Bos BTN Usul ke Tapera: Setop Gandeng Developer Nakal Garap Rumah Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu bakal menyetop kerja sama dengan pengembang perumahan atau developer nakal.

Bahkan dia akan meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga memblokir developer nakal ikut menggarap rumah subsidi.

Dia menegaskan, langkah tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta developer nakal itu di-blacklist dalam penyediaan rumah. Lantaran, banyak masyarakat yang dirugikan karena tak kunjung mengantongi sertifikat meski cicilan sudah lunas.

"Bagaimana melindungi masyarakat ya? Jadi yang kita lakukan pertama, apalagi setelah ada arahan Pak Menteri, kita akan stop kerjasama dengan developer yang nakal-nakal tadi," kata Nixon dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dia mengatakan, pada rating yang dibuat internal BTN, ada kelas kuadran 4 dan 5. Itu mengelompokkan developer yang dinilai berkinerja tidak baik.

Namun, dia mengakui terkadang developer itu kembali membentuk perusahaan baru dengan nama baru untuk ikut menggarap proyek. Menanggapi itu, BTN akan memblokir perusahaan-perusahaan tersebut.

"Nanti kadang-kadang muncul lagi, bikin proyek lagi orang kayak begini begitu ya, pake nama PT baru biasanya begitu tuh. Nah orang ini sudah kita block di sistem kita, tidak bisa kita salurkan atau kerjasama lagi. Itu juga sebagian cara untuk melindungi dana masyarakat," tuturnya.

Kemudian, Nixon berencana untuk membagikan data itu ke BP Tapera dan seluruh perbankan. Tujuannya memblokir developer nakal untuk tidak ikut dalam proyek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kembali.

"Nah ini juga kita nanti akan share ke Tapera supaya di seluruh perbankan, orang-orang kayak gini jangan nyalurin ke KPR subsidi lagi. Kasihan program pemerintah, niatnya bagus, tapi disalahgunakan oleh oknum tertentu," jelasnya.

"Nah nanti kita share sehingga di database-nya Tapera, lewat bank manapun orang-orang seperti ini tidak bisa masuk lagi," tambah Nixon.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir meminta notaris dan pengembang perumahan atau developer nakal di-blacklist dari proyek rumah subsidi. Menyusul adanya temuan 4.000 developer nakal yang mempersulit masyarakat mendapat sertifikat meski cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sudah lunas.

Dia meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengambil tindakan tegas dengan memblokir developer nakal itu ikut menggarap proyek rumah. Apalagi, rumah tersebut dialokasikan sebagai rumah subsidi.

"Tetapi kalau mohon maaf developer yang tidak bertanggung jawab, notaris yang tidak bertanggung jawab, saya sudah minta di blacklist, di BTN," tegas Erick dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Himbara Juga Harus Blacklist

Tak cuma itu, dia juga berencana untuk membagikan data developer nakal dam notaris nakal itu ke seluruh anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). Langkah selanjutnya, bank BUMN juga akan melakukan tindakan yang serupa.

"Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara Untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (berlakukan) blacklist," terangnya.

Erick mengaku miris dengan temuan developer nakal yang tidak menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah meski cicilannya sudah lunas. Tercatat, masih ada sekitar 38 ribu rumah dari 4.000 proyek yang masih tertahan.

"Karena ini tadi yang disampaikan, 40 persen dari gaji cicilan selama 20 tahun, tiba-tiba setelah lunas sertifikatnya tidak ada. Bahkan tadi Pak Nixon sampaikan sebelumnya, bahkan kadang-kadang rumahnya belum jadi. Ini kan kasihan," ungkapnya.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk menerbitkan 38.144 sertifikat rumah. Targetnya, seluruh sertifikat rumah ini bisa selesai pada 2027.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, sejak 2019 lalu BTN sudah menyelesaikan sedikitnya 80 ribu sertifikat rumah bermasalah. Sertifikat ini tak terbit karena ada ribuan pengembang atau developer nakal yang tak memberikan sertifikat rumah ke konsumen atau nasabah meski cicilan rumah telah lunas.

"Nah sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan masih 4.000 proyek rumah," ungkap Nixon dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dia mengatakan, pada 2025 ini ditargetkan ada 15.000 sertifikat rumah yang diterbitkan. Kemudian, pada 2026 pun sebanyak 15.000 sertifikat rumah. Hingga akhirnya pada 2027 mendatang, sisa 38.144 sertifikat rumah itu telah terbit seluruhnya.

"Dan kita harapkan di tahun ini bisa selesai kurang lebih 15.000 kami janji. Tahun depannya 15.000 sehingga di tahun 2027 akhir sisa-sisa ini kelar," tegas dia.

Jika dihitung, butuh waktu sekitar 3 tahun untuk merampungkan masalah tersebut. Nixon mengatakan, banyak jenis kasus yang ditemukan di lapangan sehingga butuh waktu lebih lama. Misalnya ada kaitannya dengan masalah hukum seperti sertifikat rumah ganda.

"Kenapa ada yang cukup lama? teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam," tuturnya.

"Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah," Nixon menambahkan

Pada kesempatan itu, BTN juga melakukan kategorisasi penilaian atau rating developer yang menjadi rekanannya. Ini menjadi acuan terhadap kinerja dan tingkat kepatuhan developer.

"Kita telah membuat istilahnya rating developer, ada yang platinum, gold, silver sampai yang non-rating," ucap Nixon.

Menurutnya, pelanggaran acap kali dilakukan oleh developer dengan hasil penilaian yang rendah. Guna menangani hal tersebut, pihaknya juga menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan membentuk satuan tugas (satgas).

"Nah kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini. Dan hari ini kami juga terus melakukan perbaikan dengan membentuk task force di internal BTN, kerjasama dengan BPN untuk menyelesaikan program ini," urainya.