Kementerian Tak Efisien Itu Nyata, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengungkapkan bahwa banyak anggaran yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga negara tidak efisien.

"Anggaran-anggaran yang dikeluarkan dengan tidak efisien itu banyak," kata Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK, Ahmad Adib Susilo, dalam seminar Nasional Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia tahun 2025, di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Salah satu contoh ketidakefisienan yang ditemukan BPK adalah adanya pengadaan barang yang sama oleh berbagai kementerian dengan harga yang berbeda.

Misalnya, dalam pengadaan komputer, harga yang dibayar oleh Kementerian A dan Kementerian B bisa berbeda meskipun barang yang dibeli sama.

Ketidakefisienan seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan agar dana publik digunakan dengan lebih bijak dan efisien.

Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana publik yang dikelola lebih transparan dan bertanggung jawab.

Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola Keuangan

Ia menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola dengan hati-hati untuk meminimalisir pemborosan dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

"Nah, temuan-temuan, ini menegaskan perlunya peningkatan tata kelola, keuangan untuk memastikan dana publik, dana masyarakat ini, yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab," ujarnya.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran negara, BPK tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan.

Salah satu rekomendasi tersebut adalah penerapan program efisiensi anggaran yang sudah mulai diterapkan oleh beberapa instansi. Program efisiensi ini juga didorong oleh perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perbaikan dalam tata kelola anggaran negara.

"Makannya sekarang Pak Presiden memerintahkan program efisiensi, itu adalah bagian untuk sebenarnya perbaiki tata kelola, yang juga ini temuan-temuan BPK," ujarnya.

Efisiensi anggaran ini bukan sekadar pengurangan biaya, tetapi lebih kepada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana publik.

Dengan demikian, dana masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Adapun kata Ahmad, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan ikhtisar pemeriksaan untuk periode Semeseter I-2024 yang mencakup audit terhadap keuangan, kinerja, dan kepatuhan.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkapkan adanya 9.910 temuan audit yang mencakup berbagai permasalahan, baik dari sisi administrasi, hukum, hingga sistem pengelolaan yang kurang efisien.

Selain itu, BPK juga memberikan 28.417 rekomendasi untuk perbaikan, yang harus diikuti oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.Salah satu temuan utama yang diidentifikasi oleh BPK adalah masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Nah ini menemukan banyak sekali permasalahan. Ada 9.910 temuan.BPK itu satu semester kemarin menemukan 9.910 audit finding. Terkait dengan banyak hal, permasalahan, dan juga setelah itu BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikannya sebanyak 28.417," ujarnya.

Hal ini menjadi salah satu aspek yang paling sering ditemukan dalam pemeriksaan BPK. Ketidakpatuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyimpangan administrasi hingga potensi kerugian keuangan negara.

Dari jumlah temuan, terdapat 2.525 kasus yang terkait dengan penyimpangan administrasi, serta 6.800 kasus yang memiliki potensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Kondisi ini menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola yang lebih baik dan lebih transparan.

Beberapa temuan lainnya yang juga menjadi sorotan BPK adalah kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran.