Pendapatan Negara Tahun Perdana Prabowo-Gibran Dibidik Rp 2.996 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan target penerimaan negara pada 2025, tahun perdana pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Angkanya ditargetkan mencapai Rp 2.996,9 triliun.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembacaan pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan Nota Keuangan.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, target itu bisa dipenuhi dari pemasukan yang bersumber dari pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun. Selain itu, dikejar Pendapatan Negata Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.

Dia mengatakan, target itu perlu dikejar dengan memperhatikan kondisi iklim investasi dan layanan publik.

"Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," paparnya.

Dia juga menerangkan, proses reformasi perpajakan akan terus dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Caranya, melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Serta, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dan pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

"Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan," urai Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang.

APBN 2025 dirancang untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan" guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kita harus terus melanjutkan reformasi struktural, menjaga kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan," kata Jokowi dalam laporan Presiden RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan, di Senayan, Jumat (16/8/2024).Oleh karena itu, strategi jangka menengah harus diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial.

"Kedua, penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, rendah emisi, dan berorientasi ekspor," ujarnya.

Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas.

Kelima, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keenam, peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM.

"Ketujuh, penguatan Pertahanan dan Keamanan serta kemandirian pangan dan energi. Kedelapan, penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia," pungkas Jokowi.