Taiwan Bakal Luncurkan Kustodian Kripto pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC) berencana memulai uji coba layanan kustodian kripto pada kuartal pertama 2025, menurut laporan dari kantor berita lokal Central News Agency.

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (11/10/2024), inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi adopsi kripto oleh lembaga, dengan tiga bank swasta yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut.

FSC telah menetapkan lembaga yang mengajukan uji coba harus mengidentifikasi jenis aset yang ingin mereka simpan, termasuk Bitcoin, Ether, dan Dogecoin. Selain itu, pelamar perlu mengklarifikasi demografi pengguna target mereka, membedakan antara investor profesional dan umum, serta platform aset kripto.

Direktur divisi perencanaan komprehensif FSC, Hu Zehua mengindikasikan informasi terperinci mengenai uji coba tersebut akan dirilis ke publik setidaknya 15 hari sebelum proses aplikasi.FSC juga akan mengumpulkan masukan publik untuk menyempurnakan kerangka uji coba.

Sejalan dengan rencana ini, FSC telah memperbarui peraturan Anti Pencucian Uang Taiwan, yang mewajibkan semua perusahaan kripto untuk mendaftar ke pemerintah paling lambat September 2025. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan hukuman berat, termasuk denda hingga USD 156.000 atau penjara hingga dua tahun.

Pendekatan Taiwan yang ramah terhadap kripto sangat kontras dengan negara tetangganya, Tiongkok daratan, yang mengumumkan tindakan keras besar-besaran terhadap transaksi kripto pada 2021.

Menurut pakar hukum dari Regulated United Europe, Taiwan tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi pemerintah mengizinkan dan mengatur investasi di sektor aset digital.

World Blockchain Summit juga telah mengidentifikasi Taiwan sebagai pasar kripto utama berikutnya, meskipun sejauh ini belum ada undang-undang khusus terkait kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman Taiwan mengusulkan empat amandemen terhadap peraturan Anti Pencucian Uang atau AML di negara tersebut yang berfokus pada perusahaan mata uang kripto yang berencana menjatuhkan hukuman berat bagi ketidakpatuhan.

Dilansir dari Cointelegraph, Jumat (17/5/2024), Taiwan ingin mengubah peraturan Anti Pencucian Uang untuk memerangi penipuan dan tindakan pencucian uang untuk penyedia layanan aset virtual. 

Usulan amandemen terhadap undang-undang AML yang ada yang dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga dua tahun bagi perusahaan yang tidak patuh dan denda hingga USD 1,5 juta atau setara Rp 2 miliar. Amandemen yang diusulkan akan dikirim ke parlemen nasional Taiwan, Legislatif Yuan, untuk ditinjau.

Amandemen tersebut bertujuan memperkuat tindakan keras terhadap penipuan dan mengatur secara ketat langkah-langkah pencegahan pencucian uang untuk penyedia layanan kripto.

Empat komponen penting dari peraturan yang diubah ini mencakup peraturan pencegahan kerugian kejahatan penipuan, undang-undang pencegahan pencucian uang, undang-undang investigasi dan keamanan teknologi, serta undang-undang keamanan dan pengawasan komunikasi.

Perubahan paling menonjol datang dari undang-undang pencegahan pencucian uang baru yang menargetkan penyedia layanan aset virtual. VASP yang melanggar hukum akan menghadapi hukuman yang lebih berat jika tidak mematuhinya.

Tiga perubahan berbeda telah dilakukan terhadap undang-undang tersebut, yang memerlukan revisi persyaratan pendaftaran dan pembatasan bagi dealer mata uang domestik dan internasional.

Berdasarkan undang-undang yang baru diubah, VASP berisiko hukuman penjara jika mereka menawarkan layanan tanpa mendaftar ke otoritas terkait.

Kategori hukum baru juga telah diperkenalkan untuk pelanggaran pencucian uang yang terkait dengan akun pembayaran pihak ketiga dan akun aset virtual.

Sebelumnya, Jaksa Taiwan baru-baru ini mendakwa setidaknya 32 orang yang terkait dengan bursa mata uang kripto yang tidak lagi berfungsi, yaitu ACE Exchange.

