Nilai Tukar Petani Naik 0,33% di Oktober 2024, Makin Sejahtera?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2024 sebesar 120,70 atau naik 0,33 persen dibanding NTP bulan sebelumnya.

"Kenaikan Nilai Tukar Petani terjadi karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,38 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,04 persen," kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia A. Widyasanti, dalam konferensi pers BPS, Jumat (1/11/2024).

Adapun komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani secara nasional adalah kelapa sawit, karet, bawang merah, dan tomat.

Peningkatan NTP tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 1,65 persen. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 160 persen, sedangkan indeks yang dibayar petani mengalami penurunan sebesar 0,05 persen.

Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani disubsektor ini adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa.

Lebih lanjut, penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 0,46 persen.

"Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,38 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen," ujarnya.

Menurut data BPS, komoditas yang mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor tanaman pangan adalah gabah, jagung, dan ketela pohon.

Di sisi lain, BPS mencatat pada Oktober 2024, NTP Provinsi Riau mengalami kenaikan tertinggi (3,18 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan terbesar (2,07 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang kredit macet bagi petani dan nelayan. Dengan penghapusan utang ini, sehingga mereka dapat kembali mengakses pembiayaan untuk keberlanjutan usaha.

Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa regulasi penghapusan kredit macet tersebut akan segera ditandatangani oleh Prabowo. Menurutnya, kebijakan pemutihan utang ini akan memberikan dampak positif dengan mengurangi beban keuangan masa lalu, sehingga petani dan nelayan bisa kembali produktif.

“Sejarah menunjukkan bahwa petani kita mampu bertahan dari krisis ekonomi 1997-1998, terutama di pedesaan. Kekuatan mereka terbukti menjadi benteng dari dampak krisis moneter,” ujar Ferry dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Ferry menjelaskan bahwa program penghapusan utang ini tidak akan diberikan kepada semua petani, nelayan, dan UMKM, melainkan hanya kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu.

Setelah menerima pemutihan utang, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali mendapatkan akses pembiayaan untuk mendukung usaha mereka.

Namun, guna mencegah kredit macet di masa depan, pemerintah merencanakan pemberian pembiayaan melalui koperasi, sehingga anggota koperasi dapat saling mengawasi.

“Ke depan, pembiayaan harus disalurkan melalui kelompok koperasi dan tidak langsung ke individu. Kami akan segera mengusulkan aturan ini kepada Presiden,” tambah Ferry.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga mengusulkan agar koperasi-koperasi yang memproduksi pangan dapat terlibat dalam program makan bergizi, salah satu prioritas Presiden Prabowo. Peran koperasi diharapkan kembali menjadi penopang ekonomi nasional.

“Koperasi kami harapkan dapat berperan dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Kami yakin ini bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” tutur Ferry.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menyambut baik rencana ini. Dengan penghapusan kredit macet, akses pembiayaan akan lebih mudah tanpa beban utang lama.

“Kami berharap program ini cepat terealisasi untuk mempermudah kredit bagi kelompok-kelompok yang ingin berusaha di sektor pangan, dengan kredit tanpa agunan yang bisa dibayar setelah panen,” ujar Sadar.

Sadar juga menekankan pentingnya pemberian kredit melalui kelompok seperti koperasi untuk mencegah moral hazard di masa depan. “Kita perlu belajar dari pengalaman lalu, sehingga kredit harus dikelola dalam kelompok untuk saling mengawasi,” kata Sadar.

Ekonom Permata Bank, Joshua Pardede, juga menyambut baik kebijakan ini sebagai pendorong produktivitas dan upaya swasembada pangan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya, penghapusbukuan kredit macet ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, petani, dan UMKM. Ketika kesejahteraan meningkat, perekonomian akan berkembang,” kata Joshua.