Menteri Ekonomi Baru Bakal Jadi PR Prabowo, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto telah melantik seluruh menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Total ada 48 menteri yang terdiri dari tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.

Para menteri dan wakil menteri terpilih dijadwalkan mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang akan digelar pada 25 hingga 27 Oktober 2024.

Ekonom dari CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menilai bahwa sebagian besar posisi di kementerian, terutama Kementerian Koordinator, diisi oleh tokoh yang berasal dari partai politik.

Selain itu, sejumlah menteri yang dilantik juga merupakan figur yang pernah menjabat di era Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

"Kabinet Merah Putih dipenuhi oleh tokoh-tokoh dari partai politik dan profesional, yang merupakan kombinasi antara wajah-wajah lama dan menteri-menteri baru. Artinya, banyak sekali menteri di Kabinet Merah Putih ini merupakan menteri-menteri Pak Jokowi," kata Faisal kepada Liputan6.com, Rabu (23/10/2024).

Tantangan Ekonomi

Dengan komposisi tersebut, Faisal menekankan bahwa para menteri yang bertugas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo harus bekerja keras selama lima tahun ke depan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia, terutama bagi menteri yang baru menjabat.

"Dalam kondisi seperti ini, kita harus belajar dari kinerja selama masa Pemerintahan Pak Jokowi dalam mendorong perekonomian. Menteri-menteri di kabinet ini harus bekerja lebih keras, terutama menteri-menteri baru," ujarnya.

Menurut Faisal, sebagian menteri baru mungkin belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengatasi masalah di sektor ekonomi. Oleh karena itu, mereka harus membuktikan kemampuan mereka untuk membantu Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Sebagian dari mereka, rekam jejaknya dalam hal kapasitas mungkin masih kurang. Terutama perwakilan dari partai politik yang menduduki jabatan-jabatan teknis, apalagi di sektor ekonomi," jelasnya.

Faisal menambahkan bahwa para menteri harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengatasi masalah ekonomi dan mencapai target ambisius Presiden Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Selain itu, Prabowo juga berkomitmen untuk mendorong pemerataan dan kemandirian ekonomi.

"Bagi menteri-menteri yang lama, kebijakan dengan cara-cara yang lama tidak akan cukup. Harus ada terobosan yang lebih baik karena masih banyak masalah yang belum terselesaikan, seperti peningkatan pengangguran dan PHK, serta penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah. Ini semua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan 'business as usual'," pungkas Faisal.