Resmi Jadi Gubernur Jawa Barat, Segini Harta Dedi Mulyadi

Liputan6.com, Jakarta - Dedi Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024. Pelantikan ini dilaksanakan dalam acara pelantikan Kepala Daerah serentak yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam dunia politik. Ia sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, yakni dari 2008 hingga 2018.

Setelah itu, Dedi Mulyadi beralih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2019-2023, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat VII, serta aktif di Komisi VI DPR.

Terkait kekayaan pribadinya, berapa banyak harta yang dimiliki Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 20 Agustus 2024, total kekayaan Dedi Mulyadi tercatat mencapai sekitar Rp12.851.243.199.

Berikut rincian mengenai aset yang dimilikinya, yang mencakup berbagai kategori seperti properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, simpanan kas, serta hutang-hutang yang dimiliki Dedi.

1. Tanah dan bangunan senilai Rp7.368.000.000. Kekayaan ini terdiri dari 116 unit dari properti tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Purwakarta dan Subang.

2. Transportasi dan mesin senilai Rp8.004.000.000, yang terdiri dariSepeda motor Honda keluaran tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, diperoleh dari hasil sendiri.

Kemudian, Sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017, hasil sendiri, dengan nilai Rp20.000.000.

Sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE keluaran tahun 2019, bernilai Rp440.000.000, berasal dari hasil sendiri.

Sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020, senilai Rp170.000.000.

Mobil Lexus LX 600 keluaran tahun 2022 dengan nilai Rp3.900.000.000.

Mobil Mercedes Benz E 300 Coupe keluaran tahun 2018, bernilai Rp1.500.000.000.

Mobil Lexus minibus/microbus keluaran tahun 2023, memiliki nilai Rp1.950.000.000.

Harta lainnya

3. Harta bergerak lainnya yang dimiliki Dedi Mulyadi senilai Rp160.000.000.

4. Surat berharga: Tidak ada catatan yang terlapor

5. Kas dan setara kas senilai Rp1.157.055.199

6. Harta lainnya: Tidak ada catatan yang terlapor

7. Hutang sebanyak Rp3.837.812.000

Dedi Mulyadi lahir pada 11 April 1971 di Subang, Jawa Barat, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah pensiunan tentara, sedangkan ibunya, Karsiti, aktif dalam kegiatan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia.

Kehidupan di desa mengajarkan Dedi tentang pentingnya kebersamaan dan gotong-royong, nilai-nilai yang selalu ia pegang teguh hingga kini. Sejak kecil, Dedi sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus sawah dan menggembala domba. Meski berlatar belakang keluarga petani, ia bercita-cita tinggi dalam pendidikan.

Dedi menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Subang dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman, Purwakarta, pada 1999. Saat kuliah, Dedi aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan ekstra kampus. Ia menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Purwakarta dan aktif dalam serikat pekerja. Aktivismenya ini menjadi landasan yang kuat bagi karier politiknya di kemudian hari.

Perjalanan politik Dedi Mulyadi dimulai dengan bergabungnya ia ke partai Golkar. Pada Pemilu 1999, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta. Di lembaga ini, Dedi menduduki posisi sebagai Ketua Komisi E, meskipun masa kerjanya tidak selesai karena ia kemudian diangkat sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003.

Pada Pilkada Purwakarta 2008, Dedi mencalonkan diri sebagai Bupati bersama Dudung B. Supardi sebagai wakilnya. Keduanya memenangkan pemilihan tersebut, menandai dimulainya kepemimpinan Dedi di Purwakarta yang membawa banyak perubahan bagi masyarakat setempat.

Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode dari 2008 hingga 2018, Dedi Mulyadi memimpin berbagai program pembangunan yang berdampak besar pada infrastruktur, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial.

Di bawah kepemimpinannya, Purwakarta mengalami berbagai peningkatan kualitas layanan publik, menjadikannya sebagai salah satu kabupaten dengan sistem pelayanan terbaik di Jawa Barat. Dedi juga dikenal mengangkat budaya Sunda sebagai dasar kebijakan-kebijakannya. Di beberapa kesempatan, ia menekankan pentingnya mempertahankan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman modern.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka dilantik oleh Prabowo secara bersamaan dalam satu rangkaian prosesi.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, prosesi pelantikan di Istana Jakarta dimulai pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah itu tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 09.30 WIB, setelah melakukan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Para kepala daerah yang memakai pakaian dinas upacara besar berwarna putih lalu menuju halaman belakang Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti prosesi pelantikan. Di sana, sudah dibangun sebuah tenda besar yang menjadi lokasi pelantikan kepala daerah.

Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memasuki tempat pelantikan. Tak lama, prosesi pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya.

Pelantikan berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 24 dan 25 P tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030. Mereka diberikan gaji pokok serta tunjangan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tahun 2025 dan 100.2.1.3-1719 tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupatan/Kota Hasil Pilkada Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030.

Prabowo lalu mengambil sumpah jabatan para kepala daerah masa jabatab 2025-2030. Enam perwakilan kepala daerah maju ke depan sebagai simbolis. Keenam kepala daerah itu mewakili semua agama di Indonesia.

Para kepala daerah yang mewakili yakni, Gubernur Lampung Rahmat Mizani (Islam), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik),Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu) dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Protestan).