Fakta-fakta Danantara yang Bakal Diresmikan Prabowo 24 Februari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transformasi ekonomi di Indonesia melalui sejumlah kebijakan yang strategis. Di antara kebijakan tersebut terdapat program penyediaan makanan bergizi secara gratis, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan cara membentuk badan investasi nasional yang disebut Danantara.

"Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara (Daya Anagata Nusantara)," ungkap Prabowo Subianto dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dikutip pada Minggu (23/2/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa Danantara berfungsi sebagai lembaga yang mengintegrasikan semua potensi ekonomi Indonesia melalui pengelolaan BUMN. Nama Danantara sendiri memiliki makna yang sangat signifikan.

"Kita beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, artinya daya energi kekuatan Anagata masa depan Nusantara Tanah Air kita," tambahnya menjelaskan lebih lanjut.

Presiden juga menegaskan bahwa Danantara akan berfungsi sebagai dana investasi nasional yang bertujuan untuk mengelola dan menghemat kekayaan negara demi kepentingan generasi yang akan datang.

"Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita," tegas Prabowo menekankan komitmennya.

Peluncuran Danantara direncanakan akan berlangsung pada 24 Februari 2025. Pemerintah berharap badan ini akan menjadi penggerak utama dalam perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

berikut ini fakta-fakta mengenai Danantara:

1. Pakai Dividen BUMN

2. Bisa Pancing Aliran Modal ke Indonesia

3. Bakal Disuntik Rp 163 Triliun oleh Uni Emirat Arab

4. Bisa Lebih Besar dari Temasek 

5. Jadi Solusi Recycle Aset BUMN

6. Ajakan Tarik Uang dari Bank Gara-gara Danantara

Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengalokasikan kembali Rp 100 triliun dari dividen BUMN sebagai modal kerja bagi perusahaan-perusahaan milik negara.

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Erick Thohir kepada Prabowo, total dividen BUMN untuk tahun ini mencapai Rp 300 triliun. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp 200 triliun akan dimanfaatkan oleh Prabowo untuk investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Beliau (Erick Thohir) lapor ke saya, BUMN tahun ini dividennya Rp 300 triliun. Tapi beliau mengatakan, Rp 100 triliun sebaiknya pak, dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya,” ujar Prabowo dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2/2025).

“Saya setuju. Berarti kita punya Rp 200 triliun, dan ini akan tidak pakai, kita akan investasi,” tambahnya. Selain itu, Prabowo juga menjelaskan rencana pengelolaan keuangan negara di bawah kepemimpinannya.

Menurutnya, anggaran belanja negara akan didanai dari hasil penghematan anggaran yang akan dilakukan secara bertahap, serta dari dividen BUMN. “Memang penghematan yang lagi ramai, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun,” kata Prabowo.

“Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun. Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” jelasnya lebih lanjut.

FTSE Russell, yang merupakan penyedia berbagai jenis indeks pasar yang membantu memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara atau BPI Danantara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

Danantara diketahui akan mengelola aset senilai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

“Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada, potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ucap Wanming Du, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tersebut akan dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan menaikkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

Dia bahkan menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pun ikut berkomentar mengenai Danantara. bahkan ia membocorkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) siap menanamkan modal USD 10 miliar atau kurang lebih Rp 163,3 triliun (estimasi kurs Rp 16.330 per USD) ke Danantara dengan skema perusahaan patungan untuk pengembangan elektrifikasi energi terbarukan.

Rencana investasi Uni Emirat Arab ke Danantara ini disampaikan langsung Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei 10 hari lalu terkait rencana pembangunan pembangkit energi baru terbarukan ( EBT ) berkapasitas 10 gigawatt.

"Dia bilang oke, mari kita lakukan usaha patungan 10 gigawatt . 10 gigawatt berarti USD 10 miliar," katanya.

Luhut mengatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan bukti langkah strategis Presiden Prabowo, mengingat lembaga tersebut berpotensi mengelola aset hingga 900 miliar dolar AS.

