Tuntutan Masyarakat Bakal Makin Tinggi, Begini Pesan Jokowi ke BPKP

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisipkan pesan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mengingat belanja pemerintah yang akan semakin besar dan tuntutan masyarakat yang ikut meningkat.

Jokowi menyampaikan, penggunaan anggaran pemerintah ke depan akan semakin diawasi oleh masyarakat. Apalagi, dengan mudahnya akses media sosial oleh masyarakat membuat penyimpangan sering diviralkan.

"Ke depan, kita tahu tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah akan semakin besar, pasti ini, semakin besar. Dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit, viralkan. Ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu," ungkap Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Kepala Negara turut menyinggung soal kompetisi antarnegara yang semakin ketat ke depan. Dia mengatakan, negara yang bergerak cepat akan bisa mengalahkan yang berjalan lambat. Artinya, akselerasi pembangunan menjadi kunci ke depannya.

"Bukan negara yang besar mengalahkan yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang, ndak. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga sekali lagi, kecepatan dan ketepatan itu sangat diperlukan," bebernya.

Dalam menangkap pengawasan ke depannya, ditambah perkembangan teknologi, Jokowi meminta BPKP bisa memanfaatkan hal tersebut. Utamanya, penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform early detection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak-pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu (pasti) lebih tahu," katanya.

"Ada rescoring tool untuk deteksi fraud pencairan anggaran, ada semuanya. Ada system robotic process automation untuk otomatisasi pengawasan.

Ada sensor internet of things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan, bisa diawasi dan dipantau," sambung Joko Widodo.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengawalan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan bukan untuk mencari kesalahan. Melainkan, untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Diketahui, BPKP turut berkontribusi terhadap penyelamatan keuangan negara, penghematan belanja negara, hingga optimalisasi penerimaan negara. Lembaga auditor intern pemerintah itu juga mengawal sederet aspek penggunaan anggaran di instansi negara.

"Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan.

Tetapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan," ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Bukan Memasang Jebakan

Di sisi lain, BPKP juga mengawal tata kelola di berbagai aspek, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Kepala Negara menegaskan, BPKP memberikan arahan kepada pelaksanaan proyek atau penggunaan anggaran agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana. Bukan memasang jebakan, mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, ini keliru," ucapnya.

Jokowi bilang, BPKP bukan untuk mencari sebanyak-banyaknya penyimpangan, tapi bagaimana memastikan suatu pembangunan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tetapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Mestinya ke sana," pintanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memacu kinerjanya kedepan. Menyusul, sudah adanya ketetapan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai BPKP menjadi 100 persen.

Kepala Negara menyampaikan, keputusan tersebut sudah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan pada Juni 2023 lalu.

"Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani keppres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP menjadi 100 persen," ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

"Ini bentuk apresiasi kepada BPKP yang harapannya adalah memacu dan memicu kinerja dari BPKP," sambungnya.

Peran BPKP

Dia menilai, BPKP punya peran besar dalam mengawal pembangunan Indonesia. Hal tersebut diketahui bisa diwujudkan dengan adanya pengawasan para auditor internal.

Baik lewat auditor intern seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di masing-masing instansi, maupun dari auditor BPKP yang ikut terjun langsung.

"Karena BPKP memiliki peran besar. BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat sudah berhasil menyelamatkan pemborosan keuangan negara hingga ratusan triliun. Ini berkat dari pengawasan yang dilakukan para auditor intern pemerintah.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, dalam lima tahun terakhir ada Rp 78,68 triliun uang negara yang berhasil diselamatkan. Artinya, hal itu terjadi di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Angka tersebut ditambah juga dengan penghematan belanja negara Rp 192,93 triliun. Serta, mampu melakukan mendukung penerimaan negara yang tepat sasaran sebesar Rp 38,75 triliun.

"Sepanjang tahun 2020 sampai dengan Triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun," ujar Ateh dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

"Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, kami juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang pembangunan," ia menambahkan.

Mulai dari bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan. Selanjutnya disoroti juga pada penguatan UMKM, tata kelola BUMN dan BUMD, hingga transformasi energi hijau.

"Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan," kata Ateh.

Dia menyebut, pengawasan intern yang dilakukan tersebut berhasil mendorong berbagai capaian positif. Misalnya, pada bidang infrastruktur, BPKP telah mengawal perkembangan penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional.

"Tidak hanya mengawal selesainya pembangunan fisik, Kami ikut memastikan bahwa berbagai infrastruktur PSN konektivitas yang dibangun telah menghasilkan perbaikan mobilitas dan pengurangan biaya logistik, sehingga tercipta peningkatan aktivitas ekonomi," tuturnya.