Bank BUMN Bakal Dibawah Danantara, OJK Beri Pesan Khusus

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh pemerintah.

Dikutip dari keterangan resmi OJK, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan investasi dalam negeri serta memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan.

BPI Danantara: Meningkatkan Pengelolaan Aset dan Investasi Strategis

Pembentukan BPI Danantara didasarkan pada pengesahan Perubahan Ketiga Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh DPR pada 4 Februari 2025.

Lembaga ini bertugas mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengoptimalkan investasi strategis, termasuk sektor hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, industri substitusi impor, serta digitalisasi.

Model sovereign wealth fund seperti BPI Danantara telah diterapkan di berbagai negara, seperti Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA).

Lembaga-lembaga ini berhasil mengelola dana investasi dalam skala besar, terutama di sektor teknologi inovatif, energi terbarukan, serta rantai pasokan barang dan jasa.

Integrasi BUMN dan Pengawasan OJK

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN utama, termasuk sektor perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Ketiga bank tersebut tetap tunduk pada regulasi perbankan, termasuk UU Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebagai lembaga pengawas industri perbankan, OJK memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengelolaan bank BUMN tetap mematuhi prinsip governance, prudential banking, serta manajemen risiko yang memadai guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, ketiga bank tersebut merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya sebagian dimiliki oleh investor swasta, sehingga mereka wajib menjaga kinerja dan transparansi agar tetap menarik bagi investor.

Regulasi perbankan nasional senantiasa disesuaikan dengan praktik terbaik internasional (international best practices), sebagai bagian dari komitmen Indonesia sebagai anggota G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Dengan demikian, bank-bank BUMN di bawah pengelolaan BPI Danantara diharapkan dapat menjalankan bisnisnya secara transparan dan berintegritas, sebagaimana ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam peluncuran BPI Danantara.

Sinergi OJK dan Pemerintah untuk Stabilitas Keuangan

OJK telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta industri perbankan untuk memastikan implikasi teknis dari pembentukan BPI Danantara berjalan dengan lancar. Hal ini mencakup penyusunan peraturan turunan terkait pengelolaan bank BUMN dalam struktur BPI Danantara, sehingga bank-bank tersebut tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku.

Kinerja bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Desember 2024, Dana Pihak Ketiga, Laba Bersih, serta portofolio kredit mengalami peningkatan yang signifikan, didukung oleh kualitas aset yang terjaga, permodalan yang kuat, serta likuiditas yang memadai. Tren positif ini diproyeksikan berlanjut sepanjang tahun 2025.

Pada tahun 2025, bank-bank BUMN akan tetap berfokus pada penguatan fundamental bisnis serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Dengan strategi yang terarah, digitalisasi layanan, serta penerapan manajemen risiko yang prudent, bank-bank tersebut optimis dapat menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.

OJK menegaskan bahwa pembentukan BPI Danantara tidak akan mengurangi kualitas operasional perbankan maupun keamanan simpanan nasabah. Bank BUMN tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga prinsip kehati-hatian, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai regulator, OJK akan terus memantau perkembangan bisnis bank BUMN untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan BPI Danantara selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor keuangan nasional. Bank BUMN juga diminta untuk terus meningkatkan profesionalisme serta kualitas layanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.