Menko Airlangga Temui Mentan Brazil, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Menteri Pertanian Brazil Carlos Fávaro di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Dikutip dari lama Kementerian koordinator bidang perekonomian, Rabu (1/11/2023), pertemuan tersebut bertujuan untuk mengembangkan peluang kerja sama yang berkelanjutan pada sektor pertanian dan peternakan, serta penelitian, guna mencapai ketahanan pangan di kedua negara.

Menteri Fávaro menyampaikan komitmen Pemerintah Brazil untuk membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dengan tetap memusatkan pada target pengurangan emisi karbon, serta membangun relasi kepada mitra dagang Brasil di Asia.

“Brazil telah berhasil keluar dari negara importir menjadi negara eksportir untuk sektor pertanian, dan kami membuka diri untuk membantu Indonesia dalam transfer teknologi dalam peningkatan kualitas dan produksi pertanian,” ujar Menteri Fávaro.

Perdagangan Indonesia-Brazil

Menteri Fávaro juga berharap adanya kelancaran perdagangan antara pelaku usaha Indonesia dan Brazil pada sektor perdagangan dan peternakan dengan tetap menjaga kualitas, kebersihan, dan harga yang bersaing dengan kompetitor lainnya.

“Indonesia juga berkomitmen untuk pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 melalui percepatan transisi energi,” ujar Menko Airlangga menanggapi.

“Kami juga mengundang Brazil untuk bekerja sama dalam bentuk transfer teknologi maupun investasi pada industri hilir gula dan bioetanol,” lanjut Menko Airlangga.

Menteri Fávaro menyambut baik tawaran tersebut dan menambahkan bahwa Brazil merupakan penghasil etanol dari tebu selama 20 tahun terakhir.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyinggung terkait dampak El Niño terhadap ketahanan pangan. Didepan Menteri Pertanian Brazil, Airlangga menyampaikan beberapa strategi ketahanan pangan, seperti pengembangan food estate di beberapa lokasi di Indonesia.

“Saat ini Indonesia tengah membangun food estate baru di beberapa lokasi di Indonesia. Kami mengundang Brazil untuk berinvestasi pada pengembangan food estate komoditas tebu dan jagung,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, kebutuhan jagung untuk bahan pakan ternak di Indonesia masih tinggi sehingga Brazil berpotensi untuk menjadi pemasok jagung di Indonesia. Sebagai salah satu produsen jagung dunia, pasokan jagung Brazil diharapkan dapat menurunkan harga pakan ternak di Indonesia, yang akan berdampak pada stabilnya harga komoditas pangan lain seperti telur dan ayam.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memitigasi dampak kemarau panjang akibat El Nino.

“Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (27/10/2023).

Selain El Nino, paket kebijakan APBN juga ditujukan untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global serta perlambatan ekonomi China. Menkeu menyebut tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga paket. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.

Adapun paket kebijakan ketiga, yaitu penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah.

Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani.