Pertamina Kontribusi 68% Produksi Minyak Mentah di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Pertamina menjadi produsen minyak mentah terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2023, melalui subholding hulu PT Pertamina Hulu Energi mencapai tingkat produksi hingga 566 ribu barel minyak per hari (barrel oil per day/BOPD), atau sebesar 68% produksi minyak mentah nasional.

Sementara itu, produksi gas 2023 dari subholding hulu menyumbang 33% produksi nasional, atau setara 2.766 Juta Standar Kaki Kubik per Hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD). Sehingga, produksi minyak dan gas (migas) Pertamina mencapai 1.044 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menuturkan,grup  Pertamina merupakan penyumbang terbesar pada produksi minyak nasional. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sebagian besar dari 10  perusahaan produsen minyak terbesar yang beroperasi di dalam negeri, merupakan anak usaha atau afiliasi Pertamina.

"Pertamina berkontribusi secara mayoritas untuk produksi minyak Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Fadjar seperti dikutip dari keterangan resmi

Produksi migas terbesar berasal dari Pertamina EP, Pertamina ONWJ, Pertamina Hulu Mahakam, serta Pertamina Hulu Rokan yang mengambilalih operasional Blok Rokan pada Agustus 2021. Blok Rokan mampu menyumbang produksi minyak tertinggi di Indonesia yakni sebesar 161.623 bph.

"Di tangan anak usaha Pertamina produksi lapangan minyak di Blok Rokan terus meningkat, sehingga mampu berkontribusi signifikan dalam produksi minyak nasional,” imbuhnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sebelumnya diberitakan, Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran. Melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.

Pada tahun 2024, Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).

Besaran kuota JBT Minyak Solar dan Minyak Tanah didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023, sedangkan kuota LPG didasarkan pada Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/DJM/2023. 

Untuk mengimplementasikan Subsidi Energi tersebut, Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Isa Rachmatarwata mengatakan, Pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi energi tahun 2024 sebesar Rp189,1 triliun yang mencakup subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), LPG Tabung 3 Kg dan Listrik.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT dan sebesar Rp 87,4 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG Tabung 3 Kg.

”Ini bukan angka yang kecil dan kita ingin memastikan bahwa ini jatuh kepada pihak-pihak yang tepat. Artinya ya memang mereka yang berhak untuk mendapatkan subsidi itulah yang sebetulnya seharusnya mendapatkan barang yang disubsidi tersebut,” ujar Isa dalam acara penandatanganan Kontrak Subsidi Energi 2024 di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Menurutnya, subsidi energi merupakan komitmen Pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas pelaku usaha kecil yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,” tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) buka suara terkait langkah PT Pertamina (Persero) yang kembali menahan kenaikan harga BBM per 1 Maret 2024. Kebijakan Pertamina menahan harga BBM ini kembali diambil setelah langkah serupa dilakukan pada awal Februari 2024.

Di sisi lain, badan usaha swasta semisal BP-AKR dan Shell Indonesia justru memilih untuk menaikan harga BBM di SPBU mereka untuk periode Februari dan Maret ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kebijakan terkait harga BBM jadi kebijakan dan tanggung jawab masing-masing badan usaha. Sehingga pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadapnya.

"Kan jelas aturannya di situ, lapor aja ke sini. Sepanjang dia masih dalam koridor, dan itu ada di badan usaha BBM. Kita tidak ada intervensi apa-apa," ujar Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Menurut dia, harga BBM non subsidi pastinya dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. Sehingga patokan harga BBM non subsidi di pasaran diserahkan kepada masing-masing badan usaha.

"Di situ untuk naik turun ada di wilayah badan usaha untuk menyesuaikan," kata Dadan.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan, terdapat tiga alasan dibalik keputusan Pertamina untuk tidak menaikkan harga BBM pada Maret ini.

Pertama, Pertamina melihat harga minyak mentah dunia masih terkendali. Kedua, Pertamina menilai transaksi di MOPS masih aman. Melansir laman Kementerian Keuangan, Mid Oil Platt's Singapore atau yang disingkat MOPS adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.

Ketiga nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing memasuki Maret ini masih dalam posisi terkendali. Melansir laman Ban Indonesia, saat ini nilai tukar Rupiah terhadap USD mencapai Rp15.793 per USD.

"Untuk sementara harga BBM Non Subsidi hari ini 01 maret 2024 tidak ada perubahan, jadi masih sama dengan harga sebelumnya atau harga di Bulan Februari," kata Irto Ginting dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Meski demikian, Pertamina secara berkala akan mengevaluasi harga BBM subsidi maupun non subsidi. Hal ini untuk memastikan pendapatan perusahaan tetap terjaga

"Kami tetap me-review untuk harga BBM Nonsubsidi, melihat trend harga minyak mentah, MOPS dan juga Kurs. Bila tidak adanya penyesuaian harga BBM non subsidi, sementara MOPS dan kurs naik, tentunya akan mengkoreksi potensi revenue Perusahaan," jelasnya.