Anggaran 10 Kementerian-Lembaga Ini Paling Banyak Dipangkas, Siapa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian/Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada tahun 2025. Intruksi tersebut diterbitkan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani memutuskan pemangkasan anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen sebagai bagian efisiensi. Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

Kemudian untuk mengakomodasi arahan Presiden, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Adapun berdasarkan lampiran I file Surat Edaran yang diterima Liputan6.com, terdapat beberapa K/L yang melakukan efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025.

Salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum, telah mengurangi anggaran sebesar 80% atau sekitar Rp 81 triliun dari pagu anggaran awal yang sebesar Rp 110 triliun.

"(Efisiensi hampir) 80%, itu dari pagu Rp 110 triliun menjadi Rp 81 triliun," ujar Diana saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Berikut adalah 10 K/L dengan efisiensi anggaran terbesar:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34% dari total pagu Rp 110,95 triliun.

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4% dari pagu sebesar Rp 5,27 triliun.

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga melakukan penghematan anggaran mencapai Rp 1,46 triliun atau 62,9% dari pagu sebesar Rp 2,33 triliun.

5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1% dari pagu Rp 626,39 miliar.

6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyaratan melakukan penghematan sebesar Rp 6 miliar atau 66,4% dari pagu Rp 9,02 miliar.

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan penghematan anggaran hingga Rp 144,5 miliar atau 62,8% dari pagu sebesar Rp 229,9 miliar.

8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33,6 miliar atau 62,8% dari pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan efesiensi anggaran sebesar Rp 27,6 miliar atau 62,6% dari pagu anggaran Rp 44 miliar.

10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, melakukan penghematan anggaran hingga Rp 1,23 triliun atau 62,18% dari pagu Rp 1,99 triliun.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran Rp 144,6 triliun untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah potensi gejolak pangan global pada 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan anggaran ini akan digunakan untuk berbagai strategi guna mengatasi tantangan ketahanan pangan dan mendukung produktivitas sektor pertanian tanah air. Hal itu disampaikan Airlangga dalam konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

"Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 untuk melindungi gejolak pangan dunia. Pemerintah mengalokasikan Rp144,6 triliun," kata Airlangga.

Beberapa langkah utama yang akan diterapkan termasuk diversifikasi pangan, menjaga stabilitas harga pangan, serta peningkatan produktivitas petani Indonesia.

"Yang akan dilakukan dengan berbagai strategi, yaitu diversifikasi pangan, stabilitas harga, dan peningkatan produktivitas petani," ujar dia.

Dukungan dari APBN untuk Ketahanan Pangan Airlangga menambahkan bahwa dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya terbatas pada subsidi langsung, tetapi juga mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, seperti jaringan irigasi dan pembangunan jalan pertanian.

Tak kalah penting, pemerintah juga akan memperkuat aspek non-fisik, seperti peningkatan kualitas pengajaran melalui pengarangan pangan bestari serta memperkuat pelayanan penyuluh pertanian dan puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan).

"Kemudian dukungan APBN untuk ketahanan pangan juga diberikan melalui TKD dana lokasi khusus seperti pembangunan jaringan irigasi, pembangunan jalan pertanian maupun non-fisik seperti pengarangan pangan bestari, kemudian pelayanan penyuluh pertanian dan puskeswan," jelasnya.

Di samping itu, program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sukses dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya akan terus diperkuat.

Tujuannya adalah untuk menjaga inflasi pangan tetap terkendali, memastikan pasokan pangan yang stabil, dan mempertahankan daya beli masyarakat, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Di lain sisi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan akan terus dilanjutkan di tahun 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan selain itu agar momentum pertumbuhan terus dijaga," ujar dia.

Menurut dia, dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap dapat melindungi sektor pangan Indonesia dari dampak fluktuasi harga pangan global yang dapat memengaruhi ketahanan pangan domestik. Fokus pada penguatan ketahanan pangan diharapkan tidak hanya memberikan kestabilan dalam negeri tetapi juga mendorong kesejahteraan bagi petani dan masyarakat luas.