Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Penurunan Jumlah Kelas Menengah Tak Terdampak ke Bisnis Multifinance dan Pinjol

Meskipun terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat, tren pertumbuhan industri multifinance dan fintech P2P lending atau pinjol tetap stabil.

oleh Tim Bisnis diperbarui 07 Sep 2024, 19:30 WIB

Diterbitkan 07 Sep 2024, 19:30 WIB

Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam kegiatan “OJK Mengajar” dengan tema “Pembiayaan di Era Digital” di Universitas Airlangga (Unair), Jawa Timur, Jumat (27/10/2023). (Dok OJK)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia turun. Pada 2023 jumlah penduduk kelas menengah turun jadi 48,27 jiwa, dari sebelumnya pada 2019 yang tercatat 57,33 juta orang.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, ikut berkomentar mengenai penurunan kelas menengah ini. Ia menyebutkan bahwa daya beli kelas menengah terjadi menurun.

Agusman menjelaskan meskipun demikian, sektor multifinance dan peer-to-peer (P2P) lending tetap menunjukkan pertumbuhan positif dalam penyaluran kredit.

Hal itu terlihat pada data di Juli 2024, piutang pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (PP) tumbuh sebesar 10,53 persen secara tahunan (year on year/yoy), meskipun sedikit menurun dibandingkan Juni 2024 yang mencapai 10,72 persen. Total piutang mencapai Rp494,10 triliun.

"Data pertumbuhan piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan (PP) pada Juli 2024 kembali tumbuh sebesar 10,53 persen secara tahunan (year on year/yoy) (Juni 2024: 10,72 persen yoy) menjadi Rp 494,10 triliun," kata Agusman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/9).

Sementara itu, di industri fintech P2P lending juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 23,97 persen yoy pada Juli 2024, meskipun melambat dari 26,73 persen yoy pada Juni 2024. Total pembiayaan P2P lending mencapai Rp 69,39 triliun.

Agusman menilai meskipun terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat, tren pertumbuhan yang stabil di kedua sektor ini menandakan bahwa industri multifinance dan fintech P2P lending memiliki kapasitas untuk memitigasi risiko tersebut.

Hal ini memberikan keyakinan bahwa target penyaluran kredit di kedua sektor ini kemungkinan besar dapat terus tumbuh, meskipun dengan pengawasan dan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Trend pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberikan sinyal bahwa industri multifinance dan fintech P2P lending memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat sehingga diperkirakan pembiayaan oleh multifinance dan fintech P2P lending dapat melanjutkan pertumbuhan," pungkas dia.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com

Kelas Menengah yang Turun Peringkat Makin Banyak, Ini Datanya

Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Capai 362 Ribu Jiw

Aktivitas anak-anak di kawasan perkampungan kumuh Semper, Cilincing, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta per September 2021 mencatat, jumlah penduduk miskin di Ibu Kota mencapai 362 ribu jiwa. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar press conference dengan tema Menjaga Daya Beli Kelas Menengah Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia pada hari ini. Dalam pemaparannya, BPS menyatakan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan pada 2023 jika dibanding 2019.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, jumlah kelas menengah di Indonesia turun. Tercatat, jumlah kelas menengah pada 2019 mencapai 57,33 juta orang. Jumlah penduduk kelas menengah ini menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Fenomena penurunan jumlah penduduk kelas menengah dipicu akibat dampak pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu. Namun, BPS tidak mengungkapkan jumlah penduduk kelas menengah pada 2020 lalu akibat anomali pandemi Covid-19.

"Kalau tahun 2020 agak anomalikan dia, pada saat pandemi covid 19. Datanya ada tapi tidak kami tampilkan," ujar Amalia, di Kantor Pusat BPS, Jumat (30/8/2024).

Pada 2021 jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan tajam menjadi 53,83 juta atau setara 19,82 proporsi penduduk. Dia menyebut, penurunan kelas menengah ini masih disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19.

"Jadi, ini sudah kami prediksi akibat pandemi Covid-19 menimbulkan scarring effect," ujar dia.

Data Selanjutnya

Fenomena penurunan jumlah kelas menengah ini kembali berlanjut pada 2022. BPS mencatat, jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 49,51 juta dari tahun sebelumnya atau setara 18,06 persen penduduk.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk kelas menengah kembali menurun menjadi 48,27 jiwa. BPS mengonfirmasi jumlah penduduk kelas menengah itu setara 17,44 proporsi dari jumlah penduduk.

Adapun tahun ini jumlah penduduk kelas menengah juga kembali turun menjadi 47,85 juta jiwa. Jumlah penduduk kelas menengah tersebut setara 17,13 persen proporsi penduduk.

Amalia mengatakan, kategori penduduk kelas menengah mengacu pada penduduk yang memiliki pengeluarannya berkisar 3,5 - 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia. Angka ini sekitar pengeluaran Rp 2.040.262 - Rp 9.909.844 per kapita per bulan pad 2024.