JK: Ketidaksetaraan dan Kemiskinan Masih Jadi Masalah Global

Liputan6.com, New York - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Sabtu 26 September 2015.

KTT yang berlangsung selama 3 hari tersebut khusus dilaksanakan buat mengesahkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan berakhir pada 2015.

Dalam pidatonya, JK menyampaikan 3 pesan. Pertama, pentingnya meningkatkan upaya dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan agenda pembangunan yang baru. Kedua, pencapaian Indonesia dalam mencapai target agenda pembangunan global. Serta, pentingnya memperkuat kemitraan dalam pencapaian agenda pembangunan global.

Menurut JK, MDGs masih menyisakan sejumlah target yang belum berhasil dicapai meskipun banyak kemajuan diraih dalam perjalanannya selama 15 tahun. Masih banyak masalah dan tantangan yang perlu dicarikan solusinya.

"Ketidaksetaraan dan kemiskinan masih menjadi masalah global hingga kini, bahkan sejumlah tantangan baru muncul seperti masalah kesenjangan energi, infrastruktur, pola konsumsi berlebihan, keterbatasan produksi dan perubahan iklim," ucap JK dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, pada Minggu (27/9/2015).

Angka Kemiskinan Turun

Di Indonesia, menurut JK, perencanaan pembangunan nasional telah diselaraskan dengan agenda pembangunan global. Indonesia telah menurunkan persentase kemiskinan hingga setengahnya, sesuai target MDGs.

Target lainnya seperti pengurangan jumlah anak yang kekurangan gizi, penurunan tingkat kematian anak di bawah 5 (lima) tahun dan peningkatan jumlah anak yang menerima pendidikan dasar akan segera tercapai pada tahun ini.

Wapres JK juga menyinggung kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar guna meningkatkan alokasi anggaran pembangunan sosial, antara lain melalui pemberian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target-target tersebut.

Belajar dari MDGs, masih menurut JK, pelaksanaan Agenda 2030 memerlukan kemitraan global yang kuat dan inklusif khususnya dalam rangka memberikan bantuan kepada negara berkembang dan terbelakang dalam mencapai target-target pembangunannya.

"Pelaksanaan Agenda 2030 memerlukan dana, pengetahuan, alih teknologi, dan pembukaan akses pasar yang luas bagi negara-negara berkembang. Semua negara perlu melaksanakan komitmennya, termasuk komitmen negara-negara maju terhadap target pemberian bantuan dana pembangunan (official development assistance/ODA) kepada negara berkembang sebagaimana telah disepakati," tandas JK.

KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang berlangsung pada 25-27 September 2015 ini merupakan salah satu pertemuan bersejarah. Sekitar 125 kepala negara atau kepala pemerintahan menghadiri pertemuan sidang majelis umum tahunan di Markas Besar PBB, New York, As. (Ans/Ali)