Duka PM Thailand Atas Kematian Warganya yang Jadi Korban Perang Hamas dan Israel: Ini Bukan Perang Kami

Liputan6.com, Jakarta Jumlah warga Thailand yang tewas dalam perang Hamas dan Israel termasuk yang tertinggi dalam hal kewarganegaraan. Demikian pernyataan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin pada hari Kamis, (12/10/2023) setelah kembali dari perjalanannya ke luar negeri. 

"Rakyat Thailand bukan bagian dari perjuangan ini, namun negara kamilah yang paling menderita kerugian," ungkapnya seperti dilaporkan oleh Bangkok Post. 

"Prioritas utama kami adalah memulangkan warga Thailand yang ingin pulang," katanya seraya menambahkan bahwa maskapai penerbangan komersial manapun yang memiliki pesawat tersedia, dipersilakan menghubungi Kementerian Luar Negeri untuk membantu evakuasi. 

Menurut Thavisin, saat ini sekitar 200 warga Thailand dapat dievakuasi setiap harinya. Ia juga menambahkan bahwa dengan kecepatan itu, diperlukan waktu satu bulan untuk memulangkan 6 ribu pekerja Thailand yang telah meminta untuk pulang. 

"Kami sudah memikirkan evakuasi melalui transportasi darat, namun jalurnya harus melewati jalur Gaza yang merupakan tindakan mustahil," ujarnya. 

Ia juga menambahkan telah memikirkan untuk menerbangkan warga Thailand ke negara tetangga, seperti Mesir, namun beberapa warga Thailand kehilangan paspornya. 

"Seharusnya hal itu tidak menjadi masalah. Pemerintah akan memastikan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki pejabat lokal untuk membantu."

Menurut laporan AFP, pada hari Kamis (12/10/2023), Thailand memiliki jumlah kematian tertinggi kedua, yaitu 21 orang, setelah Amerika Serikat dengan 22 kematian. 

Kementerian mengumumkan bahwa jumlah warga Thailand yang terluka di Israel adalah 14 orang, sementara jumlah warga Thailand yang menyatakan niat untuk kembali ke rumah telah meningkat menjadi 5.990 orang pada hari yang sama. 

Menurut data pemerintah, terdapat sekitar 30 ribu warga Thailand di Israel, sebagian besar dari mereka bekerja di sektor pemerintah. 

Kementerian Perhubungan pada hari Kamis menyatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan setidaknya tiga maskapai penerbangan - Thai AirAsia, Thai Airways International, dan Nok Air -  yang telah setuju untuk mengatur penerbangan repatriasi dalam waktu tiga hari.

Sementara itu, PM Thailand mengatakan bahwa panglima pasukan pertahanan Jenderal Songwit Noonpakdi meminta rekanannya di Israel untuk membantu mengumpulkan dan mengangkut warga Thailand ke kedutaan Thailand di Tel Aviv. 

"Dubai, UEA, atau India kini dianggap sebagai kemungkinan penghubung bagi warga Thailand saat mereka menunggu penerbangan repatriasi untuk membawa mereka pulang nanti," kata Menteri Transportasi Suriya Jungrungreangkit.

Hal ini disampaikannya setelah pertemuan pada hari Kamis dengan Kementerian Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Selain negara-negara tersebut, pemerintah juga telah meminta izin negara-negara lain di dekat Israel, termasuk Yordania untuk mengoperasikan penerbangan repatriasi jika diperlukan.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Jakkapong Sangmanee mengatakan kementeriannya sedang mengoordinasikan pembicaraan dengan Hamas untuk pembebasan 16 sandera asal Thailand. 

Kementerian tersebut mencoba berkomunikasi dengan Hamas melalui kedutaan internasional di Thailand yang memiliki hubungan baik dengan Palestina dan juga mencari bantuan dari ASEAN dan organisasi internasional lainnya. 

Di tengah konflik Israel-Gaza yang sedang berlangsung, sebuah pesan meresahkan dari Komandan Hamas Mahmoud al-Zahar kembali muncul, di mana ia berbicara tentang ambisi kelompoknya untuk mencapai supremasi global. 

Lebih dari satu menit rekaman video yang menampilkan pejabat senior Hamas telah menjadi viral di internet, di mana ia menegaskan bahwa Israel hanyalah target awal dan mereka bertujuan untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. 

Video peringatan ini muncul kembali di internet pada saat Israel menyatakan perang melawan Hamas atas serangan mengejutkan pada akhir pekan yang menewaskan ratusan warga Israel.

“Israel hanyalah target pertama. Seluruh planet ini akan berada di bawah hukum kami,” kata Zahar dalam video yang diterjemahkan dan dipublikasikan MEMRI TV pertama kali pada Desember 2022.

“Seluruh 510 juta kilometer persegi Planet Bumi akan berada di bawah sistem di mana tidak ada ketidakadilan, tidak ada penindasan, dan tidak ada pembunuhan dan kejahatan seperti yang dilakukan terhadap orang-orang Palestina dan orang-orang Arab di semua negara Arab, di Lebanon, Suriah, Irak, dan negara-negara lain,” katanya.

Selengkapnya...