Regulator AS Selidiki Perusahaan Perdagangan Kripto Genesis Global Capital

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa regulator negara bagian Amerika Serikat (AS) sedang menelusuri dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas oleh perusahaan perdagangan crypto Genesis Global Capital.

Dalam sebuah laporan, disebutkan Direktur Komisi Sekuritas Alabama, Joseph Borg mengindikasikan agensinya dan beberapa negara bagian lain terlibat dalam penyelidikan, yang berfokus pada apakah Genesis dan perusahaan lain membujuk penduduk negara bagian mereka untuk berinvestasi dalam sekuritas kripto tanpa memiliki registrasi yang tepat.

Borg tidak menyebutkan nama perusahaan lain yang sedang diselidiki. Sayangnya, baik Genesis maupun Komisi Sekuritas Alabama tidak segera menanggapi hal tersebut.

Melansir Coindesk, Sabtu (26/11/2022), awal pekan ini Genesis mengkonfirmasi telah menyewa bank investasi untuk mengeksplorasi opsi-opsinya, termasuk kemungkinan menuju kebangkrutan karena telah berjuang untuk pulih dari eksposurnya terhadap pertukaran crypto yang runtuh, FTX dan dana lindung nilai crypto yang gagal Three Arrows Capital.

Genesis telah menghabiskan sebagian besar bulan ini untuk mencari modal baru atau mencapai kesepakatan dengan kreditur. Unit pinjaman institusional perusahaan pekan lalu terpaksa menangguhkan penebusan dan originasi pinjaman baru.

Genesis juga sebelumnya mengungkapkan bahwa unit derivatifnya memiliki dana terkunci sekitar USD 175 juta di akun perdagangan FTX-nya. Akibatnya, perusahaan induk Digital Currency Group (DCG) memilih untuk memperkuat neraca Genesis dengan infus ekuitas sebesar USD 140 juta.Perusahaan induk Genesis, DCG, juga merupakan perusahaan induk CoinDesk.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, New York menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat (AS) yang melarang jenis penambangan cryptocurrency tertentu. Hal ini sebagai upaya mengatasi kekhawatiran lingkiungan atas proses intensif energi.

“Saya akan memastikan New York terus menjadi pusat inovasi keuangan, sementara juga mengambil langkah-langkah penting untuk prioritaskan perlindungan lingkungan kita,” ujar Gubernur New York Kathy Hochul, dalam sebuah pesan setelah menandatangani undang-undang tersebut pada 22 November 2022, dikutip dari CNBC, Sabtu (26/11/2022).

Undang-Undang (UU) baru untuk sementara membekukan penerbitan dan pembaruan izin untuk perusahaan yang telah mengubah beberapa pabrik dengan bahan bakar fosil menjadi pusat penambangan cryptocurrency.

Akan tetapi, larangan itu tidak berdampak pada penambangan cryptocurrency individu. UU ini secara khusus ditujukan untuk perusahaan pertambangan cryptocurrency di negara bagian yang konsumsi energi dalam jumlah besar dengan memanfaatkan otentifikasi “bukti kerja”, proses yang terkadang menggunakan jutaan komputer bertenaga tinggi untuk melacak dan mengamankan transaksi dalam bitcoin dan virtual lainnya.

Penambangan kripto dapat menghasilkan emisi berbahaya dengan menghasilkan listrik melalui pembakaran batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya.

Setelah China mulai menindak penambangan bitcoin pada 2021, New York bagian utara menjadi pusat populer untuk penambangan mata uang digital karena ketersediaan energi murah yang berasal dari Air Terjun Niagara dan pembangkit listrik yang ditutup.

Namun, ketika perusahaan berbondong-bondong ke wilayah tersebut, pendukung iklim mulai membunyikan alarm atas potensi kerusakan lingkungan penambangan kripto.

“Kripto tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetap komunitas di bagian utara New York dapat tertekan karena pembangkit listrik tenaga batu bara yang dulu ditinggalkan bangkit yang menambang kripto sepanjang hari, setiap hari,” ujar the New York Legislative and Policy Director for the non-profit Natural Resources Defense Council, Richard Scharader.

UU baru ini juga mengharuskan Departemen Konservasi Lingkungan New York untuk memeriksa dampak industri pertambangan kripto terhadap lingkungan selama moratorium dua tahun karena negara bagian berupaya kurangi jejak karbonnya.

Di tingkat nasional, penambangan kripto AS menghasilkan sekitar 25-50 juta metrik ton polusi karbon menurut laporan Gedung Putih. Itu kira-kira setara dengan mengendarai 20 hingga 40 juta mobil bertenaga bensin selama satu tahun menurut Badan Perlindungan Lingkungan.

Industri kripto telah berusaha mengatasi kekhawatiran tentang konsumsi energi dan emisi karbonnya. Pada September 2022, ethereum, blockchain terbesar di belakang bitcoin beralih ke metode yang lebih hemat energi untuk validasi transaksi kripto yang terjadi di platform yang dikenal sebagai proof-of-stake (PoS). Peningkatan ini diharapkan dapat menurunkan jejak karbon ethereum lebih dari 99 persen.

Sebelumnya, Anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, sedang mengerjakan kerangka hukum yang akan memungkinkan pihak berwenang di Moskow untuk membuat pertukaran kripto Rusia. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (25/11/2022), para deputi telah membahas inisiatif tersebut dengan perwakilan industri pada pertengahan November, harian bisnis terkemuka Rusia Vedomosti melaporkan, mengutip dua sumber informasi.

Anggota parlemen berencana untuk menyiapkan draf dengan mempertimbangkan pendapat para pelaku pasar dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintah dan Bank Sentral Rusia, ungkap publikasi itu. Perwakilan dari otoritas moneter dan Kementerian Keuangan tidak hadir pada pertemuan tersebut, kata sumber tersebut.

Rencananya adalah untuk memperkenalkan amandemen yang diperlukan pada undang-undang negara “Tentang Aset Keuangan Digital,” yang telah berlaku pada Januari 2021. Ini masih merupakan undang-undang utama yang mengatur ruang kripto negara, meskipun hanya sebagian.

Perubahan lain yang diusulkan minggu lalu bertujuan untuk melegalkan penambangan, sambil melarang peredaran, pertukaran, dan iklan cryptocurrency yang tidak ditargetkan di Rusia, dengan pengecualian "rezim hukum eksperimental" khusus yang memungkinkan penggunaannya dalam pembayaran impor.

Berita pekerjaan sedang dilakukan untuk membuat dasar hukum untuk pertukaran kripto Rusia dikonfirmasi ke Vedomosti oleh Sergey Altukhov, anggota Komite Kebijakan Ekonomi parlementer dari partai Rusia Bersatu yang berkuasa. Mengomentari masalah ini, anggota parlemen bersikeras:

Menurut Altukhov, semuanya bermuara pada miliaran rubel dalam pendapatan anggaran yang hilang dari pajak yang dapat dikumpulkan oleh Federasi Rusia. Dia menekankan perlu untuk menciptakan kondisi untuk legalisasi cryptocurrency dan menyesuaikan "aturan main" sehingga tidak bertentangan dengan posisi kekuasaan eksekutif dan bank sentral.