Warga Pulau Rempang Tak Tolak Investasi, Asal Penuhi Syarat Ini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan warga di Pulau Rempang beberapa waktu lalu.

Diskusi tersebut menghasilkan 6 hal kesepakatan dari warga Rempang. Pertama, warga Rempang tidak menolak investasi. Justru mereka menyambut baik.

"Mereka tidak menolak investasi. Mereka sampai mengatakan kiamat 5 kali pun, Rempang ini tidak jalan kalau tidak ada investasi. Jadi mereka welcome dan saya bangga dengan mereka," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI, secara virtual, Sein (2/10/2023).

Kedua, warga Rempang meminta agar Pemerintah dan investor menghargai eksistensi masyarakat Kampung Melayu, lantaran mereka telah menempati tempat itu sejak lama.

Ketiga, masyarakat rempang menolak relokasi ke pulau Galang. Kata Bahlil, mereka meminta direlokasi yang masih di kawasan Rempang."Mereka maunya di Kampung yang di Rempang, karena mereka orang Rempang bukan orang pulau Galang," ujar Bahlil.

Keempat, warga Rempang meminta hak-hak mereka dengan jelas. Kelima, mereka meminta agar masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan kawasan Rempang. Artinya bukan sekedar pekerja biasa, melainkan andilnya lebih besar.

"Investasi ini bukan hanya rakyat jadi pekerja melainkan ikut mengambil bagian sebagai objek dan subjek daripada investasi itu, mungkin mereka bisa jadi pengusahanya, kontraktornya, suppliernya," kata Bahlil.

Keenam, mereka meminta agar pengembangan Kawasan Rempang tidak menghilangkan mata pencaharian warganya yang merupakan nelayan. Sekaligus mereka juga meminta agar kuburan-kuburan di Rempang tidak diganggu.

"Kalau mereka digeser tidak boleh menghilangkan mata pencaharian mereka karena mereka adalah nelayan, dan mereka meminta kuburan-kuburan kampung tua jangan diapa-apain, itulah aspirasi malam itu," pungkas Bahlil Lahadalia.

Pimpinan Yayasan Multi Kreasi Berdikari (MKB) Rikal Dikri menilai, pengembangan di Pulau Rempang adalah demi kesejahteraan rakyat. Sebab, Rempang Eco-City adalah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

“Rempang Eco City (REC) adalah upaya untuk membangun sebuah peradaban modern, pusat perekonomian Indonesia bukan lagi di Pulau Jawa melainkan sudah mulai merata" kata Rikal dalam keterangan diterima, Kamis (28/9/2023).

Rikal berharap, tujuan baik tersebut harus dilindungi dengan integritas yang kuat. Sebab, proyek REC sangat strategis dan rentan dengan konflik kepentingan. Oleh karena itu, dia mengajak agar semua komponen masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah ikut berunding meluruskan masalah yang ada saat ini.

"Ya, pastinya (perundingan) ini harus segera dilakukan, karena ini akan menjadi catatan internasional sebagai preseden buruk bagi Indonesia" saran dia.

Rikal meyakini, REC adalah bagian dari pembangunan peradaban ekonomi bangsa. Apalagi, Indonesia yang diproyeksikan akan menduduki peringkat ke 5 dunia dalam parameter produk domestik bruto (PDB).

"Negara kita ini kan diproyeksikan akan menduduki peringkat ke 5 PDB di dunia, sudah barang pasti investasi asing itu merupakan satu pilar dari empat pilar qiwam al-dunya (tegaknya dunia) yakni syakha-i al-aghniya, kedermawanannnya para pengusaha" yakin pria karib disapa Kang Rikal ini.

Baginya, tegaknya sebuah peradaban bangsa itu dengan 4 pilar, yaitu adl al-umara (keadilan para pemimpin), ilm al-ulama (kecerdasan para ilmuwan), syakha'i al-aghniya (kedermawanan para saudagar), dan du'a al-fuqara (do'anya rakyat).

Dia pun meminta kepada para ilmuwan, pengamat, ulama, untuk bisa menggunakan ilmunya untuk memberikan narasi-narasi sejuk dan damai untuk kesejahteraan bersama dan bukan sebaliknya.

"Empat pilar itu harus kita hayati betul, pemerintah harus bersikap adil, sepertinya ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan ganti-untung terhadap masyarakat Rempang,” Rikal menutup.