Bitcoiners Kritik Donald Trump Soal Rencana Cadangan Aset Digital AS

Liputan6.com, Jakarta - Pada 23 Januari 2025, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengamanatkan pembentukan sebuah kelompok kerja untuk mempelajari pembuatan "cadangan aset digital" bagi pemerintah AS.

Namun, bahasa yang digunakan dalam perintah tersebut menuai kritik keras dari komunitas Bitcoin, yang merasa istilah "aset digital" tidak secara eksplisit merujuk pada Bitcoin.

Dikutip dari Cointelegraph.com, Minggu (26/1/2025), banyak pendukung Bitcoin menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan ketidakjelasan perintah Donald Trump. Salah satunya Peter McCormack, seorang podcaster terkenal di kalangan Bitcoiners, menyatakan bahwa perintah eksekutif tersebut tidak menyebutkan "Bitcoin" sama sekali.

Sebaliknya, istilah yang digunakan adalah "aset digital," yang menurut sebagian orang dapat mencakup berbagai macam mata uang kripto selain Bitcoin.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perintah tersebut bisa berdampak pada ruang lingkup kebijakan yang lebih luas, termasuk altcoin lainnya.

Kepala investasi di Ikigai Asset Management Travis Kling, juga mengkritik bahasa yang digunakan dalam perintah tersebut, dengan mengatakan bahwa para pendukung Bitcoin sangat cemas mengenai pengaruh istilah "aset digital."

Beberapa pendukung Bitcoin merasa istilah ini dapat memperlebar ruang lingkup cadangan aset, melibatkan kripto selain Bitcoin yang sejauh ini telah mereka anggap sebagai alternatif yang kurang bernilai.

Meskipun banyak yang kecewa dengan ketidakjelasan perintah tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa penggunaan istilah "aset digital" sebenarnya merupakan pilihan yang bijaksana.

CEO Satoshi Action Fund Dennis Porter, menyatakan bahwa penggunaan kata "aset digital" adalah langkah pragmatis yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan politik.

Istilah tersebut dianggap "netral secara teknologi" dan memungkinkan pemerintah AS untuk lebih fleksibel dalam memanfaatkan teknologi blockchain, termasuk Bitcoin, tanpa menciptakan gesekan politik yang berlebihan.

Di sisi lain, Pierre Rochard dari Riot Platforms berpendapat bahwa perintah tersebut seharusnya lebih jelas dalam merujuk pada Bitcoin sebagai bagian dari cadangan aset strategis.

Rochard bahkan mengklaim bahwa Ripple Labs adalah salah satu penghalang utama bagi kebijakan yang berfokus hanya pada Bitcoin, mengingat Ripple mendukung perkembangan CBDC (Central Bank Digital Currency) yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut.

Perintah Trump ini datang setelah pernyataan sebelumnya di kampanye yang mengatakan bahwa pemerintahan AS akan membuat “persediaan Bitcoin nasional yang strategis” dari Bitcoin yang disita oleh Departemen Kehakiman.

Menurut data dari Arkham Intelligence, AS sudah memegang sejumlah besar kripto, termasuk 198.100 BTC yang saat ini bernilai sekitar USD20,4 miliar, yang hampir 98% dari total kepemilikan kripto mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa AS memang telah memiliki stok Bitcoin yang cukup besar, yang dapat digunakan sebagai cadangan strategis.

Namun, meskipun ada potensi untuk menggunakan Bitcoin sebagai cadangan aset negara, pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini belum mengambil keputusan final.

Pimpinan kripto dan kecerdasan buatan dalam tim Trump, David Sacks, mengatakan bahwa studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi potensi cadangan aset kripto nasional ini.

Dengan Bitcoin yang saat ini diperdagangkan pada USD 104.290, banyak yang memperkirakan bahwa kebijakan semacam ini bisa mengubah dinamika pasar kripto dan memberikan sinyal kuat tentang masa depan adopsi Bitcoin oleh pemerintah.

Namun, sampai keputusan lebih lanjut diambil, ketidakjelasan dalam perintah Trump mungkin akan terus menjadi perdebatan di kalangan penggiat Bitcoin.