Banyak Negara Minat Kembangkan Pembangkit Listrik Nuklir di Indonesia, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani, mengungkapkan bahwa saat ini banyak negara yang tertarik melakukan investasi pengembangan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

"Yang mungkin saat ini lagi hot itu adalah nuklir, ini berbagai negara datang ke saya, ke kami, ya. ada banyak, sekarang sudah menawarkan pra-FS, sekarang sudah menawarkan pra-FS dari beberapa negara," kata Eniya dalam acara Dialog Stakeholder EBTKE Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Kendati banyak minat investasi PLTN di Indonesia, Eniya menegaskan bahwa Kementerian ESDM lebih berhati-hati dalam menerima berbagai tawaran investasi tersebut.

Lantaran, sebelumnya Kementerian ESDM telah menyatakan kepada International Atomic Energy Agency (IAEA) pada September 2024 lalu, bahwa Indonesia akan menggunakan nuklir pada jaringan listrik di sektor energi untuk menghasilkan listrik.

"Ini saya moving-nya hati-hati, nih hati-hati. Karena basically pada saat kita ngomong ke IAEA bulan September, itu kita sampaikan ke IAEA di Vienna bahwa Indonesia will use the nuklir on the grid in the energy sector to create the electricity. Nah, itu baru pertama kita sounding, karena selama ini nuklir digunakan di kesehatan sama pangan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Perusahaan listrik negara (PLN) telah melakukan langkah signifikan dengan menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk pengembangan Small Modular Reactor (SMR).

Teknologi SMR ini dianggap lebih aman, efisien, dan fleksibel dibandingkan dengan reaktor nuklir besar. Proses ini masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study), dan hasil dari studi tersebut akan menjadi dasar untuk melangkah ke tahap implementasi.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) berharap revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional atau KEN, yang antara lain mengatur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN diterbitkan pada tahun depan. Aturan ini sudah disetujui secara prinsip oleh pemerintah dan DPR periode sebelumnya.

"Kami mulai mengarah ke nuklir. Mudah-mudahan ada rancangan baru pada 2025 dalam bentuk PP yang disepakati pemerintah dan DPR, sehingga nuklir pada 2032 sudah bisa menjadi pilihan energi bersih," ujar Anggota DEN Eri Purnomohadi dalam Katadata Policy Dialogue: Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ia menjelaskan, dalam aturan PP KEN yang belum direvisi, energi nuklir adalah pilihan terakhir. Ini karena pada penyusunan aturan tersebut, menurut dia, DEN melihat bahwa nuklir menjadi isu sensitif dan muncul banyak penolakan, terutama di Pulau Jawa.

Namun, menurut dia, pembangunan PLTN kini menjadi tuntutan untuk mencapai net-zero emissions dan komitmen terhadap perubahan iklim global.

"Kita harus bergerak dari energi fosil menuju energi bersih. Namun, transisi ini tidak bisa langsung lompat, perlu ada periode transisi yang melibatkan gas sebagai energi peralihan," kata dia.

Menurut dia, energi hijau seperti matahari dan angin memang ada, tetapi tidak bisa menjadi pembangkit listrik beban dasar karena sifatnya yang intermiten atau tidak dapat diprediksi. Kata dia, pembangkit listrik beban dasar masih membutuhkan energi lain, seperti geothermal atau nuklir.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi sedang menggodok model bisnis yang cocok untuk meningkatkan cadangan energi nasional. Ini penting karena cadangan energi di dalam negeri hanya mampu bertahan sekitar 20 hari.

Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan. model bisnis tersebut penting agar cadangan energi tidak menjadi aset pasif. Menurut dia, cadangan energi nasional saat ini setara dengan Rp 70 triliun.

"Kami sedang menggodok agar cadangan energi tersebut tidak menjadi stok pasti, namun menjadi stok yang secara mekanisme bisnis bisa menarik," kata Dadan.

RefoMiner Institute mencatat, cadangan energi Indonesia tergolong kecil dibandingkan negara lain seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India yang mampu menahan kebutuhan lebih dari tiga bulan. Sementara itu, cadangan energi di Eropa dan Amerika Serikat dapat menopang kegiatan masyarakatnya di atas enam bulan.

Dadan menjelaskan, pemerintah saat ini melirik pengembangan migas di benua Afrika, seperti Afrika Selatan dan Aljazair. Sebab, Dadan mengatakan produksi migas di kedua negara tersebut dapat menjadi hak milik perusahaan migas melalui skema bagi hasil.