Budi Arie Pede Koperasi Mampu Kelola Tambang, Bisa Bikin PDB RI Naik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Budi Arie Setiadi, menilai bahwa keterlibatan koperasi dalam pengelolaan tambang dapat menciptakan pemerataan dan inklusivitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi sektor tambang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ujar Menkop di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menkop Budi menegaskan bahwa selama ini pengelolaan sektor tambang di Indonesia masih didominasi oleh korporasi besar. Padahal, konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dikelola secara langsung oleh rakyat.

Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pemberdayaan koperasi dalam sektor tambang.

"Selama ini, pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi, padahal konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat. Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut," jelas Budi Arie.

Potensi Koperasi

Selain itu, koperasi memiliki potensi untuk mengambil peran penting dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Keberadaan koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, keterlibatan koperasi dalam sektor tambang juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, agar dapat turut serta dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

"Ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan," ujar Menkop.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 18 Februari 2025.

RUU ini mendapat dukungan mayoritas dari anggota DPR yang hadir, dengan total 311 dari 579 anggota memberikan persetujuan. Berbagai fraksi politik di parlemen sepakat mengesahkan perubahan regulasi tersebut setelah melalui proses pembahasan yang intensif dengan prinsip musyawarah mufakat.

Sejumlah perubahan signifikan dalam revisi UU Minerba ini mencakup mekanisme baru dalam pemberian izin usaha pertambangan, pembatalan wacana konsesi tambang bagi perguruan tinggi, serta pemberian izin tambang kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Poin utama dalam UU Minerba yang baru adalah perubahan skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebelumnya, izin usaha pertambangan diberikan sepenuhnya melalui mekanisme lelang, tetapi kini pemerintah menerapkan sistem prioritas dalam proses lelang tersebut.

Skema baru ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya alam bagi berbagai komponen bangsa, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta BUMD di daerah penghasil tambang. Dengan adanya sistem prioritas, entitas lokal yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah memiliki peluang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan tambang serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor pertambangan lebih merata. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan mekanisme lelang sebagai bagian dari proses perizinan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi izin tambang.

"Mekanisme lelang tetap ada, tetapi juga diterapkan sistem prioritas," jelas Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.

Salah satu poin revisi dalam UU Minerba yang menuai perhatian luas adalah pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa ormas keagamaan dapat diberikan izin untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu.

Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan keterlibatan berbagai sektor dalam pengelolaan sumber daya alam serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak, termasuk lembaga keagamaan yang memiliki peran sosial di masyarakat.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini tetap akan diawasi ketat oleh pemerintah guna memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pemberian izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dalam regulasi baru ini.

"Terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, hal ini telah disepakati antara pemerintah dan DPR," kata Supratman.