Bahlil Lahadalia Sebut Rp 450 Triliun Duit Negara Dipakai Impor LPG Setiap Tahun, Solusinya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia harus merogoh kocek hingga Rp 450 triliun setiap tahun untuk mengimpor liquified petroleum gas (LPG). Mengingat tidak seimbangnya kebutuhan dalam negeri dan hasil produksi LPG nasional.

Dia mencatat, konsumsi LPG di Indonesia mencapai 7 juta ton setiap tahunnya. Sedangkan, produksi lokal hanya mampu memasok sekitar 1,9 juta ton. Maka, masih ada sekitar 5,1 juta ton sisanya yang sebagian besar dipenuhi dari impor.

"Devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih Rp 450 triliun untuk membeli minyak dan gas, khususnya LPG," ujar Bahlil dalam Leaders Forum, di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dia juga mengantongi data adanya tren penurunan dari produksi migas Indonesia. Produksi minyak RI pernah mencapai 1,6 juta barrel oil per day (bopd) pada 1960-an. Saat itu, konsumsi minyak nasional hanya 700.000 bopd per tahun.

Namun, saat ini hanya sekitar 600.000 bopd dengan konsumsi minyak lokal mencapai 1,6 juta bopd. Dengan begitu, dinilai perlu ada perbaikan kedepannya.

"Kita impor 900.000 - 1 juta (bopd). Ini tantangan besar menurut saya yang Indonesia harus lakukan (perbaikan) ke depan,” ucapnya. 

Dia mengantongi 3 strategi inti untuk menggenjot produksi migas dalam negeri. Pertama, meningkatkan eksplorasi pada potensi sumur minyak baru.

Kedua, optimalisasi sumur minyak yang sudah ada. Salah satu caranya dengan penggunaan teknologi enhanced oil recovery. Ketiga, mengidentifikasi untuk optimalidasi sumur idle yang masih bisa produktif.

Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah juga akan membangun industri LPG di dalam dengan. Misalnya dengan memanfaatkan potensi gas yang memiliki kandungan propane (C3) dan butane (C4) sebagai bahan baku LPG.

Harapannya, hal tersebut bisa mengurangi porsi impor LPG nantinya. Pada saat yang sama, pemerintah tetap mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan ketegantungan energi fosil. Termasuk penggunaan biofuel.

"Saya juga harus sampaikan bahwa kita sudah harus meningkatkan peningkatan pemakaian kita pada EBT, sekarang kita sudah mengenal B35, B40. Kedepan kita akan mendorong B50, ini salah satu program pak Prabowo," bebernya.

"Jadi ini kita harus bangun supaya mengurangi impor. Karena impor yang terlalu banyak akan berdampak pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran," pungkas Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas PT Pertamina terus melakukan terobosan dalam upaya memenuhi kebutuhan gas bumi Dan mengurangi konsumsi LPG, di antaranya melakukan penjajakan kerja sama dengan PT Likuid Nusantara Gas (PT LNG).

Penjajakan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Likuid Nusantara Gas (PT LNG) dalam menggali potensi kerja sama di bidang gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) di Jawa Timur, yang dilakukan oleh Rosa Permata Sari selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN dan Wira Rahardja selaku Direktur Utama PT Likuid Nusantara Gas yang merupakan pihak dari PT LNG.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan, dalam MoU tersebut, PGN dan PT LNG menyepakati ruang lingkup kerja sama yang diantaranya terkait jual-beli LNG yang saat ini aktif dilakukan PGN dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi domestik.

Kemudian untuk mendukung penetrasi pasar domestik, akan dilakukan kajian bersama pengembangan infrastruktur gas bumi atau terminal LNG di Pasuran, Jawa Timur serta potensi lain yang terkait kegiatan operasi dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur gas bumi atau LNG.

“Kami berharap bahwa pontensi kerja sama yang hari ini ditandatangani dalam bentuk MoU bisa segera direalisasikan dalam tahapan yang lebih konkrit. Kami melihat keselarasan dari apa yang menjadi cita-cita PT LNG dengan yang dilakukan PGN dan kondisi ekosistem bisnis hari ini. Hari ini ada kebutuhan yang cukup tinggi di Pulau Jawa atas gas bumi," kata Rosa, Rabu (14/8/2024).

"Namun, pemenuhan gas untuk daerah-daerah tertentu tetap membutuhkan berbagai moda transportasi. Tidak hanya gas pipa tetapi juga membutuhkan bentuk moda lain seperti CNG dan LNG,” lanjut dia.

Rosa mengungkapkan, pertumbuhan atas retail hari ini berkembang cukup pesat. “Atas pricing pun, rasanya market sudah sanggup menerima penetrasi LNG. Kami melihat kemampuan market dalam menyerap LNG dari bulan Mei kemarin. Artinya ambience dan ekosistem LNG sudah terbentuk,” tambahnya.

Rosa menekankan hal penting dalam kerja sama ini adalah kehandalan gas bumi dan kehandalan infrastrukturnya. Maka diharapkan, upaya bersama PGN dan PT LNG dapat menyediakan energi gas bumi yang handal dan dapat diterima oleh seluruh sektor masyarakat.

Direktur Utama PT LNG Wira Rahardja melanjutkan, subsidi energi atau ketergantungan impor terhadap LPG cukup besar. Maka dalam hal ini, baik badan usaha, pemerintah dan BUMN dapat saling kerja sama mengurangi beban pemerintah.

“Kami melihat bahwa kerja sama dengan PGN adalah suatu strategi yang tidak bisa kami pungkiri. Dengan support yang diberikan oleh PGN Grup dan tentunya pemerintah, kami yakin bahwa proyek LNG ini bisa menjadi salah satu kontribusi untuk pemerintah dan mewujudkan apa yang menjadi mimpi kami yaitu mengurangi beban LPG terutama dari sisi sektor subsidi impor LPG,” papar Wira.

PGN berupaya secara berkelanjutan menyediakan pasokan gas bumi yang handal bagi para penggunanya di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya inisiatif ini maka diharapkan optimalisasi produksi gas bumi nasional diberbagai lokasi serta pasar terisolasi akan terjangkau oleh gas bumi.