Kontrak Bagi Hasil WK Bobara dan Ketapang Raih Investasi Rp 1,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM sekaligus Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Dadan Kusdiana menyaksikan penandatanganan 2 kontrak bagi hasil (PSC) untuk Wilayah Kerja (WK) Ketapang dan WK Produksi Bobara.

Proses penandatanganan kedua blok migas itu dilakukan saat pembukaan acara Indonesia Petroleum Association Conference & Exhibition (IPA Convex) 2024 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (14/5/2024).

"Kita akan menyaksikan penandatanganan dua PSC lagi. Pertama, WK Bobara sebagai hasil penawaran tahap III 2023. Kedua, WK Ketapang sebagai perpanjangan dari PSC itu," ujar Dadan Kusdiana.   

Dadan menilai, Indonesia masih menyimpan sejumlah harta karun migas yang bisa dinegosiasikan oleh para investor. Pasalnya, industri hulu migas Tanah Air masih memiliki peluang besar untuk menarik investasi. 

"Pada akhirnya saya ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia masih menyimpan potensi migas untuk kebutuhan energi kita. Bisnis migas kami masih cukup atraktif. Oleh karenanya, kita mengundang bapak/ibu semua untuk datang dan berinvestasi di Indonesia," tuturnya. 

Adapun untuk durasi pengelolaan dua blok migas ini, kontrak bagi hasil WK Bobara merupakan WK Eksplorasi dengan jangka waktu 30 tahun. Sedangkan untuk WK Ketapang jangka waktu kontraknya 20 tahun, mengingat WK tersebut merupakan WK Produksi

Total investasi komitmen pasti dari penandatangan WK ini senilai USD 96,92 juta, atau setara Rp 1,56 triliun (kurs Rp 16.130 per dolar AS). Dengan total bonus tandatangan untuk kedua WK tersebut sebesar USD 1.050.000 atau setara Rp 16,93 miliar. 

Berikut rincian kontrak kerja sama bagi hasil WK Bobara dan WK Ketapang:

1. WK Bobara dengan komitmen pasti senilai USD 16,92 juta, plus bonus tanda tangan USD 50.000, bersama Petronas E&P Bobara Sdn Bhd.

2. Kontrak bagi hasil WK Ketapang dengan komitmen pasti USD 80 juta, plus bonus tanda tangan USD 1 juta, bersama PC Ketapang II Ltd, Petronas Carigali Ketapang Ltd, PT Saka Ketapang Perdana, PT Petrogas Jatim Sampang Energi.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun Dokumen Proyek Integrated Actions in the Energy and Forestry and Other Land Use Sectors (INET-ZERO). Dalam penyusunan dokumen INET-ZERO, salah satunya dilakukan study visit di area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Kamojang.

"Kementerian ESDM dan KLHK bersama-sama merumuskan INET-ZERO, dan PLTP Kamojang menjadi salah satu rujukan dalam mempelajari pengelolaan keanekaragaman hayati dan manajemen sosial-lingkungan di sekitar wilayah pembangkit," ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, di Jakarta (17/4/2024).

Agus menyebut, proyek INET-ZERO merupakan kegiatan yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF) dan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar institusi dan mengkatalisis investasi untuk mencapai target Net Zero Nature-Positive yang dilandasi oleh komitmen global pencegahan perubahan iklim, pemeliharaan keanekaragaman hayati (CBD), dan penanggulangan degradasi lahan (UNCCD).

Tim Penyusun Dokumen INET-ZERO terdiri institusi Kementerian ESDM, KLHK dan UNDP, telah melakukan kunjungan lapangan ke PLTP Kamojang pada 15 Maret 2024 lalu.

Dalam pemaparannya, Analis Lingkungan PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Syalva Taskia mengungkapkan bahwa PLTP Kamojang di Indonesia sangat didukung oleh aspek keseimbangan alam.

Terlebih, area Kamojang merupakan salah satu area potensi pemanfaatan panas bumi yang spesial dan tentu dapat diandalkan secara berkelanjutan.

"Aktivitas pembangkit listrik di area PLTP Kamojang sangat didukung oleh alam dan diseimbangkan dengan manajemen sosial dan lingkungan, aktivitas proyek dengan alasan kerusakan lingkungan tentu sangat tidak relevan," ujarnya.

Tingkat keberlanjutan PLTP Kamojang tercermin dari proyek manajerial lingkungan yang mencakup pemanfaatan langsung di tiga sektor unggulan di PGE, yaitu: keanekaragaman hayati dan pembangunan masyarakat;  pemanfaatan lahan dan Geothermal Information Center; dan Unit Produksi hidrogen hijau.

Dalam sektor Biodiversity & Community Development, PGE memiliki program bertajuk keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat lokal serta beberapa stakeholder lainnya. Ini mencakup Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) yang berdiri sejak 2014, program Edu-Nursery Plant serta revegetasi di Wilayah Kerja Panasbumi (WKP), serta pengembangan inovasi dan studi keanekaragaman hayati melalui Geothermal Information Center.

Dalam aspek sosial PGE memiliki sejumlah program CSR unggulan bertajuk 'Neng Elie" yang mencakup: Kopi Geothermal, Ranger App, Sinyal Kita, Green Power Conservation, Ibun Mall, Bandung Local Agency dan KWT Mekarsari. Seluruh kegiatan tersebut melibatkan masyarakat lokal sekitar area Kamojang.

Di sisi lain, Kopi Geothermal menjadi salah satu sorotan selama kunjungan dalam sektor pemanfaatan lahan secara langsung (direct use). Yang mana PGE memfasilitasi Geothermal Dry House untuk para petani kopi lokal.

"Pemanfaatan panas bumi di Kamojang bahkan mampu berhasil memberikan nilai ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat, bahkan sudah ekspor hingga ke Jepang", tandas Manajer Area HSSE PGE Hendrik Kurniawan Sinaga. 

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) akan melaksanakan lelang prioritas terhadap tiga (3) Blok Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mineral logam berupa Nikel.

Tiga Blok tersebut adalah Blok Bulubalang, Lingke Utara, dan Pongkeru, yang semuanya berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan bahwa lelang dilaksanakan secara tertutup atau close bidding pada aplikasi WIUP/WIUPK.

"Lelang dilakukan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta, dilakukan secara daring pada aplikasi lelang WIUP/WIUPK secara tertutup," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Agus menyebut bahwa lelang prioritas dilaksanakan karena penawaran terhadap Blok Bulubalang, Lingke Utara, dan Pongkeru tersebut dinyatakan tidak terpenuhi.

Sebelumnya ketiga blok tersebut telah ditawarkan secara prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Selanjutnya, tiga Blok WIUPK tersebut akan dilaksanakan secara prioritas kepada BUMN ataupun BUMD yang sebelummya telah menyatakan minat untuk mengelolanya," imbuhnya.

Jadwal Lelang:

Jadwal Lelang Prioritas blok tambang Bulubalang, Lingke Utara, dan Pongkeru:

Pengumuman lelang ulang: 17 April - 16 Mei 2024

Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan lelang: 17 - 22 Mei 2024