Tak Ingin Main-Main soal ODOL, Menko AHY Bakal Semprot Pemilik Truk

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menaruh perhatian terhadap kendaraan berlebih kapasitas dan muatan, alias truk ODOL yang kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

AHY mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menghindari segala bentuk kecelakaan lapangan, apalagi sampai berakibat fatal. Oleh karenanya, ia ingin tegas untuk menertibkan truk ODOL.

Seolah tak ingin main-main, Menko AHY menegaskan sikapnya kepada pengusaha dan pemilik truk, yang masih kerap abai terhadap ketentuan soal angkutan logistik. 

"Truk-truk ODOL, over dimension overload ini seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan," seru AHY di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

"Kita ingin memastikan, bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner bertanggung jawab. Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas, terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi, bisa menyebabkan kecelakaan di jalan," ia menambahkan. 

Komitmen senada turut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi. Dalam waktu dekat, Kemenhub juga bakal melakukan pembatasan terhadap lalu lintas truk angkutan besar di musim mudik Lebaran 2025. 

"Kalau ODOL di masa mudik itu nanti ada pembatasan untuk mobilisasi angkutan besar. Tapi untuk ke depan ODOL akan kita tertibkan," kata Menhub di tempat yang sama. 

Menhub pun berkomitmen untuk menerapkan skema Zero ODOL yang sudah terlewat sejak beberapa tahun lalu. Sayangnya, ia belum bisa membeberkan apa saja kendala dalam aksi pemberantasan truk ODOL ini. 

"Itu yang akan kita terapkan. Semula zero ODOL tuh di tahun 2023 mustinya sudah terlaksanakan. Ini akan kita terapkan," tidur dia.

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang telah Kartasasmita menyepakati untuk segera melaksanakan penerapan Zero ODOL, atau nihil kendaraan berlebih muatan di lapangan tanpa tahapan tambahan. 

Tujuannya, untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi distribusi logistik nasional.

"Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan," ujar Menhub beberapa waktu lalu. 

Menhub juga menegaskan keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL telah didengar oleh pemerintah, dan langkah konkret segera diambil untuk mengatasinya.

"Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami dari pemerintah sangat mendengar. Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi," tegasnya.

Menhub juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. 

"Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia," tambahnya.

Sementara Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

"Kami selalu mendukung penerapan peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri," ujar Menperin.

Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap kebijakan Zero ODOL dapat segera diterapkan secara efektif. Sehingga meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.