75 ribu km pada 2014 meningkat menjadi 549,16 ribu km di 2022. Pembangkit listrik di 2014 sebesar 53 GW meningkat tajam menjadi 81,20 GW di 2022.

Kapasitas bendungan juga meningkat, dari semula 6,39 miliar meter3 di 2014 melonjak jadi 16,96 miliar meter3 pada 2022. Jumlah bandar udara dari 237 unit di 2014 menjadi 287 bandara di 2022. Dan pelabuhan dari 1.655 unit di 2014 bertambah menjadi 3.157 pelabuhan di 2022.

6. Kinerja Fiskal Semakin Sehat

Berkat kebijakan fiskal yang efektif, Indonesia berhasil menangani Covid-19 dengan efektif. Ekonomi nasional pun pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di level 5% dan inflasi yang terkendali. Kinerja fiskal pun semakin sehat dan kesejahteraan semakin meningkat. Indonesia pun mampu berkiprah di forum internasional di tengah ketidakpastian global. Tahun 2022 kemarin, Indonesia dipercaya dan sukses menjadi tuan rumah KTT G20. Pada tahun 2023 ini, Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

“Ini lagi-lagi bukti nyata bahwa pembangunan itu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Anggarannya meningkat, diikuti juga dengan output dan outcome yang meningkat,” ujarnya.

Sehingga kebijakan fiskal dalam APBN mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan ekonomi, dan mendukung agenda Pembangunan. APBN dijalankan dengan baik sebagaimana tugas dan fungsinya. APBN sebagai Shock Absorber, berfungsi sebagai stabilisasi. APBN dengan fungsi alokasi sebagai agen pembangunan, utamanya melakukan transformasi ekonomi. Dan APBN menjalankan fungsi distribusi sebagai solusi bagi kesejahteraan rakyat.

“Salah satu syarat untuk menuju Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap, caranya adalah mempercepat transformasi ekonomi,” pungkas Wahyu.