Sakti Wahyu Trenggono Bagikan Sejumlah Tantangan Selama Jabat Menteri KKP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menjelang akhir masa jabatannya, membagikan tantangan yang dihadapi selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Sakti mengungkapkan, tantangan yang sulit adalah untuk mensejahterakan masyarakat pesisir dan meyakinkan pengusaha di sektor Kelautan dan Perikanan untuk tidak ekonomi oriented, tetapi ada ekologi yang harus dijaga. 

"Meyakinkan hal itu tidak mudah. Beberapa negara maju juga sama mereka mengalami fase seperti itu,” kata Sakti dalam acara Bedah Buku dan Talkshow, Jumat (27/9/2024). 

Sakti menambahkan, pada dasarnya masyarakat pesisir sangat produktif, tetapi perlu ada pemerintah yang harus ambil peran supaya mereka betul-betul jadi masyarakat produktif dan bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Domain pemerintah adalah intervensi, intervensi yang bisa dilakukan dengan diberikan subsidi tapi harus spesifik. Kita sudah bikin model yaitu desa nelayan modern, itu yang maksudnya intervensi,” ujar dia. 

Harapan Ekonomi Biru ke Depan

Pada kesempatan yang sama, Sakti menjelaskan pihaknya telah menyampaikan ke berbagai pihak seperti perguruan tinggi tentang pentingnya ekonomi biru dan keseimbangan ekologi. 

"Di internal sendiri kita juga intens setiap saat kita sampaikan ada 5 inisiatif ekonomi biru yang masing-masing harus diturunkan dan dilakukan dengan baik,” ujarnya. 

Tak hanya itu, Sakti juga telah menyampaikan kepada Presiden terpilih terkait kebijakan ekonomi biru serta keuntungannya. Menurut dia, hampir tak ada kerugian untuk ekonomi biru, tetapi tantangannya sangat berat untuk memberikan pemahaman secara intensif dan memberi contoh kepada pelaku industri.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025. Besaran anggaran mencapai Rp 6,16 triliun. 

"Kami memohon dukungan Ketua, wakil ketua, dan anggota komisi IV DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Usulan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tujuh program, di antaranya, pertama, pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu - hilir berbasis ekonomi biru untuk mencapai swasembada pangan serta industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi Rp1,98 triliun.

Kedua, untuk pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu-hilir untuk mendukung sumber daya alam dan industri maritim Rp565 miliar.

Ketiga, untuk sistem logistik, sistem rantai dingin dan peguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan Rp696,6 miliar.

Keempat, untuk operasi Pengawasan dan Perawatan Armada PSDKP untuk Pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) untuk mendukung Ekonomi Biru Rp 1,01 triliun. Kelima, untuk penataan Ruang Laut, Perluasan Kawasan Konservasi, dan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil untuk Menjamin Keberlanjutan Stok Ikan, Kesehatan Laut dan Kelestarian Lingkungan Hidup Rp896 miliar.

Keenam, untuk program pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk Peningkatan Produktivitas Masyarakat, pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan serta Menciptakan Lapangan Pekerjaan Rp660 miliar. Ketujuh, untuk program peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi Rp353,1 miliar.

Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2025 yang disetujui adalah Rp6,22 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp6,55 triliun.

Menteri KKP menjelaskan, anggaran tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan No. S-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No/ B-480/D.8/PP/04/03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal pagu Anggaran Belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kemenetrian Lembaga TA 2025.

Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 yang disetujui adalah Rp6,22 triliun. Angka tersebtu mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp6,55 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, anggaran tersebut berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan No. S-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No/ B-480/D.8/PP/04/03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal pagu Anggaran Belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2025, dan penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kemenetrian Lembaga TA 2025.

"KKP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6,22 triliun," kata Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Adapun anggaran tersebut bersumber dari Rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri Rp1,38 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp351 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp92 miliar, dan  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp25 miliar.

Berdasarkan SB pagu anggaran maka pagu KKP sebesar Rp6,22 triliun dialokasikan untuk Belanja Operasional Rp2,91 triliun (47 persen) yang terdiri atas belanja operasional pegawai Rp1,91 triliun dan belanja operasional perkantoran Rp991 miliar serta belanja non operasional (53 persen) Rp3,30 triliun.

Sementara, realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2024 hingga 30 Agustus baru mencapai 53,87 persen atau Rp3,53 triliun atau dari total pagu Rp6,55 triliun.

"Kami laporkan realisasi KKP sampai dengan 30 Agustus 2024 ditambah oustanding kontrak, mencapai 53,87 persen dari pagu efektif Rp6,55 triliun," pungkasnya.