Birokrasi adalah Entitas Penting Suatu Negara, Ini Pengertiannya Menurut Para Ahli

Liputan6.com, Jakarta Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Ada juga yang menjelaskan arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal.

Organisasi yang menjalankan sistem birokrasi biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Meskipun ada anggapan bahwa birokrasi identik dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, faktanya sistem birokrasi diperlukan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Agar lebih memahami apa arti birokrasi, maka perlu merujuk pada pendapat para ahli mengenai birokrasi itu sendiri. Berikut ini birokrasi adalah menurut para ahli yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Kamis (10/1/2019).

1. Max Weber, ahli politik dan sosiolog asal Jerman

Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

2. Fritz Morstein Marx, Ilmuwan administrasi dan politik Jerman-Amerika

Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

3. Peter M. Blau dan Charles H. Page, Sosiolog asal Amerika

Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

4. Riant Nugroho Dwijowijoto, penulis buku berjudul Otonomi Daerah

Birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar.

5. Dennis Wrong, profesor sosiologi Universitas New York

Birokrasi adalah menurut Dennis Wrong mencatat bahwa birokrasi adalah organisasi yang diangkat sepenuhnya untuk mencapai satu tujuan tertentu dari berbagai macam tujuan, ia diorganisasi secara hierarki dengan jalinan komando yang tegas dari atas ke bawah, ia menciptakan pembagian pekerjaan jelas yang menugasi setiap orang dengan tugas yang spesifik, peraturan dan ketentuan umum yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan. Karyawannya dipilih terutama berdasarkan kompetensi dan keterlatihannya, sehingga kerja dalam birokrasi cenderung merupakan pekerjaan sepanjang hidup.

6. Hegel dan Karl Marx, filsuf asal Jerman

Keduanya mengartikan birokrasi adalah instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general “umum”.

Semenetara itu, Karl Marx beranggapan bahwa birokrasi adalah instrumen yang difungsikan oleh kelas yang berpengaruh untuk melakukan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Di Amerika Serikat, terdapat 4 jenis birokrasi yaitu:

1. The Cabinet Departments (departemen-departemen di dalam kabinet)

2. Federal Agencies (agen-agen federal)

3. Federal Corporation (perusahaan-perusahaan federal milik federal)

4. Independent Regulatory Agencies (agen-agen pengaturan independen).

Departemen-departemen dalam kabinet terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan menurut tugasnya. Ada departemen tenaga kerja, departemen pertahanan, atau departemen pendidikan. Tugas utama dari departemen-departemen ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Di Indonesia contoh agen-agen federal adalah Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Korporasi-korporasi federal merupakan birokrasi yang memadukan antara posisinya sebagai agen pemerintah sekaligus sebagai sebuah lembaga bisnis. Di Indonesia misalnya yang paling mendekati adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Meskipun negara terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatnya, tetapi secara umum sebagai sebuah lembaga bisnis ia memiliki pengaruh untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pengembangan organisasi atau sebaliknya, perampingan. Di Indonesia, contoh dari korporasi-korporasi milik negara ini misalnya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Listrik Negara (PNL) atau Bank Mandiri.

Agen-agen Pengaturan Independen, sebagai jenis birokrasi yang terakhir, merupakan birokrasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis, di mana pelaksaan tersebut berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia kini dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi untuk melakukan rekstrukturisasi kalangan bisnis tanah air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara, dan secara lebih jauh, kesejahteraan masyarakat Indonesia akibat, katakanlah, ‘kredit-kredit macet’ mereka. Selain itu, ada juga contoh seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sejenisnya.

Reporter: Afifah Cinthia Pasha