Melansir News.bitcoin.com, Sabtu (4/5/2024) 32 terdakwa diduga terlibat dalam skema yang menipu 1.200 investor. Sebuah laporan menyebut, jaksa telah merekomendasikan hukuman penjara selama 20 tahun bagi tersangka utama.

Di antara mereka yang didakwa termasuk pendiri ACE Exchange David Pan, serta Lin Keng-hong dan Wang Chen-huan, yang menjabat sebagai ketua bursa kripto tersebut.

Disebutkan dalam laporan Taipei Times, mereka dituduh mengatur skema penipuan yang menyedot dana lebih dari USD 24,5 juta atau setara Rp. 398,5 miliar dari pengguna.

Selain mendorong investor untuk membeli token NFTC, koin bitnature, dan token lainnya, terdakwa juga menulis kertas putih dan materi lain untuk meningkatkan legitimasi token tersebut. Meskipun ada upaya promosi yang bertujuan untuk memperkuat reputasi ACE Exchange, nilai token semakin anjlok.

Jaksa lebih lanjut menuduh individu yang didakwa memanipulasi harga token.

Kecurangan total yang dilakukan ACE Exchange tampaknya terungkap ketika investor tidak dapat melikuidasi token mereka, sehingga menyebabkan beberapa pihak mengajukan keluhan.

Selain itu, laporan Taipei Times juga mengungkapkan bahwa total USD 67,4 juta atau Rp 1 triliun dikumpulkan dari penjualan token dan produk terkait blockchain. Meskipun sebagian dari hasil penjualan disembunyikan di berbagai lokasi di Taiwan, para tersangka juga memperoleh properti real estat di Kabupaten Yilan, menurut keterangan jaksa.

Jaksa kemudian merekomendasikan hukuman penjara  selama 20 tahun bagi Pan dan Lin. Adapun Wang, seorang pengacara terkemuka, jaksa menyarankan minimal 12 tahun penjara.

Sebelumnya, pihak berwenang di Taiwan dilaporkan menangkap David Pan, pendiri perusahaan kripto Ace Exchange, karena diduga menipu menggunakan cryptocurrency.

Menurut laporan 4 Januari dari Liberty Times, polisi Kota Taipei menangkap Pan dan 14 orang lainnya setelah penggerebekan di beberapa lokasi, termasuk markas Ace. 

Pihak berwenang dilaporkan menuduh individu tersebut memperoleh sekitar USD 6,4 juta atau setara Rp 99,3 miliar (asumsi kurs Rp 15.518 per dolar AS) dalam keuntungan ilegal dengan menipu investor dengan klaim kripto palsu.

Dalam pernyataan 4 Januari di X (sebelumnya Twitter), Ace mengatakan setiap dugaan tindakan ilegal berada di sisi proyek token dan tidak mempengaruhi operasi bursa. 

Presiden Ace, Wang Chenhuan mengatakan bursa berencana untuk menghapus pasangan perdagangan MOCT/TWD pada 8 Januari MOCT adalah salah satu token yang dipermasalahkan dalam dugaan penipuan dan akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan apa pun.

“Beberapa mata uang yang terdaftar pada tahun 2019 terlibat dalam aktivitas ilegal. Pada dasarnya ACE kooperatif dalam penyidikan sebagai saksi. Beberapa media melaporkan bahwa karyawan kami terlibat dalam kasus ini, dan itu tidak benar,” kata Chenhuan, dikutip dari Cointelegraph, Jumat (5/1/2024).

Dari dana yang disita, polisi Taiwan menyita sekitar USD 3,5 juta atau setara Rp 54,3 miliar dalam bentuk kripto. Pan dan individu lainnya dilaporkan menolak bekerja sama dan ditahan karena dicurigai melakukan penipuan.

Bersama dengan MaiCoin dan BitoGroup, Ace adalah salah satu platform perdagangan kripto utama Taiwan. Didirikan pada 2018, perusahaan ini adalah anggota asosiasi industri di tengah perubahan peraturan di negara tersebut.