40 Perusahaan Keuangan dari AS hingga Eropa Jelajahi Tokenisasi Pembayaran Lintas Batas

Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari 40 perusahaan keuangan akan bergabung dengan Bank for International Settlements (BIS), untuk mengeksplorasi bagaimana tokenisasi dapat digunakan dalam pembayaran lintas batas grosir melalui Project Agorá.

BIS pada April 2024 meluncurkan Project Agorá yang mempertemukan tujuh otoritas moneter dari Inggris, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Swiss, Amerika Serikat, dan Eropa.

"Kemitraan publik-swasta yang besar ini akan berupaya mengatasi beberapa inefisiensi struktural dalam cara pembayaran dilakukan saat ini, terutama lintas batas," kata BIS, dikutip dari News.bitcoin.com, Selasa (17/9/2024).

Tantangan untuk pembayaran lintas batas yang ingin diatasi BIS mencakup berbagai persyaratan hukum, peraturan, dan teknis serta berbagai jam operasional. Project Agorá sekarang akan memulai fase desain proyek tersebut. Perusahaan-perusahaan keuangan tersebut dipilih oleh BIS setelah seruan publik untuk berpartisipasi pada Mei 2024.

Proyek ini dibangun berdasarkan konsep buku besar terpadu BIS dan "akan menyelidiki bagaimana simpanan bank komersial yang ditokenisasi dapat diintegrasikan secara mulus dengan uang bank sentral grosir yang ditokenisasi dalam platform keuangan inti yang dapat diprogram publik-swasta, ungkap BIS di situs webnya.

Tokenisasi adalah digitalisasi aset dunia nyata. Beberapa negara telah mengeksplorasi cara terbaik untuk memaksimalkan teknologi baru ini.

Sebelumnya, Swan Bitcoin, sebuah perusahaan jasa keuangan yang berfokus pada bitcoin, telah mengungkapkan peluncuran usaha penambangan Bitcoinnya, Swan Mining, yang telah beroperasi sejak musim panas lalu. 

Perusahaan bertujuan untuk memperluas penawaran institusionalnya dan secara aktif melakukan pencatatan saham publik dalam 12 bulan ke depan. Keputusan Swan untuk mendirikan unit penambangan berasal dari visinya untuk menjadi perusahaan Bitcoin yang komprehensif. 

Swan Bitcoin menekankan bisnis pertambangannya beroperasi secara independen, menggunakan model pendanaan bebas utang dan menjaga pemisahan hukum dari cabang bisnis lainnya. Perusahaan bermaksud untuk mengalokasikan pendanaan Seri C berikutnya secara merata untuk usaha jasa keuangan, pertambangan, dan akuisisi.

Swan Mining telah mencapai kesuksesan penting, setelah menambang 750 Bitcoin (BTC) dengan kapasitas tingkat hash saat ini sebesar 4,5 exahash per detik (EH/s). Perusahaan mengantisipasi melampaui 8 EH/s pada Maret setelah penerapan peralatan pertambangan baru.

CEO Swan, Cory Klippsten, secara aktif berupaya mencapai pencatatan publik dalam 12 bulan ke depan. Menurut Klippsten Swan Mining adalah contoh bagus dari penyelesaian tesis perusahaan. 

“Dengan fokus eksklusif kami pada adopsi Bitcoin dan membantu industri ini berkembang, kami terus menarik talenta, peluang, dan modal yang dibutuhkan untuk meluncurkan lini bisnis baru dan mengembangkannya dengan cepat,” kata Klippsten dikutip dari Coinmarketcap, Selasa (30/1/2024).

Meski fokus pada usaha pertambangan, Swan memastikan unit jasa keuangannya tetap sehat dan terus berkembang. Perusahaan mengklaim telah menghasilkan pendapatan USD 125 juta atau setara Rp 1,9 triliun (asumsi kurs Rp 15.775 per dolar AS) selama 12 bulan terakhir dan menggandakan jumlah stafnya.

