Tujuan Hukum Acara Pidana: Pengertian, Fungsi, dan Asas-Asas Pentingnya

Liputan6.com, Jakarta Hukum acara pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang tujuan hukum acara pidana, pengertian, fungsi, asas-asas penting, serta proses peradilan pidana dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang topik penting ini.

Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil. Secara lebih spesifik, hukum acara pidana mengatur prosedur bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Beberapa pengertian hukum acara pidana menurut para ahli:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
2. Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.
3. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana mengatur prosedur dan tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta menegakkan hukum dan keadilan.

Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran materiil ini berbeda dengan kebenaran formil dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan bukti-bukti formal.

Secara lebih rinci, tujuan hukum acara pidana meliputi:

1. Mencari dan menemukan kebenaran materiil secara lengkap mengenai tindak pidana yang terjadi
2. Menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut dan membuktikan kesalahannya
3. Melakukan penuntutan terhadap terdakwa secara tepat dan adil
4. Menjatuhkan pidana yang setimpal kepada terdakwa yang terbukti bersalah
5. Melaksanakan putusan pengadilan
6. Melindungi hak-hak tersangka/terdakwa selama proses peradilan
7. Memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana
8. Menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Tujuan-tujuan tersebut pada dasarnya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Hukum acara pidana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana secara adil dan benar.

Hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan pidana, antara lain:

1. Fungsi Represif: Hukum acara pidana berfungsi untuk menindak dan menghukum pelaku tindak pidana melalui proses peradilan yang adil. Fungsi ini bertujuan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Fungsi Preventif: Selain menindak, hukum acara pidana juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Adanya aturan dan proses hukum yang jelas diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan.
3. Fungsi Korektif: Hukum acara pidana berfungsi untuk memperbaiki kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana, misalnya melalui upaya hukum banding atau kasasi.
4. Fungsi Perlindungan: Hukum acara pidana melindungi hak-hak tersangka/terdakwa selama proses peradilan, serta melindungi kepentingan korban dan masyarakat.
5. Fungsi Pembinaan: Melalui proses peradilan pidana, diharapkan dapat membina dan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan, pencegahan, dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan perilaku pelaku dan perlindungan masyarakat.

Hukum acara pidana di Indonesia menganut beberapa asas penting yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Asas-asas ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait lainnya. Berikut adalah asas-asas penting dalam hukum acara pidana:

1. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

   Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini melindungi hak-hak tersangka/terdakwa selama proses peradilan.

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

   Proses peradilan pidana harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini untuk menghindari penahanan yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa serta masyarakat.

3. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

   Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut kesusilaan atau melibatkan terdakwa di bawah umur. Asas ini menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.

4. Asas Persamaan di Muka Hukum (Equality Before the Law)

   Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada perbedaan. Asas ini menjamin tidak adanya diskriminasi dalam proses peradilan pidana.

5. Asas Bantuan Hukum

   Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan hingga semua tingkatan pemeriksaan. Negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

6. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

   Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara langsung dan lisan oleh hakim kepada terdakwa dan saksi-saksi. Hal ini untuk menjamin objektivitas dan kebenaran keterangan yang diberikan.

7. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

   Seseorang yang ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

8. Asas Ne Bis In Idem

   Seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

9. Asas Pembuktian Minimum

   Untuk menyatakan seseorang bersalah, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Asas ini untuk menghindari kesalahan dalam penjatuhan pidana.

Asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin proses peradilan yang adil, melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, dan mencapai kebenaran materiil dalam penyelesaian perkara pidana.

Proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tahapan-tahapan tersebut:

1. Penyelidikan

   Tahap ini dilakukan oleh penyelidik (pejabat Kepolisian Negara RI) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

2. Penyidikan

   Dilakukan oleh penyidik (pejabat Kepolisian Negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu) untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan tersangka.

3. Penuntutan

   Dilakukan oleh penuntut umum (jaksa) dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

   Tahap ini merupakan inti dari proses peradilan pidana. Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan, mendengarkan keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti, dan mendengarkan keterangan terdakwa. Proses pembuktian dilakukan pada tahap ini.

5. Putusan Pengadilan

   Setelah pemeriksaan selesai, hakim akan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan pemidanaan. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

6. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

   Jika putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dilaksanakan oleh jaksa. Dalam hal putusan berupa pidana penjara, terpidana akan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

7. Upaya Hukum

   Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dapat diajukan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal-hal tertentu juga dimungkinkan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut memiliki aturan dan prosedur yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Tujuannya adalah untuk menjamin proses yang adil dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Penting untuk memahami perbedaan antara hukum acara pidana (hukum pidana formil) dengan hukum pidana materiil. Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

1. Definisi

   Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang (tindak pidana) beserta sanksinya. Sementara hukum acara pidana mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana materiil.

2. Sumber Hukum

   Hukum pidana materiil di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana khusus lainnya. Sedangkan hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan terkait lainnya.

3. Fungsi

   Hukum pidana materiil berfungsi menentukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Hukum acara pidana berfungsi sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum pidana materiil.

4. Waktu Penerapan

   Hukum pidana materiil diterapkan ketika menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Hukum acara pidana diterapkan selama proses peradilan pidana berlangsung.

5. Tujuan

   Tujuan utama hukum pidana materiil adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan mengancamkan sanksi pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil serta menegakkan hukum secara adil.

Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk mengetahui peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Keduanya saling melengkapi dalam upaya penegakan hukum dan pencapaian keadilan.

Hukum acara pidana di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Beberapa tantangan dan perkembangan tersebut antara lain:

1. Pembaruan KUHAP

   KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) sudah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap perlu diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan teknologi. Rancangan KUHAP baru masih dalam proses pembahasan.

2. Perkembangan Teknologi

   Kemajuan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam proses penyidikan dan pembuktian, terutama terkait kejahatan siber. Diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai alat bukti elektronik dan prosedur penanganannya.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

   Tuntutan untuk lebih memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana semakin meningkat. Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dan korban.

4. Penerapan Keadilan Restoratif

   Konsep keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan dan rekonsiliasi mulai diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana, terutama yang melibatkan anak.

5. Peningkatan Efisiensi Proses Peradilan

   Upaya untuk mempercepat proses peradilan dan mengurangi penumpukan perkara terus dilakukan, misalnya melalui penerapan sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik (e-court).

6. Penguatan Lembaga Pra-peradilan

   Ada wacana untuk memperkuat fungsi pra-peradilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan.

7. Harmonisasi dengan Hukum Internasional

   Perlunya harmonisasi hukum acara pidana Indonesia dengan standar internasional, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan penanganan kejahatan transnasional.

Tantangan-tantangan tersebut menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjamin keadilan bagi semua pihak.

Hukum acara pidana memiliki peran vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil serta menegakkan hukum dan keadilan. Melalui serangkaian prosedur yang diatur, hukum acara pidana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sekaligus melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dan kepentingan masyarakat.

Asas-asas penting seperti praduga tak bersalah, peradilan yang cepat dan sederhana, serta persamaan di muka hukum menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin tercapainya keadilan.

Meski demikian, hukum acara pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pembaruan peraturan untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan teknologi. Upaya penyempurnaan sistem peradilan pidana terus dilakukan untuk menciptakan proses hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pemahaman yang baik tentang tujuan, fungsi, dan asas-asas hukum acara pidana sangat penting bagi semua pihak, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat umum. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan pidana yang lebih baik dan mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.