PDN Diserang Hacker, Anak Buah Bahlil Pastikan Layanan Izin Tetap Aman

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan layanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) tetap aman untuk melayani pelaku usaha.

Staf Khusus Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa, mengatakan telah melakukan evaluasi berkala atas layanan-layanan publik di bawah naungan Kementerian Investasi/BKPM seperti sistem OSS maupun Contact Center.

Namun demikian, Kementerian Investasi/BKPM tetap waspada dan mengawal gangguan yang mungkin terjadi. Tina Talisa menegaskan bahwa layanan-layanan di Kementerian Investasi/BKPM tetap terjaga, khususnya OSS yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha.

“Kami di Kementerian Investasi melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin untuk memastikan proses perizinan maupun layanan yang diberikan kepada pelaku usaha tetap optimal. Namun kami terus waspada memantau apabila ada gangguan terhadap sistem yang berjalan,” kata Tina, di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Berdasarkan pengamatan sejak terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN), proses penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada sistem OSS berjalan normal. Sejauh ini, Contact Center KementerianInvestasi/BKPM tidak mencatat adanya keluhan pelaku usaha terhadap proses perizinan di sistem OSS.

“Layanan OSS masih berjalan normal di minggu lalu sampai sekarang. Tapi tim tetap berjaga, memastikan tidak ada gangguan yang mungkin terjadi di kemudian hari,” jelas Tina.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi/BKPM, selama 1 Januari-30 Juni 2024 total NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS sebanyak 2.404.297 dengan rata-rata penerbitan per hari 13.210. Rata-rata per bulan pada bulan Januari 8.263 NIB, bulan Februari 11.802 NIB, bulan Maret 19.924 NIB, bulan April 16.375 NIB, bulan Mei 13.683 NIB dan bulan Juni 9.094 NIB.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/6/2024). Pemanggilan ini untuk membahas serangan ransomware di server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Sejumlah menteri yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Yusuf Ateh, hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

"Mau rapat dulu," kata Hinsa kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan rapat tersebut untuk membahas evaluasi server PDNS yang diretas.

"Ya terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi," ujarnya.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi enggan memberikan keterangan saat ditanya awak media terkait agenda rapat bersama Jokowi. Dia berjanji akan memberikan keterangan usai rapat.

"Nanti ya," ucap Budi Arie.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memenuhi panggilan Komisi I DPR RI untuk memberikan penjelasan terkait serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang mengganggu layanan Imigrasi sejak 20 Juni lalu.

Dalam pemaparannya di DPR, Budi Arie menyebut kalau saat ini tak ada negara yang terbebas dari serangan ransomware.

"Bisa lihat ini (memperlihatkan slide), ransomware, yang tidak ada (negara) di seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware," kata Budi Arie.