Binance Tarik Permohonan Lisensi Manajemen Aset di Abu Dhabi

Liputan6.com, Jakarta - Binance telah menarik permohonannya untuk lisensi manajemen aset di Abu Dhabi. Aplikasi tersebut akan memungkinkan unit Manajemen Investasi BV Binance untuk mengoperasikan dana investasi di Uni Emirat Arab (UEA).

Pernyataan akun resmi Binance Labs X mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan pertukaran Binance. Dengan izin tersebut, kami bertujuan untuk mengelola dana yang diperoleh dari LP. 

"Namun, kami memutuskan untuk fokus pada inkubasi para pendiri dan startup tahap awal. Oleh karena itu, tingkat pemanfaatan dana tersebut rendah. Jadi, kami memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut ke piringan hitam dan membatalkan lisensi karena kami tidak membutuhkannya,” kata Binance Labs X, dikutip dari Coinmarketcap, Rabu (13/12/2023).

Meskipun menarik tawarannya untuk mendapatkan lisensi, UEA terus menjadi wilayah penting bagi Binance. Perusahaan ini memiliki persetujuan peraturan aktif di Dubai dan Abu Dhabi, tempat tinggal pendiri keluarga tersebut, Changpeng Zhao.

Namun, seorang juru bicara mengatakan perusahaan tersebut memutuskan izin Abu Dhabi perlu direvisi untuk memenuhi perubahan kebutuhan internasional Binance.

CEO yang baru diangkat Richard Teng mengonfirmasi bahwa kantor pusat regional Binance berada di Dubai. Dia menambahkan rincian tentang basis global perusahaan akan dibagikan nanti.

Sejak 2022, Binance telah mencabut permohonan lisensi di Jerman, Siprus, dan Belanda. Regulator di Belgia, Inggris, Australia, dan Filipina telah memaksa Binance untuk menghentikan operasinya atau memblokir akses ke pengguna baru.

Baru-baru ini, Teng menegaskan kembali komitmen Binance untuk berkolaborasi dengan otoritas di seluruh dunia untuk menyediakan produk dan layanan aset digital yang sesuai.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan kripto telah mencapai puncaknya setelah penyelesaian senilai USD 4,3 miliar atau setara Rp 66,5 triliun (asumsi kurs Rp 15.474 per dolar AS) oleh Binance bulan lalu. 

Mengomentari hal ini, Komisaris Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), Kristin Johnson menyebut kasus tersebut memberi perusahaan kripto pandangan tentang bagaimana mereka harus diatur.

Penyelesaian Binance dengan CFTC dan Departemen Keuangan, yang dinegosiasikan oleh Departemen Kehakiman, adalah karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS.

“Harapan saya adalah kita melihat adanya lonjakan, dan apa yang akan kita lihat ke depan adalah kasus-kasus awal ini akan menjadi sebuah peringatan bagi perusahaan-perusahaan yang benar-benar ingin berhasil beroperasi dalam ekosistem ini,” kata Johnson, dikutip dari Yahoo Finance, Senin (11/12/2023).

Johnson menambahkan, regulator AS telah mengajukan beberapa kasus terhadap perusahaan kripto seperti Binance, membantu membangun pagar pembatas untuk membawa ketertiban dan struktur ke pasar.

Dia mendesak perusahaan kripto untuk mempelajari penyelesaian Binance untuk melihat regulator tata kelola seperti apa yang dicari di perusahaan kripto.

“Bagi perusahaan-perusahaan yang benar-benar ingin sukses beroperasi di bidang ini, terdapat pola yang semakin jelas tentang cara beroperasi. Ambillah petunjuknya," ujarJohnson.

CFTC juga akan sangat bijaksana dalam mewajibkan pengungkapan yang lebih baik di perusahaan kripto yang terintegrasi secara vertikal, menggabungkan berbagai aktivitas di bawah satu atap.

