Seluruh Jemaah Haji 2024 Jawa Barat Diminta Berangkat dari Bandara Kertajati

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengusulkan penerbangan jemaah haji 2024 asal Jawa Barat semuanya dilayani dari Bandara Kertajati, Majalengka. Hal ini disebut bisa menurunkan beban dari Bandara Soekarno-Hatta.

Awaluddin menyebut, Bandara Kertajati telah beroperasi penuh mulai 2023 ini. Hal ini juga dinilai bisa lebih mengakomodir para jemaah haji asal Jawa Barat yang jumlahnya cukup banyak.

"Pak Menhub telah berdiskusi dengan kami dan lainnya, sekiranya apabila kloter dari jamaah Jawa Barat bisa semuanya sudah beroperasi penuh, embarkasi maupun debarkasinya di (bandara) Kertajati," kata dia dalam Rapat Panja BPIH Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Dan ini juga mungkin memudahkan jamaah baik secara usia dan lokasi titik pemberangkatan lebih mudah," imbuhnya.

Ibadah Haji 2023

Dia mengatakan, pada pelaksanaan Ibadah Haji 2023 lalu, pemberangkatan dari Bandara Kertajati baru 25 kloter. Sementara, ada 72 kloter jemaah haji Jawa Barat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.

"Dan ini juga bisa membantu untuk kemudian sedikit menurunkan beban jamaah yang ke cengkareng. Jadi dari sisi perjalan lebih efisien dan efektif. Dan bandara khususnya cengkareng agak sedikit dikurangi dan ditata untuk diatur ke kertajati. Tapi aturan teknis dan lainnya akan kita diskusikan dengan Kemenhub," bebernya.

Dia pun meminta restu dari Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI untuk melaksanakan hal ini.

"Dan mohon dukungan dari pimpinan sekiranya bisa pada waktunya bisa dilaksanakan dengan memberikan porsi tambahan untuk embarkasi dan debarkasi di bandara Kertajati Majalengka," pintanya.

Sebelumnya, Kementerian Agama menetapkan ada total 598 kelompok terbang atau kloter keberangkatan Haji 2024. Kloter dari Bandara Juanda Surabaya menjadi yang paling banyak.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Hilman Latief mengatakan pihaknya sudah menetapkan ada 14 embarkasi atau titik pemberangkatan dari seluruh Indonesia.

"Ada sampai saat ini yang sudah kami siapkan itu adalah 14 embarkasi penerbangan," ujar dia dalam Rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Rinciannya, penerbangan dari Banda Aceh ada 13 kloter, Kualanamu Medan ada 23 kloter, Batam ada 33 kloter, Padang ada 18 kloter, dan Palembang ada 25 kloter. Kemudian, penerbangan dari Jakarta Pondon Gede ada 63 kloter, Jakarta-Bekasi ada 75 kloter, Solo ada 105 kloter, Surabaya ada 115 kloter.

Selanjutnya, Banjarmasin ada 17 kloter, Balikpapan ada 18 kloter, Ujung Pandang ada 45 kloter, Lombok ada 13 kloter, dan Kertajati 30 kloter.

"Total ada 598 kloter," kata dia.

Hilman menegaskan, saat ini jumlah kloter yang tercantum tadi akan sangat ditentukan dengan jenis pesawat yang tersedia di maskapai. Ini merujuk pada kemampuan angkut dari jenis-jenis pesawat yang digunakan.

"Jadi rata-rata ada yang diatas 400, ada 480, ada juga 440, ada 390, dan lain-lain. Semakin kecil pesawat maka jumlah kloter banyak dan berdampak pada jumlah petugas yang harus kami sediakan juga makin banyak," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan ada kenaikan biaya penerbangan ibadah haji 2024 sebesar 10 persen. Dengan begitu, biaya tiket penerbangan haji 2024 diprediksi sekitar Rp 35,9 juta.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Hilman Latief menerangkan ada tren kenaikan biaya tiket penerbangan haji dari tahun ke tahun. Misalnya, pada 2017, ada kenaikan 5 persen, tahun 2018 ada kenaikan 5,2 persen, tahun 2019 ada kenaikan 9,2 persen.

"Tahum 2022 ada kenaikan 6,6 persen atau Rp 29,6 juta dan tahun lalu itu pasca covid-19 itu ada kenaikan 10,5 persen," kata dia dalam Rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Dia mengusulkan, untuk ibadah haji 2024, biaya penerbangan haji naik sebesar 10 persen. Meski, dia berharap pada keputusan final nantinya bisa lebih rendah dari angka tersebut.

"Saat ini kami usulkan 10 (persen), tapi kami berharap bisa jauh lebih rendah dari nilai tersebut. Sesuai kesepakatan kita ingin memberikan pelayanan dengan biaya yang terjangkau tapi juga dengan layanan yang tetap baik," paparnya.