Terbentuknya Danantara, imbuh dia maka Indonesia memiliki banyak peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan transparansi dalam pengelolaan perusahaan milik negara.

DPR mengebut pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), melalui revisi UU BUMN. Salah satu yang jadi isu utama, yakni profesionalitas pengelolaan Danantara.

"Ke depan BUMN sebagai jangkar Danantara menganut prinsip Business Judgment Rule (BJR), agar profesional," kata anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

Business Judgement Rule (BJR) adalah prinsip hukum yang melindungi direksi dan komisaris perusahaan. Khususnya, dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya. Prinsip ini berasal dari common law Amerika.

BJR memberikan perlindungan direksi pengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, penuh tanggung jawab. Kemudian, berdasarkan pertimbangan yang rasional.

BJR dapat menjadi tameng bagi direksi, selama keputusan yang diambilnya tidak mengandung unsur fraud, conflict of interest, illegality, dan gross negligence. Di Indonesia, BJR diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Tidak ada isu politik dalam pembahasan ini, karena kepentingan besar negara ke depan," kata Herman.

Dia menegaskan pembahasan revisi UU Dananrara dilakukan secara cermat dan komprehensif. Revisi yang menjadi inisiatif DPR ini disebut Herman akan menfatur pembagian tugas dan kewenangan antara Danantara dan Kementrian BUMN.

"Posisinya setara dan akan dibentuk holding investasi dan holding operasional," tegas Herman.

Di sisi lain, dia mengungkap optimisme terkait pembentukan Danantara. Herman yakin instansi itu akan lebih besar dari super holdings milik negara lain.

"Saya meyakini Danantara akan lebih besar dari Temasek dan Hazanah, jika dikelola dengan baik, terukur, dan akuntabel," tegas Herman.

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat.

Terkait hal ini, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengatakan dirinya ingin tahu persis nanti Danantara di dalam bentuknya seperti apa.

Menurutnya, jika Danantara mampu dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi solusi untuk merecycle aset-aset yang selama ini kurang termanfaatkan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jadi aset-aset yang selama ini, tidak bisa dimanfaatkan karena ada ditangan BUMN dan segala macam bisa direcycle sehingga dia menjadi aset produktif yang mungkin akan membuat investor itu tertarik. Namun tentu, yang paling penting pengelolaan harus profesional,” kata Chatib dalam diskusi pada acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menuturkan Danantara punya motif yang sangat positif karena memotong intervensi non korporasi terutama politik, terutama dalam banyak hal. 

“Karena kalau misalnya Danantara sesuai yang direncanakan banyak hal yang tidak perlu didiskusikan via DPR,” kata Burhanuddin. 

Burhanuddin menilai saat ini BUMN harus berjuang lebih karena banyak hal yang harus dinegosiasikan dengan DPR. Menurutnya, negosiasi itu tentunya memerlukan ongkos politik hingga pertukaran, termasuk urusan pengangkatan komisaris dan direksi BUMN yang perlu persetujuan dari DPR.

“Jadi Danantara mencoba memotong hal itu,” ujar Burhanuddin.

edia sosial tengah heboh seruan tarik uang tabungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Hal ini berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait seruan tarik uang simpanan di bank BUMN ini. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah dibentuk secara strategis oleh pemerintah.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, bisnis Danantara bersifat terbuka untuk kerja sama antara dua perusahaan atau lebih (joint venture).

"Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis oleh pemerintah, itu karena mereka bisa joint venture," kata Luhut kepada media di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Dengan skema kerja sama yang bersifat terbuka. Luhut mematikan pengelolaan bisnis Danantara bersifat terbuka dan efisien. Dia pun meminta masyarakat tidak khawatir atas risiko yang muncul.

(Joint venture) membuat perusahaan-perusahaan (Danantara) itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat Dengan jelas. Kan bagus," tegasnya meninggalkan awak media.