Lampaui APBN, Sri Mulyani Taksir Anggaran Transisi Energi Hijau Tembus Rp 4.330 Triliun 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan biaya transisi energi hijau mencapai USD 381 miliar. Nilai ini setara Rp 4.330 triliun dengan asumsi kurs Rp15.412 per USD.

"Kebutuhan untuk transisi energi hijau membutuhkan anggaran sekitar USD 381 miliar," kata Sri Mulyani dalam sesi tematik Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Sri Mulyani mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk transisi energi ramah lingkungan tersebut melampaui nilai APBN 2024. Atau sekitar 1,1 kali dari kemampuan APBN.

"Jumlah ini biaya transisi energi sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia. Ini besar sekali," tegas dia.

Dengan kebutuhan anggaran tersebut, Dian mengakui bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mendorong percepatan transisi energi. Untuk itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan dunia usaha dan internasional dalam percepatan transisi energi hijau di Indonesia.

"Tentu saja, anggaran pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan (transisi energi), meskipun kami terus berupaya tidak hanya dalam hal alokasi anggaran," beber dia.

Di sisi lain, pemerintah terus mengoptimalkan instrumen keuangan hijau melalui penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang ramah lingkungan. Dia mencatat, Indonesia telah menerbitkan sukuk senilai 7,07 miliar dolar AS dalam kurun waktu 2018 hingga 2023.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan pendanaan kreatif untuk mempercepat transisi energi hijau. Antara lain dengan menerbitkan kebijakan pajak karbon sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas emisi yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya.

"Kami sedang menyiapkan regulasi teknis untuk melaksanakan perdagangan karbon lintas batas. Jadi kita perlu memastikan apa yang dapat dianggap sebagai kontribusi dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan siapa yang harus membayar, dan berapa," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, mulai 1 Oktober 2024. Dia memastikan hingga kini belum ada rapat khusus untuk membahas pembatasan BBM subsidi.

"Belum dibahas (soal pembatasan BBM subsidi). Iya (sampai saat ini belum ada)," kata Sri Mulyani kepada wartawan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dia menampik bahwa alasan pembatasan BBM subsidi untuk efisiensi APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan pembatasan BBM subsidi juga tak dibahas di DPR RI.

"2025 sedang dengan DPR tidak ada pembahasan itu," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024. Menurut dia, rencana tersebut masih tahap sosialisi dan belum ada keputusan.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. Kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa, belum ada keputusan dan belum ada rapat," jelas Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia mengungkapkan sejumlah alasan pembelian BBM subsidi dibatasi. Jokowi menjelaskan hal ini untuk mengurangi polusi serta efisiensi APBN 2025.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk 2025," tutur Jokowi.