Gucci Bakal Terima Kripto di Sejumlah Toko Ritel AS

Liputan6.com, Jakarta - Gucci kini menerima kripto di beberapa toko di Amerika Serikat (AS), berdasarkan sebuah laporan di Vogue Business. Gucci telah meluncurkan mekanisme pembayaran dengan kripto di toko-toko utama di AS, termasuk Rodeo Drive di Los Angeles, Wooster Street di New York dan Las Vegas.

Hal ini seiring rencana untuk memperluas layanan ke toko-toko Amerika Utara yang dioperasikan langsung dalam waktu dekat. Melansir Coindesk, ditulis Jumat (6/5/2022(), berbagai aset digital akan diterima termasuk bitcoin, bitcoin cash, ether, wraped bitcoin, dogecoin, shiba inu, dan sejumlah stablecoin.

Kemudian, Gucci juga akan mengubah kripto menjadi mata uang fiat, kata laporan tersebut. Sementara itu, berbagai upaya untuk menjual barang-barang bernilai tinggi untuk kripto telah gagal karena masalah pencucian uang dan implikasi pajak bagi penduduk AS.

Upaya Tesla untuk menjual mobilnya dalam bitcoin gagal, dan dengan cepat dibatalkan, karena pajak yang dikenakan penduduk AS akan dikenakan ketika mereka melikuidasi kripto mereka, bersama dengan biaya overhead pengungkapan anti pencucian uang yang diperlukan.

Kemudian, pembayaran dengan kripto pernah diterima oleh pengembang di Thailand untuk real estate, tetapi dilarang pada Maret setelah otoritas setempat mengangkat kekhawatiran tentang potensi pencucian uang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, adopsi Bitcoin Republik Afrika Tengah, cukup mengejutkan dan membingungkan dunia kripto. Hal itu karena masih banyak beberapa negara dengan ekonomi terbesar dunia masih waspada dengan risiko dari aset digital tersebut.

Peresmian Republik Afrika Tengah menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran juga cukup membingungkan dunia cryptocurrency dan mendorong kehati-hatian dari IMF yang selama ini telah memberikan pengumuman soal risiko dari adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran.

Bitcoin, merupakan salah satu mata uang digital yang ada di teknologi buku besar yang disebut blockchain. Dengan begitu, transaksi Bitcoin untuk membeli dan menjual barang atau jasa bergantung pada internet yang andal, cepat, dan akses luas ke komputer atau ponsel cerdas.

Di sisi lain, menurut situs web DataReportal memperkirakan Republik Afrika Tengah hanya memiliki tingkat penetrasi internet 11 persen, sama dengan sekitar 550.000 orang online tahun lalu.

Sementara itu hanya sekitar 14 persen orang yang memiliki akses listrik dan kurang dari setengahnya memiliki koneksi telepon seluler, kata Economist Intelligence Unit.

Empat analis dan pakar kripto mengatakan tantangan besar terbentang di depan dalam mengadopsi Bitcoin di salah satu negara termiskin di dunia dengan penggunaan internet yang rendah, konflik yang meluas, listrik yang tidak stabil, dan populasi yang sebagian besar tidak terbiasa dengan kripto.

Republik Afrika Tengah memberikan beberapa rincian dalam pernyataannya tentang bagaimana rencananya untuk mengatasi tantangan ini.

Pernyataan pemerintah mengatakan langkah itu menjadikan Republik Afrika Tengah salah satu "negara paling visioner" di dunia, tetapi sebagian besar penduduk di sana yang telah akrab dengan uang seluler untuk membeli barang dan membayar tagihan masih bingung soal kripto.

"Bitcoin. Apa itu? Apa yang bisa dibawa Bitcoin ke negara kita?" ujar Auguste Agou, yang menjalankan perusahaan kayu lokal di Bangui (ibu kota Republik Afrika Tengah), dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 4 Mei 2022.

Negara Afrika berpenduduk 4,8 juta orang ini adalah negara kedua di dunia yang beralih ke Bitcoin, setelah El Salvador.

Analis di Economist Intelligence Unit, Nathan Hayes mengatakan ada hambatan besar untuk adopsi kripto sebagai alat pembayaran.

“Mengingat hambatan besar untuk adopsi dan risiko yang terkait dengan penggunaan, dan keuntungan yang tampaknya terbatas, kami tidak mengharapkan adopsi cryptocurrency secara luas di negara ini,” ujar Hayes.

Adapun, perusahaan penelitian blockchain, Chainalysis, yang bertugas melacak penggunaan kripto juga mengungkapkan tidak memiliki data tentang Republik Afrika Tengah.

Sebelumnya, bank sentral Rusia menganggap tidak mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan atas konflik militer di Ukraina.

Hal itu menurut pernyataan oleh Deputi Gubernur Pertama bank sentral Rusia, Ksenia Yudaeva, yang dikeluarkan sebagai jawaban atas proposal oleh anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia.

Seorang anggota parlemen dari partai Rusia yang berkuasa, Anton Gorelkin telah menyarankan perusahaan Rusia dan pengusaha perorangan harus diizinkan untuk melakukan pembayaran dalam mata uang digital, termasuk untuk penyelesaian dengan mitra asing.

Dia berpikir pembentukan infrastruktur kripto nasional Rusia sebagai tanggapan terhadap sanksi yang diperkenalkan oleh Barat tidak dapat dihindari.

Pejabat bank sentral yakin, bagaimanapun, transfer uang dalam jumlah besar dalam cryptocurrency oleh bisnis Rusia tidak akan layak. Dikutip oleh kantor berita RIA Novosti, Yudaeva menunjukkan otoritas pengatur di UE, AS, Inggris, Jepang, dan Singapura telah mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan.

“Platform aset digital seperti pertukaran kripto juga mengadopsi pembatasan sebesar penolakan akses ke dana untuk pengguna Rusia,” ujar Gorenklin, dikutip dari Bitcoin.com, Senin, 25 April 2022.

Bahkan di yurisdiksi di mana pembayaran kripto tidak dilarang saat ini, pihak berwenang menetapkan standar yang lebih tinggi untuk penyedia layanan kripto terkait kepatuhan terhadap aturan identifikasi pelanggan.

Bank Sentral Rusia telah menjadi penentang kuat legalisasi cryptocurrency. Pada Januari, otoritas keuangan mengusulkan larangan total pada operasi terkait kripto di negara tersebut. Ia menyatakan mata uang digital terdesentralisasi seperti Bitcoin tidak dapat digunakan dalam pembayaran barang dan jasa.

Dengan sikap garis kerasnya tentang masalah ini, CBR telah menemukan dirinya terisolasi di antara lembaga-lembaga pemerintah di Moskow. Pada Februari, pemerintah federal menyetujui rencana peraturan berdasarkan konsep Kementerian Keuangan yang mengutamakan peraturan di bawah pengawasan ketat, daripada larangan.