Anies Baswedan Sebut Bansos-BLT Cuma Solusi Jangka Pendek, Apa Gantinya?

Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Presiden (bacapres) Anies Baswedan mengungkap rencananya terkait bantuan langsung tunai (BLT) jika terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029. Dalam jangka panjang, Anies Baswedan mengungkap akan meniadakan bantuan sosial tersebut.

Anies menegaskan, dalam jangka pendek, bansos dan berbagai subsidi masih akan dijalankan untuk menjaga sejumlah kelompok rentan. Namun, kedepannya tak ada lagi bansos karena kelompok rentan tadi sudah ditopang oleh pendapatan yang dimilikinya.

"Menurut kami ke depan kita harus sebisa mungkin menyelesaikan persoalan walfare itu dengan market mekanisme, bukan dengan semata-mata redistributif," ujar dia dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Dia mengatakan, proses pemberian bantuan sosial dari redistribusi hasil pungutan pajak tetap dilakukan jangka pendek. Namun, kata Anies, hal itu hanya sebagai solusi jangka pendek.

"Jangka pendek kita melakukan redistribusi, dengan cara ambil itu pajak, ya, dari pajaknya diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka, Itu sesungguhnya short term solution, long terms solution-nya adalah inclusion to market," jelasnya.

Dia menerangkan jika tingkat inklusi tadi terjadi, maka, kelompok masyarakat yang tadinya menggantungkan hidupnya kepada bansos akan beralih dengan pendapatan. 

"Kalau inclusion to market-nya itu terjadi, maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dari bantuan, berubah menjadi dari income. Tapi jangka pendek itu harus tetap diteruskan dulu, karena itu belum ada sekarang," tuturnya.

"Jadi program jaminan sosial ini in short terms masih diteruskan, sambil kuenya diperbesar, lalu inclussion itu dilakukan sehingga makin sedikit yang harus mendapatkan redistributif revenue," imbuh Anies.

Sebelumnya, Bakal calon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

KPU mensyaratkan pasangan calon membawa visi dan misi saat proses pendaftaran. Adapun Anies-Cak Imin telah mencantumkan visi-misi mereka dalam berkas pendaftaran yang dibawa pada Kamis, 19 Oktober 2023. Dilihat Liputan6.com, dalam dokumen visi dan misi, AMIN mengusung visi 'Indonesia Adil untuk Semua'.

"Dengan perubahan sebagai dasar gagasan, kami mengusung visi yang merupakan impian jutaan rakyat Indonesia, yakni Indonesia Adil Makmur untuk Semua," demikian bunyi dokumen visi tersebut, dikutip Jumat (20/10/2023).

Anies-Cak Imin menjelaskan alasan mereka mengusung visi 'Indonesia Adil untuk Semua'.

Pasangan AMIN menilai Indonesia yang makmur ditandai dengan tidak adanya ketimpangan di tengah masyarakat. Pasangan AMIN memandang, Indonesia yang makmur harusnya dirasakan semua warga negara yang ditandai dengan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi.

Dalam visi, juga disampaikan Indonesia yang makmur karena kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer dapat disegani bangsa-bangsa dunia.

Meski begitu, dalam visi juga disebutkan bahwa kemakmuran bangsa Indonesia harus dibarengi dengan pelestarian alam dan lingkungan.

"Karena alam Indonesia adalah warisan generasi masa lalu sekaligus pinjaman generasi masa depan yang harus kita rawat sebaik-baiknya," demikian bunyi keterangan dokumen visi Anies-Cak Imin.

Selain itu, disampaikan bahwa alam Indonesia yang makmur, setiap warga dapat hidup dalam lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan terlindungi dari bencana ekologis.

Anies-Cak Imin juga menyoroti soal kesamaan akses terhadap pelayanan publik tanpa kecuali bagi seluruh warga negara. Menurut AMIN setiap warga negara berhak mempunyai kesempatan untuk hidup layak dan bahagia.

"Indonesia di mana hak-hak asasi setiap warganya dilindungi oleh Negara sebagai tanggung jawab konstitusional. Inilah visi kami yang akan kami wujudkan jika diberi amanah untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029," katanya.