Disambangi Moody's, Hatta Rajasa Buka-bukaan Soal Ekonomi RI

Meski tak membahas mengenai rating peringkat surat utang Indonesia yang sudah masuk peringkat layak investasi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tak melepaskan kesempatan langka untuk menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia. Alhasil, Moody's mengapresiasi langkah pemerintah dalam dua terakhir ini.

"Tadi tidak bicarakan soal itu, tapi mereka mengaku senang kita terus melakukan reformasi. Moody's juga Indonesia dua tahun lalu dengan sekarang berbeda. Ada harapan banyak dari investor terhadap negara ini," ujar Hatta usai menemui Moody's di kantornya, Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Hatta menjelaskan, pertemuannya dengan Moody's lebih mendalami persoalan infrastruktur terutama upaya pemerintah yang tengah fokus merealisasikan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Saya katakan bahwa proyek MP3EI yang sudah groundbreaking nilainya mencapai Rp 737,9 triliun dan Rp 355 triliun diantaranya mengenai infrastruktur," tuturnya.

Selain MP3EI, pemerintah juga menjelaskan sejumlah program atau proyek yang dibiayai melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP). Skema tersebut akan dipertajam dan diperbaharui sehingga ada kepastian mengenai proyek bagi investor.

"Kami juga merevisi tentang upaya-upaya kita untuk secara terus menerus melakukan reformasi struktural misalnya di sektor industri yang tidak cukup untuk mengatasi defisit transaksi berjalan. Carangan dengan instrumen kebijakan moneter tanpa melupakan sektor riil," tambahnya.

Sebagai contoh, dia menyebut, pemerintah harus mengurangi ketergantungan impor minyak dengan biodiesel. Jika tahun ini target penghematan dari penggunaan campuran biodiesel 10% sebesar US$ 400 juta, maka akan meningkat menjadi US$ 3,5 miliar sampai US$ 4 miliar di 2014.

Hatta mengaku, dirinya membeberkan sejumlah paket kebijakan pemerintah untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang terfokus pada upaya mengurangi impor barang mewah. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan sisi suplai dengan memperbaiki industri supaya lebih tangguh dan tidak rapuh ketika perekonomian bertumbuh dan tidak menimbulkan defisit transasi berjalan.

"Makanya wajib membangun industri yang tidak memiliki ketergantungan pada bahan baku," kata dia.

Sejumlah program lain yang disampaikan pemerintah di hadapan Moody's adalah program pembangunan infrastruktur, mempermudah, mempercepat serta memangkas perizinan selain mengurangi ketergantungan terhadap subsidi serta pelaksanaan Undang-undang (UU) Minerba terkait pelarangan ekspor barang mentah dan kewajiban membangun smelter.

"Saya berharap dengan ini Moody's dapat menaikkan rating atau peringkat Indonesia karena pemerintah telah menerapkan kebijakan yang konsen terhadap defisit transaksi berjalan," harapnya. (Fik/Shd)