Erick Thohir Targetkan Dividen BUMN Rp 85 Triliun, Siapa Paling Besar?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan BUMN ke negara sebesar Rp 85 triliun pada 2024. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 81 triliun.

“Kita merencanakan di tahun 2024 ini dividen ditargetkan nanti itu kurang lebih Rp 85 triliun, jadi naik dari Rp 81 triliun,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).

Erick Thohir menjelaskan setoran dividen sebesar Rp 85 triliun akan berasal dari gabungan perusahaan BUMN di berbagai seperti dari industri keuangan, dari telco, dan dari pertambangan.

“Dan dua tiga tahun kedepan juga kita harapkan juga ini lini usaha yang lain,” ujar Erick kepada wartawan usai rapat.

Meskipun begitu, menurutnya untuk mencapai target dividen tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak yaitu melalui pagu anggaran untuk terus melakukan penguatan pengawasan dan pengembangan BUMN.

Erick menuturkan untuk pagu anggaran pada 2025 sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 miliar. Nilai ini lebih rendah 16 persen dari pagu sebelumnya Rp 328 miliar atau lebih rendah 10 persen dari pagu tahun 2024.

“Terima kasih atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan sehingga pagu indikatif yang kita harapkan di 2025 yaitu di angka Rp 344 miliar,” pungkas Erick.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan kementerian BUMN telah merealisasikan anggaran hingga 98,57 persen atau sebesar Rp 238 miliar dari total pagu sebesar Rp 241 Miliar. 

Erick Thohir juga mengungkapkan, realisasi anggaran pada 2024 hingga 3 Juni telah mencapai Rp 99,68 miliar atau sekitar 35,06 persen dari pagu yang sudah disesuaikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 284,4 miliar dari sebelumnya Rp 308 miliar.

“Jadi, kita coba pastikan di tahun 2024 ini kita akan bisa menjaga konsistensi dari serapan di angka 98 sampai 99 persen lebih yang kita bisa coba lakukan,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).

Erick menambahkan untuk pagu anggaran pada 2025 sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp 277 miliar. Nilai ini lebih rendah 16 persen dari pagu sebelumnya Rp 328 miliar atau lebih rendah 10 persen dari pagu tahun 2024.

“Terima kasih atas dukungan Komisi VI yang bisa mendorong ada penambahan kurang lebih Rp 66 miliar yang bisa kita dapatkan sehingga pagu indikatif yang kita harapkan di 2025 yaitu di angka Rp 344 miliar,” jelas Erick. 

Menurut Erick, ini sejalan dengan pentingnya penguatan pengawasan dan pengembangan BUMN yang merencanakan target dividen pada 2024 sebesar Rp 85 triliun. Nilai ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 81 triliun.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah entitas bisnis yang sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah suatu negara. Di Indonesia, BUMN berperan penting dalam berbagai sektor ekonomi strategis, seperti energi, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur.

Tujuan utama pembentukan BUMN adalah untuk memastikan bahwa sektor-sektor penting yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dikelola dengan baik dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan publik dan kepentingan nasional. Contoh BUMN di Indonesia meliputi PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Selain itu, BUMN juga berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengendalikan dan mengarahkan perekonomian nasional. Dengan menguasai aset-aset strategis, BUMN membantu pemerintah dalam menstabilkan harga, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan lapangan kerja.

Melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh BUMN, pemerintah dapat mendorong pembangunan di daerah-daerah terpencil, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. BUMN sering kali juga terlibat dalam proyek-proyek sosial dan pembangunan infrastruktur yang tidak selalu menarik bagi sektor swasta karena alasan keuntungan ekonomi jangka pendek.