Sebelumnya diberitakan, CEO pertukaran mata uang kripto Coinbase Brian Armstrong membahas prospek industri kripto setelah penyelesaian Binance dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ) selama wawancara dengan CNBC. Armstrong memperhatikan ada beberapa aktor jahat dalam kripto.

Menurut Amstrong tindakan penegakan hukum terhadap Binance, memungkinkan perusahaannya untuk tetap maju dan menutup bab sejarah kripto tersebut.

"Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membuka lembaran baru sebagai sebuah industri dan menyadari bahwa membangun perusahaan di luar negeri, mengabaikan peraturan, tidak akan berhasil,” kata Amstrong, dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu (2/12/2023).

Amstrong menjelaskan telah melihatnya sekarang melalui perusahaan-perusahaan terkenal yang benar-benar bangkrut atau berakhir dengan tindakan penegakan peraturan sebagaimana mestinya.

Eksekutif tersebut menambahkan banyak perusahaan yang berupaya membangun diri mereka secara bertanggung jawab, sah, dan dapat dipercaya sejak awal, kini memiliki peluang untuk tumbuh sebagaimana mestinya.

Armstrong juga menjawab kekhawatiran beberapa orang cryptocurrency digunakan dalam aktivitas terlarang. 

"Memang benar ada sejumlah kecil aktivitas terlarang di kripto, namun sebenarnya jumlahnya kurang dari 1 persen dari apa yang kami lihat. Kalau kita lihat penggunaan uang tunai yang tidak sah, misalnya, sebenarnya sering kali 3 persen atau 4 persen. Itu jauh lebih tinggi daripada apa yang terjadi di kripto," ujar Amstrong.

Dia menekankan ada banyak sekali perusahaan kripto yang membantu membangun ekonomi kripto dan memperbarui sistem keuangan kita secara global. Namun, banyak dari mereka yang masih merupakan startup kecil, jadi menurut dia kejelasan peraturan akan membantu mendatangkan lebih banyak investasi di bidang kripto.

Sebelumnya diberitakan, Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang. Binance, sebagai sebuah perusahaan, juga akan mengaku bersalah dan membayar denda USD 4,3 miliar atau setara Rp 66,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.515 per dolar AS).

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (22/11/2023), berita ini muncul setelah kesimpulan dari penyelidikan kriminal seputar pertukaran mata uang kripto. Investigasi berpusat pada dugaan pelanggaran peraturan dan aktivitas terlarang dalam Binance. Sekarang, akhir dari penyelidikan ini tampaknya telah mendorong terjadinya transisi kepemimpinan.

Hasil resmi penyelidikan terjadi hari ini, Bloomberg melaporkan Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penyelesaian Binances sore harinya. Ini terjadi tepat setelah DOJ mengumumkan tindakan penegakan hukum cryptocurrency besar-besaran akan diambil hari ini juga.

Zhao juga setuju untuk membayar denda USD 50 juta atau setara Rp 775,7 miliar, dan dilarang terlibat dalam bisnis Binance hingga jangka waktu tiga tahun setelah pengawas ditunjuk untuk memastikan Binance mematuhi semua undang-undang dan keluar dari AS sebagai perusahaan yang berkelanjutan.

Pengumuman pada Selasa, 21 November 2023 mewakili tindakan keras kripto yang paling terkenal sejak mantan pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap dan didakwa pada 2022 karena mencuri dari bursa kripto miliknya sendiri. Awal bulan ini juri memvonisnya karena menipu pelanggan, investor, dan pemberi pinjaman FTX.

Beberapa pendukung kripto berharap penyelesaian Binance akan memungkinkan industri untuk melewati beberapa masalah hukum baru-baru ini dan mendapatkan kembali kepercayaan lebih banyak investor setelah penurunan dramatis pada 2022 yang menghapuskan beberapa perusahaan dan menarik perhatian regulator.

Changpeng Zhao telah menjadi tokoh besar di dunia mata uang kripto, mengarahkan kenaikan pesat Binance menjadi platform pertukaran Bitcoin dan kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Kepergiannya dari kepemimpinan Binance dapat menandai perubahan signifikan dalam industri ini.