Sebelumnya, Layanan Pengawas Keuangan (FSS) Korea Selatan mengumumkan rencananya untuk memulai pemeriksaan bursa kripto untuk mengungkap praktik ilegal atau tidak adil.

Ini menandai pemeriksaan pertama sejak negara tersebut menerapkan peraturan yang lebih ketat pada Juli berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual yang baru.

Pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi transaksi ilegal atau mencurigakan tetapi juga untuk memastikan bursa mematuhi aturan untuk melindungi aset virtual dan memelihara catatan transaksi.

“FSS akan menetapkan ketertiban pasar melalui hukuman keras terhadap aktivitas ilegal yang mungkin teridentifikasi dalam proses pemeriksaannya, dan akan mendorong revisi peraturan jika perlu dengan mengidentifikasi area dalam sistem yang memerlukan perbaikan,” kata FSS dalam keterangan resmi, dikutip dari Bitcoin.com, Selasa (17/9/2024).

Menurut FSS, peninjauan awalnya akan difokuskan pada dua bursa mata uang kripto yang berbasis pada won Korea karena adanya kasus tidak biasa yang ditandai selama evaluasi sebelumnya.

Undang-undang tersebut memungkinkan hukuman seberat penjara seumur hidup bagi mereka yang secara ilegal mendapatkan keuntungan lebih dari USD 3,7 juta dari transaksi aset virtual.

FSS juga mengungkapkan tiga bursa mata uang kripto tambahan dan satu penyedia dompet akan menjalani pemeriksaan. Regulator menekankan bahwa bursa lainnya juga akan diselidiki jika ada masalah atau keluhan yang muncul.

Sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pebisnis asal Kamboja atas tindakan penipuan siber dan kripto. Sanksi itu berupa pemblokiran bisnis dan aset di AS.

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pengusaha Kamboja, Ly Yong Phat, konglomerat dari perusahaan L.Y.P. Group, dan beberapa propertinya, termasuk O-Smach Resort. Dia telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan perdagangan manusia dan kerja paksa untuk pusat penipuan daring yang berfokus pada penipuan mata uang kripto.

Menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan, banyak dari penipuan ini, termasuk yang dijalankan oleh bisnis Ly, melibatkan korban yang dimanipulasi untuk berinvestasi dalam mata uang virtual atau skema valuta asing dengan alasan palsu.

"Dalam banyak kasus, ini melibatkan upaya meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam mata uang virtual, atau dalam beberapa kasus, skema valuta asing over-the-counter, semuanya dengan maksud untuk menipu mereka agar kehilangan dana mereka. Penipuan ini sebagian besar dilakukan oleh organisasi kriminal yang bermarkas di Asia Tenggara," tulis Departemen Keuangan AS, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (15/9/2024).

Sanksi tersebut memblokir semua aset Ly dan bisnisnya yang berbasis di AS, serta melarang warga AS terlibat dalam transaksi yang melibatkan entitas ini. Ini termasuk transaksi dengan mata uang kripto, dana, atau layanan terkait.

Tindakan OFAC ini sesuai dengan Perintah Eksekutif 13818, yang memperluas Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global. Aturan ini bertujuan memerangi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang serius, khususnya yang terkait dengan mata uang virtual dan skema investasi penipuan.

Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan peningkatan signifikan dalam kerugian yang terkait dengan penipuan investasi mata uang kripto, naik 53% dari USD 2,57 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 3,96 miliar pada tahun 2023.

"Tindakan hari ini menggarisbawahi komitmen kami untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan pelanggaran lainnya," kata Pelaksana Tugas Wakil Menteri untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Bradley T. Smith.

Para pelaku yang beroperasi di Asia Tenggara memaksa korban, termasuk pekerja yang diperdagangkan di O-Smach Resort, untuk melakukan penipuan dunia maya ini. Laporan Perdagangan Orang (TIP) yang diterbitkan pada 2024 menyoroti pelanggaran kerja paksa, dengan mencatat bahwa para pelaku sering menjual kembali korban atau menjadikan mereka sasaran kekerasan fisik dan mental.